Kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial..……
(Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945)
/1
Sejak tanggal 1 Januari lalu, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi berlaku. Program JKN ini diselenggarakan oleh sebuah badan bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Pemerintah mengklaim, pada tahap pertama, BPJS kesehatan akan memberikan layanan kesehatan kepada 121 juta peserta atau setara dengan 48 persen jumlah penduduk Indonesia. Lantaran itu, SBY pun menepuk dada dengan mengatakan, “ini merupakan lompatan besar yang dilakukan negara kita sejak Indonesia merdeka.”
Benarkah demikian? Ada sesat pikir dalam sistem JKN ini. Pertama, sistem ini mengalihkan tanggung-jawab negara dalam pemenuhan kesehatan rakyat menjadi tanggung jawab individu. Indikasinya pun jelas: pembayaran premi untuk mendapat layanan kesehatan.
Kedua, sistem ini mengadopsi pendekatan diskriminatif. Misalnya, ada pembedaan antara peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI. Sistem ini juga mengenal pembagi kelas dalam pemberian layanan: klas III, II, dan I. Bila pekerja ingin mendapatkan layanan kesehatan di kelas III, besaran iuran Rp 25.000, kelas II Rp 42.500 dan kelas I Rp 59.000 per bulan.
Ketiga, sistem ini hanya memobilisasi dana dari rakyat, yang jumlah mencapai ratusan triliun rupiah, untuk diinvestasikan. Artinya, ini hanya strategi dari rezim neoliberal untuk menarik dana dari rakyat untuk kepentingan akumulasi kapital.
Jadi jelas, sistem JKN ini bertolak belakang dengan konstitusi kita. Di dalam konstitusi kita ditegaskan, bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib diberikan oleh negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia, baik kaya maupun miskin, tidak boleh dirintangi haknya mendapatkan layanan kesehatan berkualitas hanya karena faktor biaya.
Di belahan dunia lain, tepatnya di Amerika Latin sana, sejumlah negara berhasil menjalankan revolusi di dunia kesehatan. Sebut saja: Kuba, Venezuela, dan Ekuador. Di ketiga negara berhaluan kiri itu, kesehatan dinyatakan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dijamin oleh negara.
/2
Di Kuba, begitu revolusi dimenangkan tahun 1959, kesehatan menjadi prioritas kunci pemerintah. Anggaran negara dimobilisasi untuk menyediakan akses kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah Kuba mengangkat panji-panji “kesehatan buat semua”.
Konstitusi Kuba tegas mengamanatkan: ‘setiap orang memiliki hak untuk diperhatikan dan dilindungi kesehatannya. Negara menjamin hak ini: melalui penyediaan rumah sakit dan layanan kesehatan gratis… melalui penyediaan pemeriksaan gigi gratis; melalui pembangunan layanan kebersihan; pendidikan kesehatan, uji pemeriksaan kesehatan secara periodik, vaksinasi umum, dan tindakan-tindakan pencegahan medis lainnya.’
Karena itu, sejak revolusi hingga sekarang, anggaran kesehatan Kuba tidak pernah di bawah 10% dari anggaran nasionalnya. Bahkan, pada tahun 2010, pemerintah Kuba menganggar 14,5% untuk memastikan seluruh rakyatnya bisa berobat gratis. Bandingkan dengan Indonesia: sejak tahun 2003 hingga 2013, anggaran kesehatan hanya rata-rata 2% dari APBN.
Jadinya, di Kuba, sebagai realisasi dari perintah konstitusi, setiap warga negara Kuba–tanpa melihat latar-belakang ekonominya (kaya-miskin), jabatan, ataupun warna kulit–berhak dan bebas mengakses layanan kesehatan berkualitas tanpa dipungut biaya.
Alhasil, berkat konsistensi negara terhadap konstitusinya, peranan pemerintah dalam layanan kesehatan berhasil menjangkau 99% penduduknya. Sistem kesehatannya pun sangat revolusioner. Para dokter tinggal di komunitas yang dilayaninya. Jadi, bukan rakyat yang mendatangi dokter, tapi dokter ada di tengah-tengah rakyat.
Tak hanya itu, sistem kesehatan Kuba didukung oleh dokter-dokter yang punya dedikasi kepada rakyat. Sebelum revolusi, Kuba hanya punya 6.286 dokter. Itupun, ketika terjadi revolusi, sebanyak 3000-an dokter memilih keluar dan bekerja di AS. Alhasil, Kuba mengalami krisis tenaga dokter.
Tetapi pemerintahan revolusioner tidak menyerah. Pemerintah kemudian menggelontorkan dana untuk membangun sekolah-sekolah kedokteran dan siapapun bisa mendaftar tanpa dipungut biaya sepeser pun. Alhasil, anak-anak dari keluarga miskin pun bisa mengakses pendidikan kedokteran. Dan sebagai konsekuensinya, ilmu kedokteran dan profesi dokter bukanlah lagi sesuatu yang ekslusif.
Hari ini, Kuba punya 24 Sekolah Kedokteran di 13 Provinsi di Kuba–semasa rezim Batista Kuba hanya punya 1 sekolah Kedokteran. Selain itu, Kuba punya 43 professor kedokteran untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Sejak 1959, sudah 109.000 dokter yang dihasilkan Kuba. Alhasil, Kuba punya rasio dokter dibanding jumlah penduduk merupakan tertinggi di dunia: 1 dokter melayani 148 orang. Bandingkan dengan AS: satu dokter melayani 480 orang.
Inilah yang membuat derajat kesehatan Kuba terbaik di dunia. Angka Harapan Hidup orang Kuba meningkat pesat: dari 58.8 tahun sebelum revolusi (1959) menjadi 78 tahun sekarang ini. Angka kematian bayi di Kuba termasuk terendah di dunia: 4,9 per 1000 kelahiran.
/3
Venezuela punya sumber daya alam yang melimpah. Terutama minyak dan gas bumi. Di masa kekuasaan rezim neoliberal, kekayaan minyak dan gas Venezuela mengalir ke luar negeri melalui korporasi asing. Cecerannya hanya dinikmati segelintir elit Venezuela.
Saat itu, kendati minyak dan gas Venezuela mendatangkan keuntungan berlimpah, tetapi mayoritas rakyatnya tidak bisa mengakses kebutuhan dasarnya. Termasuk layanan kesehatan. Layanan kesehatan sangat mahal, diskriminatif, dan beriorientasi profit.
Sebelum Chavez menang, anggaran kesehatan selalu di bawah 2% dari PDB. Saat itu, jumlah rakyat Venezuela yang bisa mengakses layanan kesehatan dasar hanya 21,5%. Tak hanya itu, ada 21% penduduk Venezuela yang kekurangan gizi. Privatisasi kesehatan di Venezuela menyuburkan layanan kesehatan yang sekedar mencari laba. Kesehatan hanya bisa diakses dengan kartu kredit dan asuransi. Klinik dan rumah sakit swasta menjamur. Tentunya dengan biaya selangit. Sedangkan rumah sakit umum, yang tarifnya lebih murah, kebanjiran pengunjung.
Begitu Chavez berkuasa, revolusi pun menjangkau sektor kesehatan. Melalui konstitusi yang disahkan tahun 1999, kesehatan dinyatakan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara. Lalu, seiring dengan mandat konstitusi, Chavez mendeklarasikan “sistem kesehatan baru”, yang dimaksudkan untuk mendemokratiskan layanan kesehatan dan menjadikan kesehatan sebagai hak rakyat paling fundamental.
Pada tahun 2000, Chavez lansung meluncurkan proyek Bolivar 2000, dengan dukungan militer, yang memberikan layanan kesehatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Program ini diprioritaskan untuk mereka yang selama bertahun-tahun menunggu operasi tapi tidak pernah ada uang dan kesempatan yang diberikan oleh negara.
Pada tahun 2003, Chavez meluncurkan program Barrio Adentro I, yakni pembukaan klinik-klinik kesehatan di komunitas. Klinik-klinik ini memberikan layanan kesehatan kepada rakyat di setiap perkampungan (barrio) tanpa dipungut biaya. Kemudian, pada tahun 2005, Chavez meluncurkan misi Barrio Adentro II, yakni pembangunan klinik kesehatan yang disebut “Pusat Diagnosa Komprehensif (CDI)”, yang dilengkapi teknologi, dokter spesialis, dan lain-lain.
Sebelum Chavez berkuasa, Venezula butuh empat dekade untuk membangun 5,081 klinik kesehatan. Di era Chavez, 13 tahun revolusi Bolivarian berhasil membangun 13,721 klinik kesehatan. Pembukaan klinik-klinik kesehatan gratis itu membuat mayoritas rakyat Venezuela bisa mengakses layanan kesehatan berkualitas. Tahun 1997, hanya 21% rakyat Venezuela yang mengakses layanan kesehatan dasar. Pada tahun 2007, hanya 8 tahun setelah Revolusi, sebanyak 95% rakyat Venezuela bisa mengakses layanan kesehatan.
Layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah ini juga berkualitas dan memuaskan rakyat. Survei dari Institut Statistik Nasional (INE) menyebutkan, sebanyak 81.8% menggunakan sistem kesehatan publik. Survei juga menyebutkan, sebanyak 93.5% rakyat Venezuela pernah menggunakan layanan Barrio Adentro.
Selain misi Barrio Adentro, sejak tahun 2004 lalu, Venezuela juga meluncurkan misi Miracle yang memberikan pengobatan gratis kepada 1,5 juta rakyat Venezuela yang menderita penyakit katarak atau penyakit mata lainnya. Pada tahun 2008, Chavez juga punya misi sosial untuk para penyandang cacat. Pada tahun 2010, Venezuela juga meluncurkan “Smile Mission”, yang memberikan layanan gratis untuk kesehatan gigi rakyat.
Tak hanya itu, untuk mencetak tenaga dokter, Chavez membuka pintu-pintu Universitas selebar-lebarnya agar rakyat bisa belajar ilmu kedokteran. Ini dicapai melalui mission Sucre, yang memberikan kesempatan pemuda-pemuda untuk belajar di Universitas dengan biaya gratis. Kemudian, melalui Medicina Integral Comunitaria (MIC) alias Universitas Tanpa Tembok, pemerintah menyelenggarakan kursus kesehatan gratis, yang menyeimbangkan antara teori dan praktek, di semua klinik Barrio Adentro. Melalui program ini, anak-anak muda dan rakyat biasa di sekitar klinik diajari sistim pengobatan komprehensif berbasis komunits.
Dengan program itu, Venezuela mencetak tenaga dokter revolusioner, yang siap bekerja layaknya petugas sosial dimanapun. Saat ini, rasio dokter di Venezuela meningkat dari 20 orang dokter per 100.000 penduduk pada 1999 menjadi 80 orang dokter per 100,000 penduduk pada 2010, atau meningkat hingga 400 persen.
/4
Sekarang kita menjenguk sistem kesehatan di Ekuador.
Sebelum Rafael Correa, seorang ekonom progressif, berkuasa di tahun 2007, sistem kesehatan Ekuador babak belur akibat neoliberalisme. Neoliberalisme bekerja dalam tiga pilar: pemberlakuan fleksibilitas tenaga kerja kesehatan, privatisasi layanan kesehatan, dan outsourcing pemberian layanan kesehatan.
Tahun 2008, setahun setelah Correa berkuasa, konstitusi baru disetujui. Konstitusi baru ini menuntut reformasi radikal terhadap sistem kesehatan Ekuador yang neoliberal. Pasal 32 konstitusi baru itu menegaskan, “kesehatan adalah hak yang dijamin oleh negara dan pemenuhannya terkait dengan pemenuhan hak yang lain, seperti hak atas air, pangan, pendidikan, olahraga, pekerjaan, jaminan sosial, kesehatan lingkungan dan segala hal yang mempromosikan kesejahteraan.”
Yang menarik, konstitusi Ekuador tidak memisahkan persoalan pemenuhan hak kesehatan rakyat dengan hak-hak dasar lainnya. Artinya, hak atas kesehatan tidak hanya dimaknai bahwa rakyat harus sehat, tetapi juga sebagai bagian integral untuk mensejahterakan rakyat.
Selain itu, konstitusi Ekuador juga menjelaskan, “kesehatan sebagai layanan publik harus disediakan oleh negara, swasta, lembaga otonom, komunitas serta orang-orang yang punya keahlian dalam pengobatan alternatif dan leluhur.” Artinya, sistem pengobatan tradisional maupun alternatif diakui sebagai bagian dari layanan kesehatan publik. Dengan menegaskan kesehatan sebagai layanan publik, konstitusi Ekuador telah berhasil membebaskan layanan kesehatan dari dekapan kekuatan pasar.
Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah konstitusi, pemerintahan Rafael Correa telah menggelontorkan dana besar. Sejak berkuasa 6 tahun lalu, investasi publik untuk layanan kesehatan mencapai 9 milyar USD. Sebelumnya, empat periode rezim kanan berkuasa hanya mengeluarkan 2,6 milyar USD untuk anggaran kesehatan. Sebagian besar anggaran jatuh untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur rumah sakit di seantero Ekuador.
Pada tahun 2006, pemerintah baru sanggup melayani 12 juta perawatan medis. Pada tahun 2012, angkanya sudah mencapai 40 juta. Kemudian, ada 116 ribu konsultasi kesehatan per harinya di sistem kesehatan publik Ekuador. Kendati demikian, sistem kesehatan publik Ekuador baru mengcakup 51% dari total penduduknya.
Untuk menopang layanan kesehatan publik, ada 140 rumah sakit publik yang sudah disiapkan. 22 rumah sakit baru sedang dalam pembangunan dan 24 rumah sakit lama sedang direnovasi. Semua itu diciptakan untuk melayani 15 juta penduduk Ekuador.
Untuk menciptakan tenaga dokter, pemerintah menyediakan beasiswa besar-besaran bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan kedokteran. Tak hanya itu, pemerintah Ekuador punya program bernama “Ecuador Saludable, Vuelvo por ti (Ekuador Sehat, Aku Kembali Untukmu) untuk memanggil pulang dokter-dokter dan tenaga ahli Ekuador yang bekerja di luar negeri.
/5
Kalau kita lihat, tiga negara Amerika Latin itu harus merombak konstitusi untuk mengembalikan kesehatan sebagai hak rakyat. Sedangkan di Indonesia, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, konstitusi kita sudah menggariskan kesehatan sebagai hak rakyat.
Hanya saja, karena mental komprador di kalangan elit kita, perintah konstitusi terus diabaikan. Malahan, rezim komprador ini membuat aturan baru yang sama sekali berlawanan dengan konstitusi. Contohnya: UU SJSN dan UU BPJS.
Yang kedua, basis bagi ketiga negara itu untuk menjalankan layanan kesehatan gratis kepada rakyatnya beragam. Kuba, misalnya, mengandalkan sumber daya ekonomi dan mobilisasi rakyatnya. Sedangkan Venezuela dan Ekuador sangat bergantung pada keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.
Nah, ada masalah dengan Indonesia. Keuntungan dari penerimaan pajak, terutama dari rakyat, lebih banyak dipakai untuk membiayai birokrasi. Sementara keuntungan dari pengelolaan SDA tidak pernah dinikmati oleh rakyat karena mengalir keluar melalui kantong korporasi asing.
Pertanyaannya kemudian, relakah kita merogoh kantong kita untuk membayar layanan kesehatan yang notabene hak dasar kita? Bukankah kita sudah membayar beragam pajak untuk menambah pundi-pundi negara. Kalau toh sekarang layanan kesehatan harus kita bayar, terus dikemanakan uang pajak dan keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam bangsa kita?
Ulfa Ilyas
