Dunia Ketiga Harus Bersatu Atau Mati !

Fidel Castro

Pengelompokan negeri-negeri dunia ketiga di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Kelompok-77 (G77), yang dibentuk tahun 1964 dan kini berjumlah 133 negeri. Pada pertengahan April tahun 2000, bangsa-bangsa yang mewakili mayoritas rakyat sedunia ini bertemu di Havana, Kuba, dan mengeluarkan proklamasi yang sangat kritis terhadap kebijakan Bank Dunia (WB) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pidato berikut oleh Presiden Kuba saat itu Fidel Castro disambut dengan tepukan tangan yang menggeluruh pada saat KTT G77, tapi pers di AS tidak meliput pidato Castro maupun kritik lainnya yang berasal dari G77.

Belum pernah umat manusia memiliki potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian hebatnya dengan kapasitas yang luar biasa untuk menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan, namun belum pernah pula terdapat kesenjangan dan ketaksetaraan yang begitu mendalam di dunia.

Keajaiban teknologi yang telah menyusutkan planet ini dalam hal komunikasi dan jarak, kini hadir bersamaan dengan jurang yang semakin lebar memisahkan kekayaan dan kemiskinan, pembangunan dan ketertinggalan.

Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama - planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es. Bila itu terjadi, kita semua akan tenggelam di dalamnya.

Para kepala negara dan pemerintahan yang bertemu di sini, yang mewakili mayoritas besar manusia yang mengalami penderitaan, tidak saja berhak tapi juga berkewajiban mengambil kepemimpinan dan mengoreksi arah perjalanan yang menuju bencana. Adalah tugas kita untuk mengambil tempat kita yang selayaknya sebagai pemimpin kapal dan menjamin bahwa semua penumpang dapat melakukan perjalanan dalam kondisi solidaritas, setara dan adil.

Dogma Pasar Bebas

Selama dua dekade, Negeri Dunia Ketiga telah berulangkali mendengarkan diskursus tunggal yang simplistik, sementara hanya terdapat satu kebijakan tunggal. Kita telah diberitahu bahwa pasar yang terderegulasi, privatisasi maksimum dan penarikan-diri negara dari aktivitas ekonomi merupakan prinsip-prinsip terampuh yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam dua dekade terakhir, segaris dengan ini, negeri-negeri maju, terutama Amerika Serikat, perusahaan transnasional besar yang diuntungkan oleh kebijakan di atas dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah merancang tatanan ekonomi dunia yang paling merugikan kemajuan negeri-negeri kita dan paling tidak berkesinambungan dalam melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.

Globalisasi telah dicengkram erat oleh pola-pola neoliberalisme; maka, bukanlah pembangunan yang menjadi global melainkan kemiskinan; bukanlah saling menghormati kedaulatan nasional negara-negara kita tapi pelanggaran sikap saling menghormati tersebut; bukannya solidaritas antara rakyat tapi sauve-qui-peut [masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri] dalam kompetisi tak adil yang berlangsung di pasar.

Dua dekade dari apa yang disebut dengan penyesuaian struktural neoliberal telah memberikan kita kegagalan ekonomi dan bencana sosial. Adalah tugas para politikus yang bertanggung-jawab untuk menghadapi situasi yang menyulitkan ini dengan mengambil keputusan yang tak dapat dihindarkan dan kondusif untuk menyelamatkan Dunia Ketiga dari gang buntu.

Kegagalan ekonomi sudah terbukti. Di bawah kebijakan neoliberal, ekonomi dunia mengalami pertumbuhan global antara 1975 dan 1998 yang besarnya tidak mencapai setengah tingkat pertumbuhan yang diraih antara tahun 1945 dan 1975 dengan kebijakan regulasi pasar Keynesian dan partisipasi aktif negara dalam ekonomi.

Di Amerika Latin, di mana neoliberalisme diterapkan dengan ketat menurut doktrinnya, pertumbuhan ekonomi dalam tahap neoliberal lebih rendah daripada yang dicapai dalam kebijakan pembangunan negara sebelumnya. Setelah Perang Dunia II, Amerika Latin tidak memiliki utang tapi sekarang kita berutang sebesar hampir $1 trilyun. Inilah jumlah utang per kapita terbesar di dunia. Kesenjangan pendapatan antara miskin dan kaya di wilayah ini adalah yang terbesar di dunia. Terdapat lebih banyak rakyat miskin, menganggur, dan lapar di Amerika Latin pada saat ini dibandingkan pada saat mana pun dalam sejarahnya.

Di bawah neoliberalisme, ekonomi dunia tidaklah berkembang lebih cepat dalam hal-hal yang riil; justru terjadi lebih banyak ketakstabilan, spekulasi, utang luar negeri dan pertukaran yang tidak adil. Begitu juga, terdapat kecenderungan lebih besar bagi lebih sering terjadinya krisis finansial, sementara kemiskinan, ketaksamaan dan jurang antara negeri Utara yang kaya dan negeri Selatan yang jadi korban penjarahan terus melebar.

Krisis, ketakstabilan, gejolak dan ketakpastian merupakan kata-kata yang paling umum digunakan dalam dua tahun terakhir untuk menggambarkan tatanan ekonomi dunia.

Deregulasi yang menyertai neoliberalisme dan liberalisasi rekening kapital memberikan dampak negatif yang mendalam terhadap ekonomi dunia di mana berkembang subur spekulasi mata-uang asing dan pasar derivativ; sementara transaksi harian yang kebanyakan spekulatif, besarnya tak kurang dari 3 trilyun dolar AS.

Negeri-negeri kita dituntut untuk lebih transparan dalam informasi dan lebih efektif dalam pengawasan bank tapi institusi finansial seperti hedge funds tidak perlu membuka informasi tentang aktivitasnya, dan sepenuhnya tak teregulasi dan menjalankan operasi yang melebihi semua cadangan devisa yang dimiliki oleh negeri-negeri Selatan.

Dalam atmosfir spekulasi yang tak terkendali, pergerakan kapital jangka-pendek membuat negeri-negeri Selatan rentan terhadap ancaman di masa depan. Dunia Ketiga dipaksa untuk menahan sumber daya finansialnya dan semakin banyak berhutang untuk mempertahankan cadangan devisa mata uang asing dengan harapan dapat digunakan untuk bertahan dari serangan spekulator. Sebesar 20% pemasukan kapital dalam beberapa tahun belakangan ditahan sebagai cadangan devisa tapi mereka tidak cukup untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan tersebut sebagaimana dibuktikan dalam krisis finansial baru-baru ini di Asia Tenggara.

Saat ini, cadangan devisa Bank-bank Sentral di dunia sebesar 727 milyar dolar AS berada di Amerika Serikat. Ini menciptakan paradoks bahwa dengan cadangan devisanya, negeri-negeri miskin memberikan pendanaan murah berjangka-panjang kepada negeri terkaya dan terkuat di dunia, padahal cadangan devisa tersebut dapat diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Tuntut Pembubaran IMF

Bila Kuba berhasil menjalankan pendidikan, layanan kesehatan, budaya, ilmu pengetahuan, olah-raga dan program-program lainnya dengan sukses, yang mana hal ini tidak lagi dipertanyakan oleh dunia, meskipun selama empat dekade diblokade ekonomi, dan melakukan revaluasi mata uangnya terhadap dolar AS sebanyak tujuh kali dalam lima tahun terakhir, itu berkat posisi istimewanya sebagai non-anggota Dana Moneter Internasional (IMF).

Suatu sistem finansial yang dengan paksa menahan mobilisasi sumber daya yang demikian besar, yang amat dibutuhkan oleh negeri-negeri itu untuk melindungi diri dari ketakstabilan yang diakibatkan oleh sistem tersebut, yang menyebabkan rakyat miskin mendanai kaum kaya - itu harus dihapuskan.

Dana Moneter Internasional adalah organisasi yang melambangkan sistem moneter saat ini dan Amerika Serikat menikmati hak veto terhadap segala keputusannya. Terkait krisis finansial terakhir, IMF menunjukkan ketidakmampuan dalam membayangkan apa yang akan terjadi dan telah menangani situasi dengan ceroboh. Ia menerapkan klausa persyaratan yang melumpuhkan kebijakan pembangunan sosial pemerintah sehingga menciptakan bencana domestik yang serius dan menghalangi akses terhadap sumber daya yang penting justru ketika mereka sedang paling dibutuhkan.

Sudah saatnya negeri-negeri Dunia Ketiga menuntut keras pembubaran institusi yang tidak memberikan stabilitas kepada ekonomi dunia maupun berfungsi memberikan dana pencegahan kepada peminjamnya untuk menghindari krisis likuiditas; sebaliknya, ia justru melindungi dan menolong para pemberi pinjaman.

Di manakah letak kerasionalan dan etika dari suatu tatanan moneter internasional yang memungkinkan segelintir teknokrat, yang posisinya bergantung pada dukungan Amerika, untuk merancang di Washington program-program ekonomi yang identik untuk diterapkan ke dalam beragam negeri untuk menghadapi problem-problem spesifik Dunia Ketiga?

Siapa yang bertanggung-jawab ketika program-program penyesuaian menghadirkan kekacauan sosial, sehingga melumpuhkan dan mendestabilisasi bangsa-bangsa yang memiliki sumber daya manusia dan alam yang besar, seperti kasus Indonesia dan Ekuador?

Adalah suatu keharusan yang krusial bagi negeri-negeri Dunia Ketiga untuk mengupayakan pembubaran institusi sinister tersebut, dan filosofi yang dipertahankannya, untuk digantikan dengan badan regulasi finansial internasional yang akan beroperasi atas landasan demokratik di mana tak satu pun memilik kekuasaan veto; sebuah institusi yang tak hanya mempertahankan para kreditor kaya dan menerapkan syarat-syarat yang mengintervensi, tapi akan memungkinkan penerapan regulasi pasar finansial untuk menghentikan spekulasi liar.

Cara yang mungkin untuk ini adalah menerapkan - bukannya pajak sebesar 0,1 persen terhadap transaksi finansial spekulatif sebagaimana diusulkan dengan brilian oleh Mr Tobin - tapi pajak sebesar minimum 1 persen yang akan memungkinkan pembentukan dana yang besar, yang melebihi $1 trilyun pertahunnya untuk menggalakkan pembangunan yang berkelanjutan dan komprehensif di Dunia Ketiga.

Utang Dunia Ketiga Sudah Dilunasi

Utang-utang luar negeri dari negeri kurang berkembang telah melebihi $2,5 trilyun dan dalam tahun 1990an itu telah bertambah dengan lebih berbahaya dibandingkan tahun 1970an. Sebagian besar dari utang baru tersebut dapat dengan mudah berpindah tangan dalam pasar sekunder; ia saat ini lebih tersebar luas dan lebih susah untuk dijadwal ulang.

Sebagaimana telah kami katakan sejak 1985: Utang tersebut sudah dilunasi, bila kita memperhatikan cara pembayarannya, peningkatan yang cepat dan semena-mena terhadap tingkat suku bunganya dalam dolar AS pada tahun 1980an dan penurunan harga komoditas dasar - suatu sumber pendapatan fundamental bagi negeri-negeri berkembang. Utang tersebut terus memakan dirinya sendiri dalam suatu lingkaran setan di mana uang dipinjam untuk membayar bunga dari utang lama.

Saat ini, terlihat lebih jelas bahwa utang bukanlah persoalan ekonomi tapi politik, oleh karena itu, ia membutuhkan solusi politik. Tidaklah mungkin menutup mata dari kenyataan bahwa solusi terhadap problem ini harus berasal dari mereka yang memiliki sumber daya dan kekuasaan, yakni, negeri-negeri kaya.

Inisiatif Pengurangan Utang Negeri-negeri Miskin (Heavily Indebted Poor Countries Debt Reduction Initiative - HIPC) menunjukkan nama yang besar tapi hasil yang kecil. Ia hanya dapat digambarkan sebagai upaya konyol untuk menghapus 8,3 persen total utang negeri-negeri Selatan. Hampir empat tahun setelah penerapannya hanya empat di antara tiga-puluh-tiga negeri termiskin telah menyusuri proses yang rumit hanya untuk menghapus angka yang tak seberapa sebesar $2,7 milyar, yakni sepertiga dari jumlah uang yang dibelanjakan Amerika Serikat untuk kosmetik tiap tahunnya.

Saat ini, utang luar negeri adalah rintangan terbesar bagi pembangunan dan bom waktu yang siap meledakkan fondasi ekonomi dunia saat krisis ekonomi.

Sumber daya yang dibutuhkan sebagai solusi yang mengarah pada akar permasalahan ini tidaklah besar bila dibandingkan dengan kekayaan dan pembelanjaan negeri-negeri kreditor. Tiap tahun $800 milyar digunakan untuk membiayai persenjataan dan pasukan, bahkan setelah usai Perang Dingin, sementara tak kurang dari $400 milyar dihabiskan untuk narkotika, dan milyaran lainnya untuk publisitas komersial yang menciptakan alienasi yang sebanding dengan narkotika.

Sebagaimana telah kami katakan sebelumnya, pada kenyataannya, utang luar negeri Dunia Ketiga adalah tak dapat dibayarkan dan tak dapat dipungut.

Perdagangan Dunia

Di tangan negeri-negeri kaya, perdagangan dunia adalah alat dominasi. Di bawah globalisasi neoliberal, perdagangan telah memelihara ketimpangan dan menjadi ruang penyelesaian sengketa antara negeri-negeri maju dalam upaya mereka mengontrol pasar pada saat ini maupun masa depan.

Diskursus neoliberal menyarankan liberalisasi komersial sebagai formula terbaik dan satu-satunya bagi efisiensi dan perkembangan. Sementara neoliberalisme terus menerus mengulangi diskursusnya tentang peluang yang diciptakan oleh pembukaan perdagangan, partisipasi negeri-negeri miskin dalam ekspor dunia menurun pada tahun 1998 dibandingkan tahun 1953. Brasil dengan area 3,2 juta mil persegi, penduduk sebesar 168 juta dan nilai ekspor sebesar $51,1 milyar pada 1998, ekspornya lebih sedikit dibandingkan Belanda yang berarea 12.978 mil persegi, dengan populasi 15,7 juta dan nilai ekspor sebesar $198,7 pada tahun yang sama.

Liberalisasi perdagangan pada intinya terdiri atas penyingkiran instrumen proteksi negeri-negeri Selatan secara sepihak (unilateral). Sementara, negeri-negeri berkembang tidak bisa melakukan hal yang serupa untuk membolehkan ekspor-ekspor Dunia Ketiga memasuki pasar mereka.

Bangsa-bangsa yang kaya telah membangun liberalisasi dalam sektor-sektor strategis yang diasosiasikan dengan teknologi maju - jasa, teknologi informasi, bioteknologi, dan telekomunikasi - di mana mereka menikmati keuntungan besar yang semakin meningkat dengan deregulasi pasar.

Di sisi lain, pertanian dan tekstil, dua sektor yang secara khusus signifikan bagi negeri-negeri kita, tidak mampu menyingkirkan rintangan yang telah disetujui dalam Putaran Uruguay karena ini bukanlah kepentingan negeri-negeri maju.

Dalam OECD [Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi], kelompok negeri-negeri terkaya, tarif rata-rata yang diterapkan pada ekspor manufaktur dari negeri-negeri kurang berkembang adalah empat kali lebih tinggi daripada yang diterapkan pada negeri anggota kelompok tersebut. Tembok penghalang antara tarif dan non-tarif sesungguhnya telah ditegakkan untuk menyingkirkan produk-produk negeri Selatan.

Komoditas dasar tetaplah rantai terlemah perdagangan dunia. Bagi 67 negeri Selatan, komoditas semacam itu berjumlah setidaknya lima puluh persen pendapatan ekspornya.

Gelombang neoliberal telah menyapu skema pertahanan yang termuat dalam panduan (terms of reference) komoditas dasar. Diktum supremasi pasar tak dapat mentolerasi distorsi apa pun, dengan demikian Kesepakatan Komoditas Dasar (Basic Commodities Agreements) dan formula lainnya yang membahas ketimpangan pertukaran (unequal exchange) ditinggalkan begitu saja. Atas alasan inilah maka kini daya beli komoditas seperti gula, kokoa, kopi dan lainnya hanya dua puluh persen dari angka sebelumnya pada 1960; akibatnya, pendapatan penjualan bahkan tidak menutupi biaya produksi.

Perlakuan khusus dan berbeda bagi negeri-negeri miskin telah dipandang sebagai, bukannya tindakan adil dan kebutuhan yang tak dapat diabaikan, melainkan tindakan kemurahan hati yang hanya sementara. Sesungguhnya, perlakuan berbeda bagi negeri-negeri miskin bukan saja merupakan pengakuan terhadap perbedaan besar dalam perkembangan tiap negeri, sehingga mencegah digunakannya penggaris yang sama bagi negeri kaya dan miskin, tapi juga menyadari masa lalu kolonial yang menuntut kompensasi.

Signifikansi Perlawanan di Seattle

Kegagalan pertemuan WTO di Seattle menunjukkan bahwa kebijakan neoliberal menciptakan oposisi yang semakin intensif di antara semakin banyak rakyat, baik di negeri Selatan dan Utara. Amerika Serikat mempresentasikan Putaran Negosiasi Perdagangan yang seharusnya dimulai di Seattle sebagai langkah liberalisasi perdagangan yang lebih maju, padahal negeri itu masih memberlakukan Akta Perdagangan Asing-nya sendiri yang agresif dan diskriminatif. Akta tersebut menyertakan peraturan seperti "Super 301", sebuah pertunjukkan diskriminasi dan ancaman yang sesungguhnya dalam menerapkan sangsi bagi negeri-negeri lainnya atas alasan yang berkisar dari asumsi bahwa suatu negeri menerapkan rintangan untuk menolak produk-produk Amerika, hingga penilaian yang sewenang-wenang dan sering kali sinis oleh pemerintah AS terkait situasi hak asasi manusia di negeri-negeri lainnya.

Di Seattle, terjadi perlawanan terhadap neoliberalisme. Preseden terkininya adalah penolakan terhadap penerapan Multilateral Agreement on Investments (MAI). Ini menunjukkan bahwa fundamentalisme pasar yang agresif, yang telah mengakibatkan kerusakan besar terhadap negeri-negeri kami, menghadapi penolakan sedunia yang keras dan sudah sepantasnya.

Jurang Teknologi

Dalam sebuah ekonomi global di mana pengetahuan adalah kunci bagi pembangunan, jurang teknologi antara Utara dan Selatan cenderung melebar dengan meningkatnya privatisasi penelitian ilmiah dan hasil-hasilnya.

Negeri-negeri maju di mana berdiam lima belas persen penduduk dunia, pada saat ini mengonsentrasikan delapanpuluh-delapan persen pengguna Internet. Terdapat lebih banyak komputer di Amerika Serikat dibandingkan dengan gabungan seluruh jumlah komputer di negeri lainnya di dunia. Negeri-negeri kaya mengontrol sembilanpuluh-tujuh persen hak paten secara global dan menerima lebih dari sembilan-puluh persen hak lisensi internasional, sementara bagi banyak negeri-negeri Selatan penerapan hak milik intelektual tidaklah eksis.

Dalam riset swasta, elemen lukratif (keuntungan besar) mendahului pertimbangan kebutuhan; hak milik intelektual menjadikan pengetahuan berada di luar jangkauan negeri-negeri kurang berkembang, dan legislasi tentang hak paten tidak mengakui transfer pengetahuan atau pun sistem kepemilikan tradisional yang begitu penting di Selatan. Penelitian oleh swasta berfokus pada kebutuhan konsumen yang kaya.

Vaksin telah menjadi teknologi yang paling efisien untuk mempertahankan pembelanjaan kesehatan yang rendah karena dapat mencegah penyakit dengan hanya menggunakan satu dosis. Walau begitu, karena itu memberikan profit yang rendah, vaksin dikesampingkan untuk mengutamakan pengobatan yang membutuhkan dosis berulang kali dan memberikan keuntungan finansial yang lebih tinggi.

Pengobatan baru, bibit terbaik, dan, pada umumnya, teknologi terbaik telah menjadi komoditas yang harganya hanya dapat dijangkau oleh negeri-negeri kaya.

Akibat sosial yang suram dari perlombaan neoliberal menuju bencana ini sudah ada di depan mata. Dalam seratus negeri, pendapat perkapita lebih rendah dibandingkan lima belas tahun lalu. Pada saat ini, 1,6 milyar orang bernasib lebih buruk dibandingkan pada awal 1980an.

Lebih dari 820 juta orang kekurangan gizi dan 790 juta di antaranya hidup di Dunia Ketiga. Diperkirakan 507 milyar orang yang hidup di Selatan saat ini tidak akan menyaksikan ulang-tahunnya yang ke-40.

Dalam negeri-negeri Dunia Ketiga yang terwakili di sini, dua dari lima anak menderita hambatan pertumbuhan dan satu dari tiga menderita kekurangan berat badan; 30.000 anak yang dapat diselamatkan, tiap harinya menderita sekarat; 2 juta anak perempuan terpaksa menjalani prostitusi; 130 juta anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan 250 juta anak di bawah 15 tahun terpaksa bekerja. Tatanan ekonomi dunia berfungsi baik bagi dua puluh persen penduduknya tapi mengabaikan, memojokkan dan memperburuk delapan puluh persen sisanya.

Kita tak dapat begitu saja memasuki abad baru dalam barisan akhir yang terbelakang, miskin, dan tereksploitasi; korban rasisme dan xenofobia dihalangi dari akses pengetahuan, dan menderita alienasi budaya kita akibat pesan-pesan asing berorientasi-konsumerisme yang diglobalisasikan oleh media.

Bagi Kelompok 77, ini bukanlah saat untuk mengemis dari negeri-negeri maju atau untuk patuh, mengalah, atau saling menghancurkan. Inilah saatnya untuk mengembalikan semangat berlawan kita, kesatuan dan kohesi kita dalam mempertahankan tuntutan kita.

Lima puluh tahun lalu kita diberikan janji bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi jurang antara negeri-negeri maju dan kurang-berkembang. Kita dijanjikan roti dan keadilan; tapi hari ini kita memiliki semakin sedikit roti dan semakin banyak ketidakadilan.

Dunia dapat diglobalisasi di bawah kekuasaan neoliberalisme, tapi tidaklah mungkin menguasai milyaran lebih orang yang lapar akan roti dan haus akan keadilan. Gambaran ibu-ibu dan anak-anak di bawah derita kekeringan dan bencana lainnya di seluruh wilayah Afrika mengingatkan kita akan kamp konsentrasi di Jerman Nazi; mereka mengembalikan memori tentang tumpukan mayat dan orang sekarat, perempuan, dan anak-anak.

Perlu digelar semacam Nuremberg untuk mengadili tatanan ekonomi yang dipaksakan ke kita: sebuah sistem yang dengan menggunakan kelaparan dan penyakit yang tersembuhkan telah membunuh lelaki, perempuan, dan anak-anak tiap tiga tahun dalam jumlah yang melebihi korban jiwa Perang Dunia II yang berlangsung enam tahun.

Di Kuba kami biasa berkata: "Merdekalah Tanah Air atau Mati!" Pada KTT Dunia Ketiga ini kita akan harus berkata: "Bersatulah dan Bangun Kerjasama Erat, atau kita mati!"
-------------------------------------------------------------------------------

Diambil dan disunting dari berbagai sumber, di antaranya adalah Thirdworldtraveler.com
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

Continue Reading...

Hadiah Chaves Buat Obama : Apa yang harus Dilakukan dengan apa yang harus di kerjakan

oleh Lars T. Lih

Hugo Chavez, Presiden Venezuela, baru saja mengumumkan di televisi Venezuela bahwa bila ia bertemu kembali dengan Presiden Barack Obama, ia akan memberikan kepala negara Amerika tersebut sebuah buku pendek yang ditulis tahun 1902 oleh seorang Lenin, berjudul Apa Yang Harus Dikerjakan? (Chto delat'?)

Pengumuman yang mengejutkan. Terakhir kalinya Chavez menunjukkan kehendaknya mengisi daftar bacaan Obama, ia memberikannya buku yang bertopik relevan tentang situasi di Amerika Latin. Tapi kesesuaian topik apa yang dapat ditemukan dalam sebuah buku yang berumur lebih dari seratus tahun, ditulis dalam masa pemerintahan Tsar Rusia yang situasinya begitu drastis jauh dari saat ini. Lagipula, banyak di antara kita masih ingat pernah mempelajari buku ini dalam kuliah ilmu politik atau sejarah. Bukankah Apa Yang Harus Dikerjakan? merupakan 'cetak biru tirani Soviet'? Bukankah ini buku di mana Lenin mengekspresikan kejengkelannya terhadap buruh - atau, dalam peristiwa mana pun, kekuatirannya bahwa buruh tidak akan pernah cukup revolusioner? Kekuatiran-kekuatiran ini, sebagaimana kita diajarkan, membuat Lenin mengusulkan suatu partai 'revolusioner profesional' yang berasal dari kaum intelejensia yang akan menggantikan gerakan massa demokratik sejati. Secara keseluruhan, bukankah Apa Yang Harus Dikerjakan? adalah karya yang agak memalukan bagi kaum Kiri - sebuah buku yang lebih baik dilupakan daripada diserahkan ke tangan pemimpin dunia?

Saya tak mengulik pemikiran Chavez dalam hal ini. Namun, setelah menghabiskan bertahun-tahun hidup saya menerjemahkan kembali Apa Yang Harus Dikerjakan? ke bahasa Inggris dan menciptakan kembali konteks historis buku Lenin tersebut, saya merasa memiliki kualifikasi untuk menjernihkan beberapa kebingungan dan kesalahpandangan seputar buku tersebut. Dalam mempersiapkan studi saya Lenin Rediscovered, saya membaca setiap tulisan yang disinggung Lenin dalam Apa Yang Harus Dikerjakan? - dan karena polemik-polemik Lenin begitu intens, lahan yang harus saya garap pun begitu luas. Saya harus cukup fasih, bukan saja dalam hal kesemrawutan pertengkaran antara kaum revolusioner Rusia, tapi juga cara-cara partai-partai buruh Eropa Barat memberikan inspirasi kepada Lenin dan kawan-kawannya. Saya harus memberikan gambaran yang tepat tentang konjungtur politik di Rusia dalam beberapa bulan pada akhir 1901 dan awal 1902, ketika Lenin dengan tergesa-gesa menorehkan pemikirannya.

Cetak biru tirani Soviet? Sebaliknya, Apa Yang Harus Dikerjakan? mewakili suatu warisan yang harus dibuang sebelum tirani Soviet dapat berdiri. Ungkapan bernada elitis 'menguatirkan kaum buruh'? Sebaliknya, Lenin memiliki optimisme yang gembira/sanguin terhadap semangat revolusioner buruh. Semua saran-saran organisasional Lenin adalah tentang merekonsiliasi keharusan kontradiktif berupa menghindari penangkapan di bawah tanah sambil secara bersamaan membangun akar yang ekstensif dalam komunitas buruh Rusia. Mengenai kesesuaian topik - baiklah, kita akan lihat.

Pada peralihan abad keduapuluh, pemerintahan Tsar Rusia dijalankan oleh elit-elit yang didukung kalangan relijius dan memusuhi ide-ide tentang kebebasan politik - yakni, kebebasan berpendapat, pers, berkumpul, dan berorganisasi secara otonom. Rejim tsar menunjukkan bahwa mereka tak mampu dan tak sudi menyesuaikan diri terhadap tuntutan dunia yang begitu cepat mengglobal dan menekan Rusia dalam hal persaingan militer, kinerja ekonomi dan ide-ide politik subversif yang berhembus dari barat. Untuk membuktikan betapa tidak kompetennya mereka, pemerintah Tsar ikut terlibat dalam perang dengan Jepang dan berakhir hancur-lebur. Semakin banyak kelompok sosial di Rusia kehilangan kesabaran dengan kepura-puraan tsar - mereka bukan sekedar pencari gara-gara seperti kaum intelektual dan bangsa-bangsa minoritas, tapi juga kelompok-kelompok yang dianggap sangat loyal terhadap pemerintah seperti petani dan bahkan tuan-tanah dan pebisnis yang gemar beroposisi. Buruh industrial pada khususnya semakin pesat terpolitisasi, sehingga menjadi kekuatan oposisi yang paling berbahaya.

Kekecewaan yang masih awal dan tak terkoordinasi ini dapat meledak bila percikan yang tepat jatuh di tempat yang tepat - inilah mengapa Lenin dan kawan-kawannya menamakan suratkabar bawah tanah mereka Percikan Api (Iskra). Tujuan utama suratkabar mereka adalah mewujudkan revolusi anti-Tsar. Surat-kabar bawah tanah yang diterbitkan di luar negeri akan kesusahan memberikan kepemimpinan langsung kepada banyak kelompok-kelompok kecewa di penjuru kekaisaran Rusia. Yang dapat dilakukannya adalah membuat rakyat sadar bahwa mereka tidak sendirian, bahwa keresahan berkembang dimana-mana, bahwa tsarisme semakin putus asa, dan bahwa setidaknya satu kelompok - pekerja industrial - semakin siap turun ke jalan, bukan sekedar untuk kepentingan ekonomi sektoral mereka sendiri, tapi untuk meraih kebebasan politik untuk seluruh Rusia. Bila masyarakat secara keseluruhan diresapi dengan kesadaran ini, kekuasaan tsar pun menemui takdirnya. Demikianlah pemikiran Lenin dan kawan-kawannya. Kini, tentunya, strategi semacam itu harus diadaptasikan ke bentuk-bentuk komunikasi yang tak termimpikan pada 1902.

Namun strategi ini menyebabkan paradoks. Lenin, seorang sosialis Marxis yang penuh komitmen, di kemudian hari seorang pemimpin dari negara Soviet yang berpartai tunggal, menjadikan kebebasan politik di Rusia sebagai prioritasnya yang paling mendesak? Meskipun tampak aneh - dan diabaikan oleh kebanyakan sejarawan barat - itulah sesungguhnya yang benar. Lenin menjadikan kebebasan politik sebagai prioritas utama justru karena ia ialah seorang sosialis Marxis dogmatis. Seperti halnya warga Rusia pada generasinya - baik kaum intelejensia dan pekerja - Lenin terinspirasikan oleh contoh menggetarkan dari Partai Demokratik Sosialis (SPD) Jerman yang massif dan kuat. SPD adalah sebuah partai massa berbasiskan pekerja yang secara resmi berkomitmen pada sosialisme merek Marxis, menunjukkan oposisi radikal terhadap rejim Jerman, dan selalu bertambah jumlah anggota dan pengaruhnya.

Pandangan partai Jerman tersebut berdasarkan pada proposisi inti Marxis bahwa sosialisme hanya dapat diperkenalkan oleh pekerja sendiri, maka aktivitas utama partai itu berupa rangkaian propaganda dan agitasi yang tanpa henti, keduanya bertujuan menyebarluaskan kata sosialis di antara para pekerja. Kaum Demokrat Sosial Rusia begitu hijau dan iri dengan pers Demokratik Sosial [Jerman, pen] yang massif, rapat-rapat akbarnya yang riuh-rendah dan ramai, protes-protes cerdas yang dilancarkan para wakil-wakil sosialis terpilih di parlemen. Tapi untuk mengemulasikan kaum sosialis Jerman, mereka membutuhkan sesuatu yang tidak ada di Rusia: kebebasan politik.

Aneh tapi nyata: tujuan sentral karir politik Lenin, setidaknya hingga pecahnya perang pada 1914 adalah meraih kebebasan politik untuk Rusia dengan cara menggulingkan tsar secara revolusioner. Dalam sebuah buku pendek yang ditulis sekitar terbitnya Apa Yang Harus Dikerjakan?, di mana ia menjelaskan platform kaum Demokrasi Sosial Rusia kepada pembaca pada umumnya, Lenin memberi judul sebuah bagian "Apa Yang Diinginkan oleh Kaum Demokrat Sosial?" dan menjawabnya demikian: 'Kaum Demokrat Sosial Rusia, pertama-tama, bertujuan mencapai kebebasan politik' (penekanan oleh Lenin). Sebagaimana dijelaskan Lenin lebih lanjut dalam artikel surat-kabar, 'tanpa kebebasan politik, semua bentuk perwakilan pekerja hanyalah kepalsuan yang menyedihkan, kaum proletariat tetap saja dipenjara, tanpa cahaya, udara, dan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan perjuangan demi pembebasan yang sepenuhnya.'

Komitmen Lenin terhadap tujuan ini bukan rahasia lagi bagi saingan-saingan politiknya. Salah satu ulasan Apa Yang Harus Dikerjakan? muncul dalam jurnal bawah-tanah kaum liberal anti-tsar. Penulisnya yang anonim (kemungkinan pimpinan paling terkenal dari partai liberal, Paul Miliukov) menjelaskan kenapa Lenin menentang kelompok yang disebut sebagai kaum 'ekonomis' dalam gerakan sosialis Rusia.

'Kaum proletariat Rusia - kata para pembela [ekonomisme] - belum cukup dewasa untuk memahami tuntutan politik yang spesifik; satu-satunya yang mampu dilakukannya saat ini adalah perjuangan untuk kebutuhan ekonomi. Kaum pekerja Rusia belum merasakan kebutuhan akan kebebasan politik. [Tapi] dalam sebuah negeri dengan rejim despotik seperti di Rusia ini, dalam sebuah negeri di mana hak-hak demokratik yang mendasar seperti hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan seterusnya, tidak ada, di mana tiap pemogokan buruh dihitung sebagai kejahatan politik dan pekerja dipaksa dengan peluru dan cambuk untuk kembali bekerja - dalam negeri seperti itu, tidak ada partai yang dapat membatasi dirinya dalam kerangka sempit perjuangan yang semata-mata ekonomis. Dan Tuan Lenin dengan tepat memprotes program semacam itu.'

Pengritik Lenin di antara kaum Menshevik bahkan menuduh Lenin terlalu berlebihan dengan kebebasan politik dan karenanya meningkatkan ancaman eksploitasi politik kaum liberal borjuis terhadap buruh.

Untuk menunjukkan kebenaran strateginya, Lenin harus membuktikan bahwa buruh Rusia bersemangat melawan tsar dan menuntut kebebasan politik. Dan faktanya, pada saat Lenin menulis Apa Yang Harus Dikerjakan? militansi buruh yang semakin meningkat terbukti bagi semua orang - begitu pun para pejabat tsar yang bahkan mencoba membangun gerakan buruhnya sendiri yang loyal untuk memerangi organisasi-organisasi yang lebih berpemikiran revolusioner. Bila Lenin benar-benar menyatakan pandangannya sebagaimana dijelaskan di buku-buku teks standar - yakni pesimisme, bahkan keputus-asaan, terhadap semangat revolusioner kaum buruh - maka tak seorang pun akan menganggapnya serius. Namun, seperti kata-kata sang anonim liberal yang menulis ulasan tersebut, 'buku ini dibaca dengan penuh semangat, dan akan terus dibaca, oleh pemuda revolusioner kita'.

Bagi kebanyakan pembaca, ini semua tampak susah dipercaya, seperti berargumen bahwa Adolf Hitler ialah seorang filo-semit [pencinta Yahudi]. Bukankah kita membicarakan tentang sang Lenin, yang mendirikan sebuah negara yang dikenal tak memiliki kebebasan politik dan menindas buruh maupun kelompok lainnya? Ya, ini Lenin yang sama - dan ini artinya Apa Yang Harus Dikerjakan? tidak begitu saja memberikan penjelasan mengenai evolusi sistem Soviet. Memang, setelah membaca dengan cermat buku Lenin tahun 1902, perkembangan setelah 1917 menjadi lebih susah untuk dijelaskan.

Ini bukan tempatnya untuk membahas penjelasan yang dibutuhkan. Tapi berikut ini sebuah gambaran. Perkiraan optimis yang sama tentang kreatifitas dan semangat revolusioner buruh sebagaimana ditemukan dalam tulisan-tulisan Lenin pada tahun 1902 membuatnya di tahun 1917 meyakini bahwa krisis ekonomi yang parah pada tahun itu dapat dengan mudah diselesaikan semata-mata dengan membiarkan kaum buruh menghancurkan negara yang represif dan memaksa kaum kapitalis melakukan pekerjaan yang seharusnya. Akibatnya adalah lompatan yang dipercepat menuju keruntuhan ekonomi total, dan ini kemudian mengharuskan beberapa langkah mundur yang diktatorial.

Saya sekedar melempar gambaran tersebut, tapi saya yakin bahwa penjelasan semacam ini lebih baik daripada yang menyerupai naskah film murahan di mana Lenin menggosokkan telapak tangannya seperti aktor film horror Boris Karloff, dan berteriak 'Akhirnya - ini kesempatanku merebut kebebasan politik dari kaum buruh, seperti yang telah kuidam-idamkan!"

Saran-saran organisasional Lenin hanya masuk akal dalam konteks tujuan yang telah saya garis bawahi di atas: menyebarluaskan pesan di bawah kondisi represif. Maka nilai organisasional utama Lenin bukanlah konspirasi, melainkan konspiratsiia. Tujuan konspirasi (zagovor dalam bahasa Rusia) adalah untuk menjadi tak terlihat hingga waktu yang tepat. Kata bahasa Rusia konspiratsiia - yang telah digunakan oleh lingkaran sosialis di Rusia selama lebih dari satu dekade - berarti seni menghindari penangkapan, sambil menyebarkan pesan seluas mungkin. Gerakan bawah-tanah konspiratsiia adalah gerakan bawah tanah jenis baru, yang dikerjakan sedikit demi sedikit oleh praktiki lokal Rusia yang memimpikan penerapan logika SPD Jerman di bawah kondisi represi Tsar yang tak bersahabat. Rancangan organisasi Lenin bukanlah ciptaan orisinil dari kepalanya sendiri, melainkan kodifikasi dari logika yang inheren dalam gerakan bawah-tanah konspiratsiia yang diimprovisasi oleh aktivis-aktivis lokal.

Ini khususnya berlaku pada inovasi terminologis Lenin yang paling terkenal, 'revolusioner profesional'. Dalam terjemahan baru saya, istilah Lenin saya tulis menjadi 'revolusioner ahli', sehingga metaforanya lebih tampak. Tapi hal yang esensial adalah revolusioner profesional merupakan kebutuhan fungsional dari gerakan bawah-tanah konspiratsiia, dan maka semua partai bawah-tanah Rusia mengadopsi istilah tersebut dan sangat bergantung pada tipe tersebut, yakni, pada aktivis yang mendedikasikan seluruh waktunya bagi aktivitas bawah tanah dan siap bergerak dari tempat ke tempat sehingga organisasi-organisasi lokal tidak terpuruk ke dalam isolasi yang mendemoralisasi. Konsep 'revolusioner profesional' tidak ada hubungannya dengan intelejensia vs buruh. Ketergantungan pada revolusioner profesional justru menjadi hal yang tidak memisahkan kaum Bolshevik pimpinan Lenin dari faksi-faksi bawah-tanah lainnya.

Kalimat terkenal Lenin dalam Apa Yang Harus Dikerjakan? adalah: 'berikan kami sebuah organisasi revolusioner - dan kami akan menjugkir-balikkan Russia!'. Ini mengacu pada pengungkit Archimedes, suatu alat yang mampu memberikan kekuatan yang hampir tak terhitung dalam keadaan yang tepat kepada seseorang: 'Berikan saya tempat berdiri dan saya dapat menggerakkan bumi!'. Dalam penerapan Lenin, partai yang diorganisir dengan baik merupakan tempat untuk berdiri, tapi pengungkitnya sendiri merupakan berlapis-lapis kesadaran revolusioner yang akan melipatgandakan pesan dari sekelompok kecil aktivis untuk dijadikan serangan revolusioner terhadap otokrasi. Lenin berfokus pada organisasi karena yang lain-lainnya - antusiasme massa, kebencian meluas terhadap otokrasi - telah tersedia.

Sejauh apa saran-saran yang ditemukan dalam buku Lenin di tahun 1902 sesuai dengan masa kini? Biarlah pembaca yang menilai. Situasi yang dihadapi Lenin adalah semacam ini: terdapat potensi konsesus sosial luas yang beroposisi terhadap rejim relijius yang terkenal memusuhi kebebasan politik dan semakin tak mampu merespon kebutuhan sosial yang besar dalam dunia yang mengglobal. Beberapa kelompok oposisi potensial memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan lainnya dalam mengombinasikan aktivitas militan di jalanan dengan tujuan politik terfokus yang dapat menyatukan oposisi. Terdapat juga sekelompok aktivis berkomitmen yang memiliki kontak internasional dan siap bekerja di bawah tanah untuk menyebarluaskan pesan-pesannya.

Inilah parameter-parameter persoalan yang dilihat Lenin. Tentunya, solusi apa pun terhadap persoalan serupa pada saat ini tidak dapat mengikuti detil-detil yang dilakukan oleh Lenin. Tapi mereka dapat mengemulasi strategi-strategi komunikasi yang kreatif dan improvisasi organisasional yang terfokus, yang membuat buku Lenin terkenal, bukan saja bagi kalangan bawah-tanah Rusia di tahun 1902, tapi juga bagi orang-orang seperti Hugo Chavez.

(Lars T. Lih berdomisili di Montreal, Kanada. Ia dapat dihubungi di larslih@yahoo.ca
.Bukunya Lenin Rediscovered diterbitkan oleh Brill pada 2006 dan diterbitkan kembali pada 2008 oleh Haymarket Books www.haymarketbooks.org)

Artikel ini sudah pernah dimuat di http://www.isreview.org/issues/66/rep-lenin.shtml. Dialihkan ke bahasa Indonesia oleh Data Brainanta, pengurus DPP Papernas

Continue Reading...

Partai Buruh Brazil : Aneka Ragam Strategi Kiri Amerika Latin

Oleh: Valter Pomar, sekretaris hubungan internasional Partai Pekerja (PT) Brasil.

Kini menjadi biasa untuk mengatakan bahwa terdapat dua kekuatan kiri di Amerika latin: yang satu 'karnivora', yang lainnya 'vegetarian'; yang satu radikal, lainnya moderat; yang satu revolusioner, lainnya reformis; yang satu sosialis, lainnya kapitalis.

Dikotomi definisi semacam ini dibuat oleh para juru bicara (resmi atau tak-resmi) Departemen Negara AS, dengan tujuan eksplisit menciptakan pertentangan di antara kaum kiri Amerika Latin, sehingga mereka saling menyerang sesama, bukannya musuh bersama.

Untuk pastinya, tidak ada upaya maupun motif untuk menyangkal terdapatnya perbedaan programatis, strategis, taktis, organisasi, historis dan sosiologis di antara kaum kiri Amerika Latin. Kita akan membicarakan perbedaan-perbedaan ini di bawah. Namun interpretasi yang dikotomis terhadap perbedaan yang ada tidak sekedar mendukung kepentingan kaum kanan, tapi juga mengekspresikan interpretasi teoretis yang salah.

Reduksionisme ini (yang menyatakan terdapat dua kiri di Amerika Latin) membantu kaum kanan secara politik karena itu mengandung kesimpulan implisit berikut: pertumbuhan kekuatan kiri yang satu bergantung pada pelemahan yang lainnya, dalam satu persamaan yang dengan leluasa menghapus musuh bersama kita dari gambaran itu. Reduksionisme, lebih dari itu, merupakan interpretasi teoretik yang salah karena ia tidak mampu menjelaskan fenomena historis selama 11 tahun (1998-2009) terakhir, yakni: pertumbuhan simultan beragam kekuatan kiri Amerika Latin.

Bertentangan dengan para pengikut pandangan reduksionis dalam segala bentuknya, kami menekankan bahwa penguatan pengalaman di antara berbagai aliran kekuatan kiri Amerika Latin sebagian disebabkan oleh keaneka-ragamannya, yang telah memungkinkannya mengekspresikan keaneka-ragaman sosiologis, budaya, historis dan politik dari kelas-kelas terdominasi di benua kita. Kalau ia homogen dan seragam, kalau ia hanya satu atau dua, kekuatannya tak akan seperti saat ini.

Kami juga menekankan bahwa kelanjutan penguatan kiri Amerika Latin akan bergantung, dalam batas yang luas, pada kerjasama antara beragam aliran-aliran yang ada. Kerjasama semacam itu tidak menutup pertarungan ideologis dan politik antara kaum kiri yang beragam; namun pertarungan ini harus berlangsung dalam kerangka kerjasama strategis maksimum.

Semakin tak utuh pemahaman kita tentang proses yang sedang kita jalani, maka kerjasama semacam itu akan menjadi lebih sulit.

Basis politik-material yang memungkinkan kerjasama antara sebagian besar aneka ragam aliran kiri Amerika Latin adalah adanya situasi strategis bersama. Aliran ultra-radikal atau hiper-moderat yang menolak mengakui keberadaan suatu situasi strategis bersama adalah juga mereka yang berjasa, secara sadar maupun tak-sadar, bagi kelas-kelas dominan lokal atau kepada imperialisme.

Perdebatan tentang sifat revolusi Amerika Latin

Wilayah yang kini kita kenal sebagai Amerika Latin berkontribusi pada apa yang disebut dengan "akumulasi primitif" (1) dan sejak saat itu sepenuhnya terintegrasikan dalam kapitalisme sedunia. Dari perdebatan tentang sifat integrasi ini muncullah beragam posisi tentang sifat perkembangan yang terjadi di tiap negeri dan di wilayah ini secara keseluruhan, dan tentang kemungkinan-kemungkinan perjuangan reformis dan revolusioner, tentang "kapitalisme demokratis" dan sosialisme.

Perlawanan nasional terhadap invasi dan eksploitasi negeri-negeri Eropa, maupun perlawanan kaum produsen langsung terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh kelas-kelas dominan lokal dan asing, telah mengambil berbagai bentuk sejak 1492.

Pada abad 20 - dalam lingkungan yang dikarakterkan oleh peningkatan industrialisasi, imperialisme, perang dunia, Revolusi Rusia, revolusi-revolusi dan perang-perang anti-kolonial - perjuangan kerakyatan Amerika Latin telah dengan berbagai cara mengombinasikan tuntutan-tuntutan demokrasi politik, kedaulatan nasional dan reformasi tanah dengan tujuan-tujuan anti-kapitalis dan sosialis.

Hingga tahun 1950an, kombinasi yang ada menekankan tuntutan demokratik-nasional: mengalahkan imperialisme dan latifundia yang bagi beberapa pihak merupakan "sisa-sisa feodal", industrialisasi ekonomi, demokratisasi negara dan menegakkan kedaulatan nasional. Orientasi demokratis-nasional ini dianut oleh kebanyakan sosialis, termasuk partai-partai komunis yang muncul pada tahun 1920an.

Dalam varian Marxis diistilahkan sebagai "tahapanisme" (pertama revolusi borjuis, selanjutnya revolusi sosialis), orientasi demokratis-nasional dikritik, bahkan oleh kaum kiri, karena tiga alasan utama: a) karena meremehkan hubungan organik antara latifundia, imperialisme dan kapitalisme; b) karena meyakini kemungkinan aliansi strategis proletariat dengan "borjuasi nasional"; c) karena memandang "tahapan-tahapan" secara relatif terpisah-pisah, padahal seharusnya dipandang sebagai "mengalir", sebagai "trans-perkembangan".

Formulasi tahapanisme maupun pembelaannya yang paling konsisten di hadapan para pengritiknya, dilakukan oleh partai-partai komunis. Di sini tidak perlu mengulangi detil-detil seputar perdebatan tersebut, namun dua hal harus ditekankan.

Pertama, mereka benar ketika mengatakan bahwa "rintangan-rintangan" terhadap perkembangan kapitalis di Amerika Latin perlu diletakkan ke dalam perspektif. "Imperialisme" dan "latifundia", ketergantungan pada pasar domestik yang terbatas, itu semua dicerna dan diserap dalam metabolisme perkembangan kapitalis yang ada. Dengan begitu, menggunakan rintangan-rintangan ini sebagai dasar dalam mendeduksikan kemungkinan suatu aliansi revolusioner (anti-imperialis, anti-latifundia) antara borjuasi "nasional" dan proletariat adalah mentransformasikan kontradiksi sekunder (kontradiksi yang sesungguhnya ada, yang mendorong fraksi-fraksi borjuasi untuk mengadopsi sikap yang lebih radikal) menjadi kontradiksi utama. Ini, kemudian, menggiring kita pada kesalahan berupa mengambil dari kontradiksi (mestinya yang utama) ini, konsekuensi-konsekuensi (memandang proletariat sebagai kekuatan kiri dalam revolusi demokratik-borjuis) yang basis materialnya tak memadai.

Kedua, mereka juga benar ketika mengatakan bahwa perjuangan sosialisme di Amerika Latin tidak dapat mengurangi apa yang disebut "tugas-tugas mendesak" revolusi borjuis-demokratik. Tema-tema seperti kedaulatan nasional, industrialisasi, demokratisasi politik, reformasi tanah dan kebijakan-kebijakan kesejahteraan hingga kini masih menjadi bahan baku dari semua dan setiap perjuangan politik yang diterapkan oleh kaum sosialis di Amerika Latin. Bahwa faktanya kaum borjuasi tidak siap memimpin dalam memperjuangkan klaim-klaim tersebut tidak lantas menghapus mereka dari horizon politik; bahwa faktanya kaum proletariat dituntut untuk menjadi pelopor dalam klaim-klaim tersebut tidak lantas menghilangkan karakter demokratik-borjuisnya.

Perdebatan teoretik yang digambarkan di atas hanya dapat menemukan solusi utuhnya dalam medan praktek, yakni: perjuangan untuk klaim-klaim demokratik-borjuis dapat memenuuhi salah satu peran strategis, tergantung pada korelasi kekuatan di tingkat nasional, hemisfer dan dunia. Bila proletariat memiliki kekuatan dan keradikalan yang cukup, perjuangan klaim-klaim demokratis-nasional dapat mengalami "trans-perkembangan" menuju transformasi yang bersifat sosialis. Sebaliknya, bila kaum proletariat lemah dan kurang berperan, perjuangan "revolusi demokratik" tidak akan menjadi demokratik atau revolusioner, ia juga tidak akan mengakumulasi kekuatan menuju sosialisme.

Diskusi tentang sifat revolusi Amerika Latin (sosialis, demokratik, dsb.) selalu simultan dengan perdebatan tentang pilihan jalan revolusioner: kekerasan atau damai, gerilya atau insureksi, dsb. Lagi-lagi, berbagai kombinasi telah dilakukan: dari kaum "tahapanis" yang memilih bentuk-bentuk kekerasan radikal hingga kaum sosialis yang memiliki komitmen terkuat terhadap "transisi damai".

Beragam varian "tahapanisme" dan "reformisme" menghadapi pertanyaan serius dengan kemenangan Revolusi Kuba pada 1959. Bagi beberapa sektor kiri, diskusi strategis (tentang sifat revolusi dan jalannya) tampak diatur untuk berpihak pada "model" tertentu. Meskipun faktanya Revolusi Kuba dan "model-model" yang diformulasikan setelahnya merupakan hal yang berbeda. Perbedaan serupa terjadi pada kasus Rusia 1917 dan kasus Tiongkok 1949: model-modelnya disederhanakan dan berulang kali sangat bertentangan dengan strategi yang sesungguhnya diterapkan.

Observasi terhadap strategi dan transisi sosialis.

Terdapat begitu banyak kebingungan mengenai istilah "kapitalisme", "transisi" dan "komunisme" sehingga arti dari kata-kata tersebut dalam teks ini harus dijelaskan. Kami memahami kapitalisme sebagai corak produksi yang berdasarkan pada kepemilikan swasta terhadap alat-alat produksi, corak produksi di mana produsen langsung diharuskan menjual tenaga kerjanya kepada kaum kapitalis, yang mengambil alih "nilai surplus" kaum upahan untuk keuntungan mereka; kami menentang kapitalisme dengan mengajukan corak produksi lain, yang dibangun atas kepemilikan sosial terhadap alat-alat produksi dan yang mana untuk ini perlu digunakan kategori-kategori komunisme (yakni corak produksi yang lain tersebut) dan sosialisme (periode transisi antara corak produksi yang satu menuju corak produksi yang lain tersebut).

Karena alasan historis yang telah diketahui, istilah "komunisme" ditolak atau sekedar dikesampingkan oleh banyak sektor-sektor kiri, termasuk beberapa yang memproklamirkan dirinya sebagai kaum revolusioner. Namun dari sudut pandang teoretis, penggunakan istilah tersebut masih perlu, karena ia memungkinkan pembedaan antara mana yang "transisi" dan mana yang "tujuan akhir" (yakni bentuk matang dari masyarakat yang hendak dibangun).

Ketika kami bicara sosialisme, kami bicara tentang transisi antara kapitalisme dan komunisme. Maka, transisi sosialis (atau sosialisme) adalah secara definisi suatu formasi sosial yang mengombinasikan kapitalisme dan anti-kapitalisme. Yang mendefinisikan apakah kita berada di depan formasi sosialis adalah keberadaan suatu gerakan struktural, organik yang menuju pada kepemilikan sosial (dengan semua hasil politik dan sosial yang kompleks). Dengan kata lain, yang mendefinisikan apakah kita berada di depan transisi sosialis adalah keberadaan suatu gerakan menuju sosialisasi terhadap produksi, terhadap kepemilikan dan terhadap kekuasaan politik.

Definisi sosialisme ini sebagai gerakan menuju mengandung setidaknya dua hal yang berpotensial menyebabkan kesalahpahaman. Yang pertama adalah mereka yang memandang transisi sebagai suatu proses linear dari akumulasi progresif (menganggap setiap langkah mundur sebagai pertanda kembali ke kapitalisme) sebagai alasan untuk meyakini bahwa transisi menuju sosialisme telah terinterupsi. Yang kedua adalah kesalahan dalam mencampuradukkan: a) perjuangan yang kita lancarkan dalam kapitalisme, untuk keuntungan sosialisme, dengan; b) pembangunan atau transisi sosialis.

Menurut pendapat kami, variabel kunci untuk mengeliminasi kesalahan konsepsi ini adalah mengetahui siapa yang memegang kekuasaan politik. Yakni, perbedaan antara melangkah mundur dan maju membabi buta; antara konsesi dan kapitulasi; antara "perbaikanisme" dan perjuangan untuk reformasi.

Contohnya, perbedaan antara perjuangan untuk sosialisme dan transisi sosialis bisa jadi tidak terletak pada langkah-langkah yang diambil, namun harus ada pada politik, korelasi kekuatan, kekuasaan negara. Ini demikian karena batasan-batasan yang disebabkan faktor material dapat mengharuskan suatu pemerintahan revolusioner untuk mengadopsi langkah pro-kapitalis. Namun langkah-langkah ini mengambil makna strategis yang berbeda ketika diadopsi oleh pemerintahan borjuis atau pemerintahan sosialis.
Untuk mentransformasi perjuangan untuk sosialisme menjadi transisi sosialis yang sesungguhnya, untuk memulai pembangunan sosialisme, kekuasaan negara haruslah dikuasai, yakni memiliki alat untuk mempengaruhi struktur masyarakat, mengontrol ekonomi dan alat produksi. Tentunya alat ini ditentukan, terutama, oleh basis material yang telah ada: niat politik seluruh dunia, kekuasaan negara yang paling absolut, tidak mampu mentransformasi basis material pra-kapitalis menjadi bahan baku yang cukup bagi pembangunan sosialisme. Dalam kasus ini, yang dapat dijamin oleh kekuasaan politik, dalam batasan tertentu, adalah agar kebijakan pembangunan kapitalis mengabdi pada proyek strategis pembangunan sosialisme.

Karena, kecuali kelas pekerja memegang kekuasaan negara, mereka hanya memiliki pengaruh kecil dalam determinan-makro dari ekonomi yang memproduksi dan mereproduksi kapitalisme tiap harinya. Hanya dengan kekuasaan negara lah kelas pekerja dapat mengubah pola akumulasi yang ada di masyarakat, menggeser poros hegemonik dari kepemilikan swasta dan akumulasi kapital menjadi kepemilikan kolektif dan akumulasi sosial.

Menaklukan kekuasaan negara adalah proses yang kompleks, yang titik keberhasilannya adalah ditegakkannya monopoli atas kekerasan. Bukannya tidak akan ada tantangan terhadap monopoli ini, namun itu tak dapat mencapai titik di mana kekuasaan negara itu sendiri digugat. Selain monopoli kekerasan, penaklukan kekuasaan negara melibatkan elemen-elemen lainnya, seperti penciptaan kerangka institusional politik dan hukum; kapasitas untuk menjalankan ekonomi dan komunikasi sosial; pengakuan de facto dan de jure dari negara-negara lain, dsb. Lebih lagi, sebagaimana kita ketahui, kekuasaan adalah hubungan sosial yang dapat dimenangkan atau terkalahkan. Yang terjadi di tingkat mikro dengan pemerintahan yang baru terpilih dapat juga terjadi dalam skala makro dengan negara-negara yang memulai revolusi-revolusi sosial yang akbar. Revolusi "tidak dapat diputar-balikkan" hanya dalam pidato-pidato tertentu, bukan dalam sejarah yang sesungguhnya.

Tidak ada kelas sosial atau blok kelas-kelas yang mencapai kekuasaan negara dengan hanya menggunakan satu cara akumulasi kekuatan atau satu cara untuk merebut kekuasaan. Kemenangan insureksi Rusia, perang-perang kerakyatan Tiongkok dan Vietnam, perang gerilya Kuba, jadi tak dapat dipahami bila kita memisahkan bentuk perjuangan utama di tiap kasus tersebut dari bentuk-bentuk perjuangan lainnya yang ada untuk dicocok-cocokkan dengan bentuk perjuangan utama: perjuangan massa atau vanguard, legal atau klandestin, elektoral atau aksi massa.

Walau demikian kondisi suatu negeri atau suatu era memberikan peran katalis dan pendobrak kepada suatu bentuk perjuangan tertentu dalam pertarungan melawan kelas-kelas musuh dan kekuasaan negara. Namun kondisi katalis dari suatu bentuk perjuangan ini merupakan produk yang terkandung dalam situasi kongkrit, dan tak dapat dicangkokan ke situasi lainnya.

Kita telah beberapa kali membicarakan tentang penaklukkan kekuasaan negara, namun kita harus mengingat hal yang sudah pasti: bila kekuasaan adalah hubungan sosial, penaklukan kekuasaan negara membutuhkan pembangunan suatu korelasi kekuatan sosial tertentu, suatu blok sosial-politik yang bertujuan mempraktekkan suatu program tertentu.

Blok sosial-politik

Program yang mana? Jawaban atas pertanyaan ini menghantarkan kita kembali ke perdebatan tentang sifat revolusi. Dalam masyarakat kapitalis, pembangunan alternatif historis terhadap kontradiksi yang ada dalam masyarakat tertentu memerlukan dimulainya transisi sosialis. Tapi kesimpulan teoretik dan historis ini, yang mana menurut "panggilan jaman" adalah untuk melampaui kapitalisme, ketika diterjemahkan ke dalam medan strategi politik dapat dipahami setidaknya dalam dua cara: a) cara kiri yang memperjuangkan pembangunan blok sosial-politik yang mengait pada program sosialis; b) cara "demokratik-kerakyatan dan sosialis" yang memperjuangkan blok sosial politik yang mengait pada program yang saling menghubungkan langkah-langkah demokratik dengan langkah-langkah sosialis.

Dalam tahap perkembangan kapitalisme saat ini, langkah-langkah demokratik bukanlah sosialis, namun dapat mengambil arah anti-kapitalis.

Bagi mereka yang berpikir bahwa sosialisme dan anti-kapitalisme adalah sinonim, ini tidak lebih dari sekedar permainan kata. Tentunya sosialisme adalah konsekuensi anti-kapitalisme, bahwa anti-kapitalisme menyiratkan perlawanan terhadap corak produksi kapitalis. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kapitalisme dikonfrontasikan dalam berbagai cara: perjuangan untuk upah yang lebih baik, reformasi tanah, perjuangan menentang monopoli swasta, mempertahankan BUMN, kebijakan publik yang universal, perjuangan melawan imperialisme dsb.

Perjuangan-perjuangan ini dilancarkan terhadap aspek-aspek kapitalisme atau, paling tidak, terhadap bentuk hegenomi kapitalisme dalam situasi historis tertentu, bukan dengan sendirinya mengarah untuk melawan kapitalisme secara umum, sebagai suatu corak produksi yang berdasarkan pada kepemilikan swasta dan pengambil-alihan nilai surplus.
Maka: Itu semua adalah perjuangan kapitalis melawan kapitalisme. Perjuangan yang umumnya diarahkan untuk membangun masyarakat kapitalis yang lebih demokratik secara politik, ekonomi, dan sosial.

Namun demikian, dalam kondisi yang berbeda, perjuangan yang bersifat kapitalis dalam melawan kapitalisme ini dapat mengintegrasikan gerakan yang kondusif untuk mengalahkan corak produksi kapitalis. Dalam kasus-kasus ini, seakan-akan di samping anti-kapitalisme atau sosialisme proletar terdapat kapitalisme pengusaha kecil, sosialisme borjuis kecil.

Blok sosial-politik yang mampu menantang dan menaklukan kekuasaan negara harus diorganisir seputar program yang mengombinasikan langkah-langkah (atau tugas, atau klaim) sosialis dengan langkah-langkah anti-kapitalis yang bukan dengan sendirinya sosialis. Dengan kata yang lebih tepat, langkah-langkah tersebut adalah demokratik, demokratik-borjuis, yang membela kepemilikan kecil dalam melawan kepemilikan besar, membela publik (yang beda dengan sosial atau kolektif) melawan swasta, membela nasional dalam melawan imperialisme.

Cara kiri dalam memandang pembangunan blok sosial politik tidak mampu berkelanjutan karena dua penyebab. Yang pertama berhubungan dengan perdebatan tentang sifat revolusi di Amerika Latin, suatu revolusi yang, sebagaimana kami katakan sebelumnya, harus menuntaskan tugas-tugas demokratik. Penyebab kedua benar-benar politis: korelasi kekuatan yang ada sebelum ditaklukannya kekuasaan negara dan tingkat kesadaran yang ada di antara kelas pekerja dan sekutu-sekutunya tidak memungkinan, jelasnya, pembentukan blok kekuasan yang hanya atau terutama dikaitkan dengan "perjuangan langsung untuk sosialisme".

Yaitu: bila terdapat dominasi kapitalis, ini terjadi karena tingkat kesadaran yang ada di antara rakyat bukanlah sosialis. Tingkat kesadaran ini hanya bisa kemudian menjadi sosialis ketika proses berjalan, yang oleh karenanya titik awal dari blok sosial politik yang baru ini tidak dapat secara eksplisit sosialis.

Ini sama saja dengan mengatakan bahwa: a) proses perjuangan kelas tidak selalu mencapai "temperatur" yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat kesadaran sosialis di antara mayoritas luas rakyat: b) sektor-sektor sosialis diharapkan bertindak untuk "meningkatkan temperatur" (menstimulasi proses perjuangan itu sendiri) dan meningkatkan tingkat kesadaran.

Karena sebab-sebab yang disebutkan di atas, blok sosial-politik yang mampu menantang dan menaklukan kekuasaan negara perlu melakukan pengorganisiran yang terkait dengan a) isu-isu "masa depan" (pembangunan sosialisme); b) dan, terutamanya, isu-isu "masa lalu dan masa kini" (menghadapi problem-problem yang berasal dari kapitalisme yang ada).

Ini artinya kekuatan sosialis menaklukkan dan mempertahankan kekuasaan negara bila dan ketika mereka berhasil membangun kekuatan mayoritas politik berdasarkan program aksi yang mengangkat isu-isu mendesak. Contoh klasik dari ini masihlah slogan "Roti, perdamaian dan tanah".

Revolusi Kuba 1959, Revolusi Rusia 1917 dan Revolusi Tiongkok 1949 benar-benar dihasilkan oleh radikalisasi demokratik, kerakyatan dan nasional yang berkelanjutan. Mereka adalah "revolusi sosial" bukan a priori tapi karena jalan yang mereka tempuh, karena proses global yang menyertainya.

Maka membicarakan "perjuangan langsung untuk sosialisme" hanya masuk akal bila kita menjabarkannya sebagaimana berikut: penaklukan kekuasaan negara yang ditujukan untuk melaksanakan langkah-langkah programatik demokratik kerakyatan dapat menjadi bagian integral transisi sosialis tanpa perlu ada fase perantara yang terpisah. Kata "perlu" dalam analisa ini adalah fundamental: tahapanisme adalah salah karena ia meyakini perlunya fase perantara yang berdiri sendiri; namun ini bukan berarti bahwa fase perantara tersebut ada atau akan terwujud, mereka pun mungkin tidak terlihat "berdiri-sendiri" sebagaimana yang terjadi dalam Revolusi Rusia dalam Program Ekonomi Baru dan yang kini terjadi di Tiongkok dengan "sosialisme pasar" yang di mata banyak pihak terlihat seperti periode berkepanjangan dari ditinggalkannya pembangunan sosialisme.

Istilah "dapat menjadi" juga fundamental karena ia mengindikasikan bahwa kita berdiri di hadapan suatu problem politik yang bergantung pada korelasi kekuatan, tingkat kesadaran massa, arah umum proses tersebut. Problem politik ini dapat menghasilkan solusi yang pada akhirnya akan bergantung pada pembangunan material dan potensi produktif yang sebelumnya telah dicapai oleh masyarakat tersebut.


Atas sebab-sebab di atas, adalah suatu keharusan untuk memerangi dua tipe kekiri-kirian: a) di satu pihak, tipe kekiri-kirian yang memanifestasikan dirinya dalam memperjuangkan sosialisme yang abstrak, yang memutuskan hubungan dengan perjuangan-perjuangan anti-kapitalis yang setengah-setengah; dan b) di pihak lain, kekiri-kirian yang menyalahpahami langkah-langkah anti-kapitalis dalam pengertian sempit dengan langkah-langkah "sosialis" dalam pengertian luas. Tipe kekiri-kirian yang kedua - sangat banyak terdapat di Amerika Latin saat ini - menyalahpahami proses-proses radikalisme retorik dan politik, kebanyakan disebabkan oleh perlawanan kelas penguasa terhadap radikalisme ekonomi dan sosial mereka, namun mereka lupa bahwa untuk menundukkan kapitalisme harus ada perkembangan kapitalis yang akan ditundukkan.

Terhadap apa yang telah kami katakan sejauh ini, perlu ditambahkan variabel lain: garis neo-tahapanis dari kiri moderat Amerika Latin, yang memutus hubungan antara tugas-tugas demokratik dan perjuangan sosialisme. Dalam beberapa kasus, ini disebabkan karena mereka adalah kaum kiri yang telah meninggalkan sosialisme. Dalam kasus lainnya, mereka adalah kaum kiri yang bukannya mempertahankan posisinya dan melawan, justru memilih untuk berkapitulasi dengan korelasi kekuatan yang ada. Atau juga karena mereka adalah kaum kiri yang, meskipun mempertahankan komitmen sosialis yang sesungguhnya, hal itu dilakukan dengan membangun suatu "strategi proses" (yang terjemahan musikalnya ada dalam sebuah bait dari lagu yang sangat populer di Brasil: "Deixa a vida me levar - Biarlah hidup menuntunku").

Maka kita bisa mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga rancangan programatik secara luas: kiri, tahapanis dan demokratik-kerakyatan. Yang kiri tidak mampu mengenali perbedaan yang ada secara memadai; yang neo-tahapanis melihat pemisah berupa tembok Tiongkok; dan yang demokratik-kerakyatan berupaya untuk menggabungkan perjuangan melawan neoliberalisme dan perjuangan untuk sosialisme menjadi suatu kesatuan.

Perbedaan-perbedaan ini saling melintasi satu sama lain dengan berbagai cara ketika kita menggeser diskusi programatik menjadi diskusi tentang jalan apa yang perlu diadopsi, baik untuk mengakumulasi kekuatan atau merebut kekuasaan.

Perang gerilya dan jalan elektoral

Tahun 1960an menjadi saksi dari peningkatan radikal perjuangan kelas di penjuru Amerika Latin, mencerminkan pematangan kontradiksi yang tipikal dari model pengembangan kapitalis yang dominan di wilayah tersebut: bersifat ketergantungan dan konservatif. Hal ini ada dalam konteks campur tangan AS di wilayah tersebut dan konflik antara "kubu-kubu". Pada saat itu, sebagian kaum kiri Amerika Latin, yang terstimulasi oleh pengalaman Kuba dan bergabung dengan slogan yang menyerukan penciptaan "banyak Vietnam" mengadopsi strategi "perang gerilya".

Dalam beberapa negeri, perang gerilya berakar dan menyatu dengan situasi nasional. Namun dalam kebanyakan kasus, tidaklah demikian halnya. Kecuali Nikaragua dan Kuba sendiri, tidak ada tempat lain di Amerika Latin di mana perang gerilya berakhir dengan kemenangan revolusioner. Dalam beberapa kasus seperti El Salvador dan Guatemala, gerilya meraih kekuatan yang cukup untuk mencapai kesepakatan damai yang menciptakan kerangka kerja untuk mengakhiri konflik bersenjata; tapi dalam sebagian besar kasus, kekuatan gerilya dihancurkan. Kini, di Amerika Latin, Kolombia adalah satu-satunya negeri di mana terdapat kelompok-kelompok seperti itu yang mempertahankan keampuhan taktik strategi gerilya.

Dengan berakhirnya siklus Gerilya pada akhir 1970an dan awal 1980an, strategi lain mulai mengambil bentuk dengan berdasar pada kombinasi perjuangan sosial, kontes elektoral dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat nasional, sub-nasional dan lokal.
Strategi ini telah dimahkotai (sejak 1998 dengan Hugo Chavez dan hingga kini, 2009, dengan Funes) dengan gelombang kemenangan partai-partai kiri dan progresif dalam pemilu pemerintahan nasional di beberapa negeri di Amerika Latin.

Gelombang kemenangan elektoral ini adalah produk dari berbagai keadaan, terutama: 1) AS relatif tidak peduli dengan pateo trasero [pekarangan belakang] nya; b) dampak merugikan neoliberalisme, termasuk partai-partai sayap kanan; c) akumulasi kekuatan oleh kaum kiri, terutama dalam mengombinasikan perjuangan sosial dan perjuangan elektoral. Saat ini terdapat korelasi kekuatan di wilayah tersebut yang, selain mendorong perubahan di tiap negeri, mengandung campur tangan imperialis.

Situasi regional ini muncul berdampingan dengan dua variabel lainnya yang bersifat mendunia: perjuangan defensif strategis untuk sosialisme dan krisis kapitalisme yang dalam dan berkepanjangan. Inilah basis material yang memungkinkan kerjasama antara beraneka ragam aliran-aliran kiri Amerika Latin: keberadaan situasi historis di mana terdapat saling keterkaitan antara keberadaan kaum kiri dalam sejumlah pemerintahan di wilayah tersebut, perjuangan defensif strategis untuk sosialisme dan krisis kapitalisme yang dalam dan berkepanjangan.

Inilah variabel-variabel fundamental dari situasi strategis bersama di semua Amerika Latin yang memungkinkannya untuk di saat yang sama menuntut kerjasama tingkat tinggi antara beragam sektor kiri Amerika Latin - yang tanpanya tidaklah mungkin menuntaskan defensif strategis dan menghindari resiko akibat krisis kapitalisme.

Dari sudut pandang kiri sosialis, pertanyaan utama untuk dijawab adalah bagaimana melibatkan keberadaan pemerintahan kiri dan progresif sebagai titik tumpu perjuangan sosialisme dan bagaimana sedemikian rupa mengoordinasikan berbagai macam proses yang berjalan di tiap negeri sehingga mereka saling menguatkan satu sama lainnya.

Integrasi dan Strategi

Sepanjang abad ke-20, kaum kiri Amerika Latin dan Karibia menghadapi dua rintangan besar: kekuatan musuh di tingkat nasional dan campur tangan asing. Yang terakhir selalu ada, terutama dalam momen-momen ketika kaum kiri berupaya atau sesungguhnya telah mencapai kekuasaan dan pemerintahan pusat. Ketika kelas penguasa lokal tak mampu membendung kaum kiri, mereka beralih ke marinir AS.

Kini, lingkungan progresif dan kiri berkontribusi pada pemilihan dan pemilihan-ulang, membantu menghindari kudeta (contohnya terhadap Chavez dan Evo Morales) dan berperan fundamental dalam mengutuk invasi Ekuador oleh pasukan Kolombia. Selain itu mereka juga menetralisir atau setidaknya meminimalisir kebijakan blokade ekonomi, yang memainkan peran penting dalam strategi sayap kanan melawan pemerintahan Allende di Cili dan kini masih mempengaruhi Kuba.

Keberadaan korelasi kekuatan yang menguntungkan di wilayah ini menciptakan kondisi yang lebih baik bagi tiap proses nasional dalam menyusuri jalannya sendiri. Ini menciptakan begitu banyak kemungkinan, dalam batas tertentu belum pernah ada sebelumnya, bagi semua program dan strategi kaum kiri. Maka, tugas pertama kaum kiri Amerika Latin adalah untuk menjaga korelasi kekuatan di benua ini.

Yang terjadi adalah ketika kekuatan kiri mampu meraih pemerintahan pusat di suatu negeri, mereka melakukannya dengan suatu program yang didasarkan pada tripod persamaan sosial, demokratisasi politik dan kedaulatan nasional.

Dan perjuangan untuk kedaulatan nasional tidak hanya melawan "metropolis imperialis" tapi juga melibatkan penyelesaian konflik antara negeri-negeri di wilayah ini. Konflik-konflik ini tidaklah "diciptakan" oleh pemerintahan yang ada, biasanya merupakan warisan dari periode sebelumnya, termasuk pembangunan yang tak merata dan ketergantungan yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam kebanyakan kasus, mereka tidak dapat diselesaikan dalam masa jabatan yang pendek: karena mereka memiliki penyebab-penyebab struktural, solusi hanya dapat ditemukan dalam jangka panjang, dalam kerangka kerja berupa proses integrasi regional yang memadai.

Penajaman konflik regional ini akan menghasilkan produk sampingan berupa mengaburnya beberapa kontradiksi yang lebih relevan dengan metropolis imperialis.

Maka dari itu sudut pandang strategis kita harus memastikan bahwa konflik-konflik ini tidak menjadi kontradiksi utama, karena, bila itu terjadi, korelasi kekuatan Amerika Latin akan bergeser untuk menguntungkan campur tangan asing.

Sudah cukup diketahui bahwa pemerintahan progresif dan kiri di wilayah ini menyusuri jalan perkembangan dan integrasi, terlepas dari perbedaan strategi dan percepatan yang mereka ambil.

Dan juga telah disebutkan bahwa besar kecilnya kemungkinan sukses, dalam tingkat nasional, terkait dengan keberadaan korelasi kekuatan Amerika Latin yang menguntungkan posisi kiri dan progresif.

Di sini, kesimpang siuran (imbroglio) strategi kita dapat dirangkum sebagai berikut: bagaimana mengharmoniskan berbagai strategi nasional dengan pembangunan suatu strategi kontinental bersama yang menjaga persatuan dalam keberagaman?

Solusi struktural terhadap konflik regional mengharuskan penyusutan ketimpangan, tidak hanya dalam tiap negeri, tapi juga melintasi ekonomi-ekonomi di sub-benua kita. Sifat institusional dari integrasi ini, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, harus disesuaikan untuk tujuan ini.

Menekan ketimpangan dalam tiap negeri mengharuskan kita menghadapi "warisan terkutuk" dan menerapkan reformasi sosial yang mendalam. Namun ini tidak cukup untuk menghapuskan ketimpangan yang ada di antara ekonomi-ekonomi, tujuan ini membutuhkan kombinasi jangka panjang berupa langkah-langkah solidaritas, pertukaran langsung dan juga langkah-langkah pasar.

Saat ini terdapat tiga "model" yang berdampingan: pertama adalah model dekaden yang subordinat terhadap AS, kedua adalah model Aliansi Bolivarian bagi Rakyat Amerika Kita (ALBA - suatu blok dagang lima bangsa yang diinisiatifkan oleh Kuba dan Venezuela) dan ketiga adalah model Uni Bangsa-bangsa Amerika Selatan (UNASUR).
Model ALBA pantas mendapat penghargaan tersendiri; terlepas dari apa pun kemungkinan penilaian kita tentang keberlanjutan internalnya, sifat kesepakatan yang ditandatangani, penerapannya yang sesungguhnya dan dampaknya terhadap negeri-negeri penerimanya. Tapi tidak ada korelasi kekuatan, mekanisme institutional dan situasi ekonomi yang memungkinkan negeri-negeri di wilayah itu untuk mengadopsi prinsip-prinsip solidaritas ALBA dan/atau mengoperasikannya dengan cara yang serupa dengan pemerintahan Venezuela. Pada intinya, negeri-negeri kapitalis tidak mampu secara berkelanjutan mempertahankan kebijakan luar negeri yang sosialis.

Maka, meskipun tiap alternatif sayap kiri mesti melibatkan komponen solidaritas, dimensi utama kesepakatan dalam fase integrasi Amerika Latin saat ini masihlah mengenai perdagangan, ekonomi dan kesepakatan institusional, yang melibatkan pemerintahan dan perusahan milik pemerintah dan/atau swasta dalam UNASUR (terdiri dari Bank Selatan dan Dewan Pertahanan).

Jalan ini mengandung beberapa resiko: a) inisiatif seperti UNASUR mengharuskan berbagi meja dengan musuh ideologis dan politik yang masih memerintah negeri-negeri penting di wilayah ini; b) dinamika integrasi menyertai momen-momen protagonisme yang lebih besar bagi para presiden, yang diselingi dengan periode-periode yang umumnya lebih bersifat birokratik antara departmen luar negeri tiap negeri; c) kesepakatan perdagangan dan ekonomi selalu menguntungkan, kurang lebih, kepentingan kapital; setidaknya selama corak produksi ini masih hegenomik dalam negeri yang terlibat; d) perusahaan-perusahaan yang terlibat umumnya mengejar keuntungan jangka pendek terlebih dulu dan baru kemudian tujuan strategis operasi, yakni, pengembangan dan integrasi; e) kelangsungan UNASUR bergantung pada komitmen ekonomi-ekonomi utama di wilayah.

Kesimpulan: dalam kerangka persamaan strategis bersama (yakni "berada dalam pemerintahan sebagai bagian dari perjuangan untuk meraih kekuasaan") kita harus mengoperasikan kebijakan nasional khusus, namun dikombinasikan dalam suatu strategi kontinental bersama, yang percepatannya akan ditentukan oleh jalan dan kecepatan yang ditempuh oleh transformasi-transformasi di negeri-negeri yang lebih besar, dimulai dengan Brasil. Bahkan bila ini membuat kita berbaris lebih lamban, yang terbaik adalah menjaga barisan "pelopor" dekat dengan badan pasukan utama. Yang kemudian membawa kita pada diskusi tentang bagaimana mengambil keuntungan dari keberadaan pemerintahan kiri dan progresif sebagai titik-tumpu dalam perjuangan untuk sosialisme.

Pemerintahan-pemerintahan yang baru terpilih dan perjuangan untuk sosialisme

Bila kita mengecualikan kaum hiper-moderat dan ultra-kiri, kita dapat mengatakan bahwa terdapat dua posisi dasar di antara kaum sosialis Amerika Latin terkait pemerintahan progresif dan kiri yang ada di wilayah ini: a) mereka yang memandang pemerintahan seperti itu sebagai bagian dari proses akumulasi kekuatan; b) dan mereka yang menilai bahwa pemerintahan seperti itu merupakan bagian fundamental dari akumulasi kekuatan dan juga jalan untuk merebut kekuasaan

Kedua posisi tersebut pada utamanya didasarkan pada observasi terhadap hubungan antara reformasi dan revolusi. Dalam sejarah umat manusia terdapat periode evolusi "reformis" dan periode evolusi "revolusioner". Perbedaan antara yang pertama dan terakhir terletak pada tiga kombinasi aspek: muatan perubahannya, cara penerapan perubahan tersebut dan kecepatannya ketika terjadi. Tapi perbedaan fundamentalnya adalah sifat dari perubahan-perubahan tersebut.

"Pemagaran" [lahan menjadi milik pribadi - enclosures], meluasnya perangkat mesin dan ofensif imperialis di Tiongkok, sebagai contoh dari dari abad 18, 19 dan 20 secara berturutan, bersifat revolusioner sejauh pengertian bahwa mereka merubah hubungan sosial dalam produksi. Adalah hal tersebut, bukannya kecepatan atau bentuknya yang menggunakan kekerasan, yang mendefinisikan karakter revolusioner dari proses-proses yang ditulis di atas.

Proses revolusioner tidak muncul dari langit dengan begitu saja, dengan pembentukan spontan. Revolusi merupakan momen dalam evolusi kontradiksi masyarakat, momen di mana kontradiksi-kontradiksi ini mencapai satu titik penghancuran, atau transformasi menuju sesuatu yang berbeda. Dengan kata lain, revolusi muncul ketika suatu masyarakat tidak dapat lagi berevolusi secara "reformis". Maka terdapat kontinuitas, namun juga penghancuran, di antara momen "reformis" dan momen "revolusioner" dalam evolusi masyarakat. Revolusi tidak akan ada tanpa reformasi; namun revolusi ada justru karena reformasi tidak lagi memadai.

Ke dalam ini semua, harus ditambahkan bahwa komponen menentukan dalam transformasi reformasi menjadi revolusi terletak pada kombinasi antara kemampuan kelas-kelas dominan untuk melawan dan tingkat perlawanan kelas-kelas dominan. Ketika mereka yang di bawah berjuang dengan gigih untuk perubahan dan mereka yang di atas menawarkan perlawanan brutal, terciptalah kondisi untuk mentransformasi perjuangan reformasi menjadi suatu revolusi.

Bergeser dari sudut pandang historis ke strategis, jelaslah bahwa proses elektoral tidak memadai untuk memulai pembangunan sosialisme saat jalan tersebut memungkinkan kita mencapai pemerintahan, bukannya kekuasaan. Atas sebab ini, dalam masyarakat di mana kaum kiri mampu mencapai pemerintahan via jalan elektoral, perlu dibangun suatu jalan menuju kekuasaan yang mempertimbangkan kenyataan bahwa keberadaan kita dalam pemerintahan merupakan variabel yang sangat relevan dengan kebijakan revolusioner, sebagai bagian dari kondisi historis, bukan sebagai "problem-problem yang tidak diantisipasi" atau sebagai "penyimpangan yang tak dikehendaki."

Menariknya, kebanyakan kaum kiri tidak melihat ada kesulitan teoretik dalam menghubungkan momen reformis dan momen revolusioner dalam strateginya, ketika yang dihadapi adalah perjuangan serikat buruh atau pemilihan wakil parlementer. Namun ia menghadapi kesulitan yang besar ketika persoalannya adalah melaksanakan pemerintahan nasional.

Salah satu penyebab dari kesulitan ini adalah, dalam kebanyakan kasus di mana kaum kiri mengambil alih pemerintahan nasional secara elektoral, mereka tak mampu mengakumulasi kekuatan menuju sosialisme: baik karena mereka meninggalkan programnya, dikalahkan secara elektoral atau digulingkan oleh kudeta dan/atau intervensi asing. Bila revolusi sosialis merupakan peristiwa langka, sepertinya lebih langka lagi transisi sosialis oleh pemerintahan yang baru terpilih.

Namun demikian, kekalahan pengalaman-pengalaman seperti Persatuan Kerakyatan di Cili, maupun kekalahan sejumlah upaya revolusioner klasik lainnya, tidak dapat menyimpulkan ketidak-mungkinan suatu jalan strategis; ia hanya dapat menyimpulkan bahwa kaum kiri, yang bertindak dan mengambil opsi-opsi tertentu, dikalahkan dalam kondisi historis tertentu.

Bagi mereka yang meyakini bahwa kemenangan elektoral kaum kiri selalu menjadi pintu bagi kekalahan, maka perlulah dijawab dua pertanyaan berikut: a) bagaimana mengakumulasi kekuatan dalam jenjang historis di mana "demokrasi elektoral" berkuasa: b) bagaimana mengukuhkan legitimasi terhadap cara-cara klasik dalam merebut kekuasaan dalam jenjang di mana kaum kiri meraih kemenangan elektoral.

Kini bagi mereka yang meyakini bahwa, dalam situasi historis tertentu, dengan mengadopsi kebijakan tertentu, adalah mungkin mentransformasi kemenangan elektoral untuk mengakumulasi kekuatan menuju sosialisme, perlulah dijawab: a) apakah pemerintahan tersebut merupakan tipe "persinggahan" dalam suatu rute yang akan berujung pada penghabisan revolusioner? b) apakah pemerintahan tersebut merupakan bagian integral dari suatu cara perebutan kekuasaan yang berbeda dari insureksi dan perang kerakyatan?

Mereka yang mempertahankan posisi kedua ini terpanggil untuk mempelajari pengalaman paradigmatik lainnya dari kiri Amerika Latin: pemerintahan Persatuan Kerakyatan Cili (1970-73). Kaum kiri hiper-moderat meyakini bahwa mereka tidak perlu belajar banyak dari pengalaman Persatuan Kerakyatan, karena Persatuan Kerakyatan secara eksplisit mengajukan diri sebagai jalan menuju sosialisme. Paling baiknya, mereka menggunakan pengalaman Persatuan Kerakyatan untuk menanamkan ketakutan tersendiri terhadap kaum kanan, imperialisme dan angkata bersenjata, sekaligus "membuktikan" bahwa korelasi kekuatan janganlah "dipertegang".

Kaum ultra-radikal pun tidak begitu memandang penting pengalaman Persatuan Kerakyatan, yang tidak cocok bagi paradigma yang mereka pilih: insureksi, perang gerilya atau, yang lebih belakangan ini, "gerakanisme". Paling baiknya, mereka menggunakan pengalaman Persatuan Kerakyatan untuk mengonfirmasikan ketakutan mereka terhadap kaum kanan, imperialisme dan angkatan bersenjata, sekaligus "membuktikan" bahwa jalan elektoral menuju sosialisme adalah sia-sia.

Dengan penuh semangat, kaum hiper-moderat dan ultra-kiri meragukan kemungkinan menggunakan proses-proses elektoral (dan mandat yang menyertainya) sebagai titik tumpu bagi perjuangan menuju sosialisme.

Ketika kita mendiskusikan peran pemerintahan nasional terpilih dalam perjuangan untuk sosialisme, kita melakukannya dalam situasi historis yang berbeda dari 1970-1973. Namun, persoalan fundamental yang perlu dipelajari dan diperdebatkan belum berubah: a) komposisi dan program dari blok kerakyatan-historis; b) kombinasi antara keberadaan aparatus negara dan pembentukan kekuasaan tandingan, terutama dalam kasus angkatan bersenjata; c) bagaimana menghadapi sikap kelas-kelas dominan yang, saat berhadapan dengan ancaman terhadap kepemilikan dan kekuasaannya, melabrak legalitas dan mendorong proses yang ada menuju situasi kekacauan; d) besar kecilnya kematangan kapitalisme yang ada pada tiap formasi sosial konkrit dan kemungkinan selanjutnya bagi penerapan langkah-langkah sosialis. Hal yang baru dan besar, yang mempengaruhi kondisi-kondisi persamaan yang dirangkum di atas, adalah terbentuknya, antara tahun 1998 dan 2008, suatu korelasi kekuatan di Amerika Latin yang memungkinkan ditekannya campur tangan asing.

Selama situasi ini bertahan, adalah mungkin untuk berspekulasi, secara teori dan praktek, tentang jalan perebutan kekuasaan yang meskipun revolusioner, namun berbeda dari insureksi dan perang kerakyatan.

Valter Pomar, sekretaris hubungan internasional Partai Pekerja (PT) Brasil.
*) Diterjemahkan oleh Data Brainanta, redaksi Berdikari Online.Sebelumnya, artikel ini sudah dimuat di Jurnal LINKS, International Journal of Socialist Renewal.

Continue Reading...

AS CUCU TANGAN PELAKU KUDETA DIHONDURAS

Oleh: Rudi Hartono 

Intervensi brutal dan berdarah AS di kawasan amerika latin belum akan terhenti. Belum puas mengganggu Venezuela, Bolivia, Kuba, dan sejumlah negara serupa yang menegaskan kedaulatan nasionalnya di kawasan ini, pihak pemerintah AS kembali diketahui turut “bermain di belakang layar” dalam penjatuhan presiden Honduras, Manuel Zelaya.

Pada tanggal 28 Juni 2009 lalu, pihak militer melakukan upaya illegal untuk mengambil kekuasaan dari tangan presiden Manuel Zelaya. Setelah itu, militer mendaulat kepala parlemen, Roberto Micheletti sebagai presiden. Kelompok kudeta bukan hanya mewakili kelompok bisnis, politisi sayap kanan, dan kalangan tuan tanah di Honduras, tetapi juga mewakili kepentingan ekonomi dan politik AS di kawasan ini.

Kepentingan AS dalam kudeta

Keterlibatan AS dalam proses kudeta ini sangat nampak; mulai dari penyiapan dana, kehadiran militer AS di pangkalan Soto Cano di Honduras, pertemuan tertutup pejabat menlu AS dengan pihak pemimpin kudeta, hingga pilihan AS untuk menunjuk presiden Costa Rica, Oscar Arias, seorang sekutu paling loyal AS dan pro-imperialisme di kawasan latin, menjadi pihak mediator dalam negosiasi antara Zelaya dengan pelaku kudeta.

Presiden Obama, yang sebelumnya menjanjikan sebuah pola dan tata-hubungan yang baru dengan negara-negara di kawasan ini—sering disebut “halaman belakang AS, justru melanjutkan visi tradisional aggressor di AS; menundukkan dan mengontrol kawasan ini. Memang betul, seperti dikatakan oleh doktrin Kissinger, siapapun yang memerintah, dari partai manapun dia, visi AS tetap terhadap Amerika Latin adalah penaklukan atau intervensi. Kissinger mengatakan,” Jika kita tidak bisa mengendalikan Amerika latin, lantas bagaimana kita bisa mendominasi dunia?”

Manuel Zelaya, presiden yang terpilih secara demokratis melalui pemilu pada 27 November 2005, bukanlah tokoh kiri ataupun penganut sosialisme seperti Hugo Chaves di Venezuela dan Evo Morales di Bolivia, ia adalah tokoh kiri tengah dari partai liberal dan kurang mendapat sokongan rakyat di masa awal pemerintahannya. Sebelumnya, Zelaya malah menjadi pendukung paling loyal dari agenda perdagangan bebas di kawasan amerika tengah, yang kemudian disebut Central American Free Trade Agreement (CAFTA).

Meskipun begitu, dalam perjalanan Zelaya justru membanting sertir ke kiri, dia berpaling untuk memihak kaum miskin dan menggalang kerjasama dengan poros revolusioner amerika latin-ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Penggabungan dengan ALBA, menurut Zelaya, merupakan jalan paling memungkinkan bagi Honduras dan jutaan rakyatnya untuk membangun ekonomi, melalui kerjasama dan solidaritas, bukan kompetisi dan memanfaatkan kelemahan lawan seperti yang dianjurkan oleh proposal perdagangan bebas milik AS.

Zelaya betul-betul memanfaatkan keuntungan dari model kerjasama ALBA, sebab kerjasama itu mengutamakan kemanusiaan, solidaritas, dan keseteraan. Bahkan Zelaya turut memberi dukungan terhadap Kuba, dan mengajak negara OAS untuk mengubah persepsi mereka mengenai Kuba yang diajarkan AS.

Puncak dari ketegangan politik di Honduras muncul ketika Zelaya bermaksud mengamandemen konstitusi yang dibuat dan dipertahankan militer selama puluhan tahun. Dalam proposal baru ini, Zelaya ingin menarik keterlibatan seluruh rakyat untuk menuliskan konstitusi baru, dimana hak-hak rakyat dijamin dan dilindungi. Beberapa waktu setelah itu, kudeta yang disetir dari Washintong pun meletus.

Ada beberapa kepentingan AS yang bersinergi dengan pelaksanaan kudeta ini;

Pertama, AS berkeinginan memulihkan kontrol politik dan ekonominya terhadap Honduras dan kawasan amerika tengah, hendak memastikan kepentingan-kepentingan bisnisnya tidak terganggu di kawasan itu. Untuk itu, AS membutuhkan dukungan rejim yang lebih bersahabat, bukan rejim yang “durhaka”.

Kedua, AS ingin menghambat proses integrasi regional di kawasan ini, khususnya kerjasama regional yang digalang melalui ALBA. Dengan memutar haluan politik Honduras melalui kudeta militer, AS berharap bisa menghambat dan mengisolasi negara-negara berhaluan kiri di Amerika Latin—khususnya; Venezuela, Kuba, Bolivia.

Perlawanan Rakyat dan Tekanan Internasional

Sejak hari pertama kudeta, perlawanan berbagai kelompok sosial di Honduras sudah menjelma menjadi pemberontakan di jalan-jalan. Rakyat miskin yang berdiri di belakang presiden Zelaya, telah menunjukkan perlawanan heroik selama 5 bulan paska kudeta. Sebuah kolaborasi antara gerakan kiri dan massa rakyat berhasil membentuk front perlawanan rakyat dan front nasional melawan kudeta.

Puluhan ribu orang kaum buruh, petani, mahasiswa, kelompok adat, dan aktivis HAM memasang barikade di depan istana presiden, menuntut pengembalian presiden Zelaya. Pemimpin kudeta mengirimkan militer untuk menindas kelompok perlawanan, dan mengakibatkan puluhan orang terluka dan tewas dalam satu bentrokan berdarah.

Selama beberapa bulan, jalan-jalan utama dikuasai oleh pengunjuk rasa, sedang serikat-serikat buruh menggelar pemogokan umum nasional. Beberapa jurnalis yang melaporkan kejadian ini, seperti wartawan Telesur, ditahan oleh pemerintah. Jam malam diberlakukan berkali-kali, disertai penangkapan dan penahanan tokoh dan pimpinan gerakan sosial.

Tekanan internasional pun menguat. Dukungan pertama-kali datang dari pemimpin ALBA, melalui penarikan seluruh dubes mereka dari Honduras. Seluruh pemimpin negara Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) juga bersepakat untuk mengutuk kudeta ini. Kementrian luar negeri Perancis pun terus terang mengutuk kudeta.

Pemilu Illegal Untuk Cuci Tangan

Menghadapi perlawanan rakyat dan tekanan dunia internasional, AS mencoba merestorasi rejim baru pendukungnya di Honduras melalui pemilu “illegal”, sebuah pemilu yang dirancang untuk memenangkan tokoh politik pendukung kudeta.

Dalam hal ini, presiden Obama mengingingkan agar dunia internasional menyerahkan masa depan demokrasi di Honduras melalui pemilu, yang dikontrol pelaku kudeta dan lembaga-lembaga milik AS. The International Republican Institute dan National Democratic Institute, dua lembaga yang ditugaskan untuk menyaring dana dari USAID dan National Endowment for Democracy (NED) untuk mendanai partai politik pro-kudeta dan menjadi “pengamat pemilu”. 

Kelompok teroris seperti UnoAmerica, yang dipimpin oleh pemimpin kudeta Venezuela Alejando Pena Esclusa, juga telah dikirim menjadi pengamat pemilu di Honduras. Kriminal dan teroris kawakan Kuba-Miami, Adolfo Franco---mantan direktur USAID, juga masuk dalam daftar pemantau pemilu Honduras pada 29 November 2009 lalu. 

Kecurangan dan represi terjadi pada saat hari pemilihan, hari minggu lalu (29/11), demikian dikatakan kelompok HAM di Honduras. Militer dan Polisi mengintervensi pemilihan dan memicu pelanggaran luas. Disamping itu, pada hari yang sama, di kota San Pedro Sula Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan 500 orang massa yang memprotes kecurangan pemilu. 

Akhirnya, pendukun terkemuka kudeta telah memenangkan pemilu buatan AS di negeri itu. Porfirio Lobo, seorang tuan tanah yang kaya-raya dan dikenal dekat dengan AS, meraih peroleh suara sebesar 55%. 

Para pemimpin Brazil, Argentina, Venezuela sudah mengeluarkan kecaman resmi terhadap pemilu kotor ini. Organisasi negera-negara OAS dan Carter Centre sudah mengutuk pemilu dan menyatakannya sebagai proses tidak sah. UNASUR dan ALBA juga sudah mengeluarkan kecaman serupa. Uni Eropa (EU) malah menolak mengirimkan pemantau pemilu ke negeri itu, sedang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum mengakui pemilihan tersebut. 

Satu-satunya aliran dukungan terhadap hasil pemilu illegal ini datang dari AS bersama negara bonekanya seperti Kolombia, Panama, Costa Rica, dan Israel. Kementrian luar negeri AS sudah mengucapkan selamat kepada pemimpin illegal Honduras yang baru, Porfirio Lobo. Ini merupakan bukti kuat atas dukungan AS terhadap pelaku kudeta. 

Begitu demonstratif, Obama telah menunjukkan kesetiaan kepada para pendahulunya, tantang bagaimana menundukkan negeri-negeri yang membokongi Amerikat Serikat. Kehadiran Obama di Gedung Putih bukan akhir dari periode agressif AS, melainkan kesinambungan dari kebijakan politik luar negeri yang mensubordinasikan bangsa-bangsa lain.

*) Penulis adalah pemimpin redaksi Berdikari Online. Selain itu, menjadi peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS) dan pengelola jurnal Arah Kiri.

Continue Reading...

Mengapa LSM Berpihak Pada Kaum Royalis, Bertentangan Dengan Demokrasi Dan Rakyat Miskin?

Giles Ji Ungpakorn

27 April 2009 -- Dalam krisis politik di Thailand, amatlah mengejutkan bahwa kebanyakan LSM Thailand mempermalukan diri mereka dengan memilih berpihak kepada para elit yang dijuluki “Kelompok Baju Kuning” atau berdiam diri di hadapan serangan besar-besaran terhadap demokrasi. Keadaan ini amatlah mengejutkan sebab sebagian besar aktivis LSM awalnya berpihak pada rakyat miskin dan mereka yang tertindas. Untuk menjelaskan situasi ini, kita harus bisa keluar dari penjelasan sederhana yang mendasarkan argumennya pada kegagalan beberapa individu secara pribadi atau berpendapat bahwa LSM pada dasarnya “memiliki maksud buruk,” atau mereka adalah “agen imperialisme.”

Pada masa awal protes terhadap Perdana Menteri Thaksin, kebanyakan LSM bergabung dengan para demonstran dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (People Alliance for Democracy - PAD) yang mengenakan baju kuning sebagai simbol mereka. Hal ini dapat dimengerti sebab pucuk pimpinan PAD merupakan orang-orang yang memiliki jaringan LSM yang kuat. Saat itu adalah sah memprotes ekses-ekses pemerintah, walaupun dipertanyakan mengapa LSM harus bergabung dengan para royalis konservatif seperti Sonti Limtongkul. Sayangnya, tak berapa lama kemudian, keterlibatan LSM dengan PAD, dan kemudian dengan junta militer, setelah kudeta 2006, berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai dukungan bagi kebebasan dan demokrasi. Dalam tiap lika-liku krisis, mayoritas LSM pada akhirnya berpihak pada kaum elit dan penindas. Ada kebutuhan riil untuk meninjau ulang taktik dan strategi.

Setelah kudeta 2006, beberapa pemimpin LSM, seperti Rawadee Parsertjaroensuk (Komite Koordinasi LSM), Nimit Tienudom (Jaringan AIDS), Banjong Nasa (Jaringan Komunitas Nelayan Selatan), Witoon Permpongsajaroen (gerakan ekologi) dan Sayamon Kalyurawong (Layanan Relawan Thailand), mengajukan diri dengan harapan militer akan memilih mereka sebagai senator terpilih. Sebelumnya, aktivis LSM seperti Rawadee Parsertjaroensuk dan Nimit Tienudom menghadiri aksi-aksi PAD. Nimit mengklaim bahwa dalam sebuah aksi pada 23 Maret 2005, kebanyakan pendukung Thaksin “tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya” tentang pemerintahan Thaksin.[1] Ini adalah sikap patronase terhadap kaum miskin.

Banyak pimpinan LSM seperti Nimit yang mengatakan kepada pendukungnya untuk tidak memprotes junta militer dalam acara penutupan Forum Sosial Thai pada Oktober 2006, walaupun pimpinan NGO-Coordinating Committee mendukung protes ini. Segera setelah kudeta, bahkan staff Focus on Global South di Thailand mendukung kudeta,[2] meskipun Walden Bello berprinsip menentang kediktatoran. Beberapa aktivis LSM ditunjuk oleh pemerintahan di bawah junta militer. Sebagian besar memiliki ilusi bahwa militer akan membersihkan politik Thailand dengan konstitusi baru mereka. Selama berjalannya Forum Sosial Thai itu sendiri, LSM Thailand yang besar seperti Yayasan Raks Thai membawa kaum royalis baju kuning ke dalam forum. LSM ini menerima dana yang besar dari pemerintah Thailand. Ini mengangkat persoalan "GNGOs" (organisasi pemerintah non pemerintah). Sumber dana yang besar bagi LSM-LSM Thailand saat ini berasal dari "Kantor Dana Penggalakan Kesehatan Thailand".[3]

Amat menarik untuk membandingkan sejumlah pernyataan yang dibuat oleh Komite Nasional Koordinasi LSM (NGO national Coordinating Committee (NGO-COD)) tentang protes PAD yang penuh kekerasan sepanjang 2008, dengan sebuah pernyataan yang dibuat pada April 2009 tentang protes kaum pro-demokrasi “Baju Merah.” Substansi perbedaan ada pada penekanannya. Pada Mei, Juni dan September 2008, Pairot Polpet, ketua NGO-COD meminta pemerintahan pro-Thaksin untuk mengundurkan diri. Senator terpilih sekaligus anggota PAD terpilih, Rosana Tositrakul mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk membubarkan para demonstran dari PAD yang telah mengambil-alih Kantor Pemerintahan. Amatlah penting untuk mencatat bahwa pemerintahan pro-Thaksin tidak menggunakan tentara atau peluru beramunisi kepada para demonstran PAD. Tetapi penggunaan gas air mata kemungkinan besar menjadi penyebab kematian satu orang.

Kemudian, setelah tentara dan PAD berhasil menggiring para Demokrat ke tampuk kekuasaan, pada April 2009 NGO-COD menghimbau kepada Baju Merah untuk menghentikan aksi-aksi protes penuh kekerasan dan kemudian memberikan pujian atas diakhirinya secara sukarela protes-protes Baju Merah. Hal ini dipandang sebagai cara untuk membangun perdamaian. Mereka kemudian meminta pemerintah agar “hanya menggunakan jalur legal untuk membubarkan para demonstran.” Satu hari kemudian, tentara dan pemerintah menggunakan peluru berisi untuk membubarkan Baju Merah. Tindakan ini kemudian membunuh dan melukai banyak orang. Sebuah pernyataan NGO-COD seminggu kemudian tidak meminta pemerintah untuk mundur.[4] Asosiasi Konsumen, Jaringan AIDS, dan Kelompok Pemukim Kumuh bertindak lebih jauh dengan mengutuk aksi Baju Merah pada 13 April, tapi tidak mengatakan apa-apa terhadap tindakan pemerintah.

Terseret ke Kanan?
Bagaimanakah LSM Thailand berubah menjadi begitu reaksioner, berpihak kepada para elit konservatif, berlawanan dengan kaum miskin dalam menindas demokrasi? Ada sebuah kebutuhan mendesak untuk menganalisa problem ini karena para aktivis LSM bermula sebagai pembela kaum miskin. Dapatkah hal yang sama terjadi di tempat lain? Adakah sebuah pelajaran bersifat umum yang dapat ditarik di sini?

Di tahun 1980-an LSM Thailand bekerja di bawah semboyan “Jawabannya ada di Pedesaan,” yang mencerminkan penghormatan kepada para penduduk desa. Meskipun bermaksud baik, kurangnya politik dalam gerakan LSM, juga kurangnya demokrasi dan akuntabilitas, telah membuat mereka merasa kecewa dan semakin tertarik kepada politik reaksioner sayap kanan.

Setelah "keruntuhan komunisme” gerakan LSM telah memalingkan muka dari politik dan keutamaan gerakan massa dan partai-partai politik. Alih-alih, mereka kemudian memilih lobi politik dan anarkisme komunitas. Keduanya sejalan karena keduanya menolak bentuk konfrontasi atau kontestasi apa pun terhadap negara. Mereka menolak membuat sebuah gambaran besar dari analisis politik. Bukannya membangun sebuah gerakan massa yang besar atau partai politik, LSM kemudian berkonsentrasi mengampanyekan isu-isu tunggal sebagai bagian dari usaha mereka untuk menghindarkan konfrontasi dengan negara. Hal ini juga berjalan beriringan dengan aplikasi bantuan dari organisasi-organisasi internasional dan kemudian mendorong terjadinya depolitasasi gerakan. Tetapi LSM juga menolak demokrasi representatif karena mereka percaya bahwa hal ini hanya berujung pada praktek kotor seperti politik uang. Namun demokrasi langsung di komunitas pedesaan, yang mereka bela, tak memiliki kekuatan apa-apa berhadapan dengan negara. Hal ini juga menjunjung tinggi berlangsungnya pimpinan desa yang konservatif dan tradisional.

Awalnya, LSM mendekati pemerintahan Thaksin yang didukung oleh partai Thai Rak Thai. Mereka percaya bahwa pemerintahan ini terbuka pada lobi-lobi LSM, dan memang saat itu demikianlah keadaannya. Thai Rak Thai merangkul sistem pelayanan kesehatan universal dari para dokter berpandangan progresif dan LSM-LSM kesehatan. Tetapi ketika kemudian mereka dirugikan oleh kebijakan pro-kaum miskin pemerintah, yang seolah-olah membuktikan kepada para penduduk desa bahwa program pembangunan LSM hanya “bermain-main”, mereka bergegas memihak para royalis konservatif. Kondisi yang demikian gamblang ini hanya bisa terjadi dengan mengindahkan sepenuhnya politik, pelajaran internasional dan teori apa pun. Para pemimpin LSM dengan bangga berargumen bahwa mereka adalah “para aktivis sejati”, bukan kutu buku atau teoretisi. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bisa membenarkan diri ketika mendukung kudeta tahun 2006 dan mengapa mereka telah gagal membela demokrasi sejak saat itu. Alih-alih bersusah payah menganalisa situasi politik, mereka malah melobi para jenderal, pejabat pemerintah dari berbagai kelompok, dan siapapun yang memiliki kekuasaan.

Memang, saat itu situasi politik amatlah berantakan dan kacau. Pada 2006 ada Thai Rak Thai, sebuah partai bisnis besar dengan catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Sementara di sisi lain ada tentara dan kaum royalis konformis, juga dengan catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Keduanya bukan pilihan yang baik. Tetapi Thai Rak Thai meraih kekuasaan melalui proses elektoral. Dalam situasi seperti ini LSM seharusnya tetap netral, berpihak pada kaum miskin, dan seharusnya mereka menentang kudeta itu. Tetapi mereka marah karena Thai Rak Thai telah merebut pendukung mereka dan tak percaya pada itikad baik Thai Rak Thai yang menggunakan negara untuk membangun program kesejahteraan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Ketidak-peracayaan ini berasal dari ketidakpercayaan anarkis terhadap negara. Bagi banyak LSM, kesejahteraan haruslah diorganisir oleh komunitas. Tetapi posisi anti-negara ini membuka pintu bagi konsep neoliberal tentang negara kecil, sebuah pandangan yang jamak dipegang oleh para royalis konservatif. Penolakan anarkis atas politik representasi juga membuat mereka tak bisa melihat perbedaan antara sebuah parlemen yang dikontrol oleh Thai Rak Thai dan sebuah kudeta militer.

Sejak rakyat miskin memberikan sebagian besar suara mereka kepada Thai Rak Thai, LSM berubah sikap menjadi amat meremehkan para penduduk desa, menyatakan bahwa mereka “kekurangan informasi yang benar” untuk membuat keputusan politis. Bahkan, selalu ada elemen yang meremehkan dalam tindakan-tindakan mereka. Kebanyakan pemimpin LSM Thailand adalah para aktivis kelas menengah yang menolak pemilihan umum dan percaya bahwa LSM seharusnya “mengasuh” [5] kaum miskin dan buruh. Saat ini mereka takut dan membenci gerakan Baju Merah, yang sedang memulai proses pemberdayaan diri kaum miskin. Tentu saja, Baju Merah bukanlah malaikat, tapi dalam krisis yang terjadi saat ini, mereka mewakili rakyat miskin dan kehausan mereka akan kebebasan dan demokrasi.

Hubungan gerakan LSM dengan para pemimpin LSM dan Serikat Buruh di PAD juga merupakan sebuah faktor. Pucuk pimpinan PAD dibentuk dari koalisi antara Sondhi Limtongkul—seorang royalis konservatif yang juga seorang taipan media dan pemilik Manager Group; Chamlong Simuang, pemimpin kharismatik dari kelompok reaksioner anti aborsi Buddhis Santi Asoke, Somsak Kosaisuk—pensiunan pimpinan dari serikat buruh kereta api; Pipop Tongchai—penasihat untuk Campaign for Popular Democracy dan “sesepuh LSM” Somkiat Pongpaiboon—seorang aktivis yang bekerja bersama kelompok guru dan petani; dan Suriyasai Takasila, seorang birokrat yang mantan aktivis mahasiswa.

Persamaan yang dimiliki oleh LSM, aktivis mahasiswa dan serikat buruh yang ada di pucuk pimpinan PAD adalah tidak adanya basis massa yang sebenarnya. Orang-orang semacam Pipop tidak memimpin NGO-COD. Somsak tidak pernah mengorganisir aksi protes di kalangan serikat pekerja kereta api untuk melindungi kondisi kerja para buruh atau menentang privatisasi. Mereka adalah orang-orang yang telah terbirokratisasi dan berjarak dengan kebanyakan aktivis. Mereka kemudian justru mengandalkan kekuatan lain yang dapat memobilisasi massa dan sumber daya, termasuk para royalis konservatif. Tapi mereka memang bisa meminta bantuan secara pribadi dari jaringan LSM dan serikat pekerja perusahaan pemerintah karena "kenangan masa lalu.”

Secara umum, yang dapat disimpulkan dari pengalaman Thailand adalah bahwa LSM saat ini bersekutu dengan para elit melawan massa penduduk.[5] Tidak memungkinkan lagi bagi kaum progresif untuk bekerja bersama mereka.[7] Kecuali terjadi perubahan dan perpecahan yang signifikan, mereka tidak bisa dianggap sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil apa pun untuk demokrasi Thailand.

Pelajaran Internasional?
Apakah pelajaran internasional yang dapat ditarik oleh para aktivis LSM? Hal yang bisa kita generalisasikan dari Thailand adalah bahwa LSM beresiko untuk berpihak pada pihak yang salah dalam konflik serius apa pun. Sesungguhnya, setiap orang bisa membuat kesalahan, termasuk partai-partai sayap kiri! Tetapi untuk LSM ada tiga alasan utama yang bisa menyebabkan kesalahan.

1. Tekanan dari pemberi dana. LSM semakin banyak menerima uang dari pemerintah lokal dan organisasi imperialis semisal The World Bank. Mereka adalah “GNGO” (LSM pemerintah) dan dapat menjadi segan untuk beroposisi terhadap pemerintah.
2. Lobi politik artinya akan selalu ada kecenderungan menjadi oportunis, siap untuk bekerja sama dengan pemerintah yang otoriter.
3. Penolakan terhadap politik, terutama politik kelas. Ketiadaan politik ini berarti bahwa dalam situasi yang sulit dan carut marut, LSM tidak memiliki teori yang dibutuhkan untuk memihak kaum miskin atau demokrasi. Yang dibutuhkan adalah lebih banyak teorisasi politik dan lebih banyak debat terbuka. LSM juga harus memiliki komitmen untuk membangun gerakan massa, alih-alih bersandar pada lobi politik.

[Giles Ji Ungpakorn mengajar di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Ia dipaksa meninggalkan Thailand setelah dituntut dengan menggunakan UU anti demokrasi Thailand Les Majeste. Ia adalah seorang aktivis yang berafiliasi dengan kelompok Turn Left Thailand.

Continue Reading...