DEMO - DPK SRMI Senin kemarin gelar demo di DPRD Kendal menuntut perbaikan nasib rakyat miskin.
*) Tolak Wabup Didefinitifkan Jadi Bupati
*) Tolak Capres/Cawapres Pro Liberal
KENDAL - Belasan anggota Dewan Pimpinan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK- SRMI) Kabupaten Kendal, Senin (15/6), melakukan aksi demo di DPRD Kendal dan Gedung Dinkes di Jalan Raya Waluyo.
Kedatangan mereka di dewan dicegat polisi di depan pintu gerbang masuk. Tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui karena sedang mengikuti rapat paripurna pengusulan pemberhentian Bupati Kendal Hendy Boedoro SH MSi dan pengangkatan Wakil Bupati, Dra Hj Siti Nurmarkesi menjadi Bupati definitif.
Setelah melakukan orasi sekitar 20 menit dan membagikan rilis kepada wartawan, mereka bergerak menuju ke Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, untuk menyampaikan aspirasinya.
DPK-SRMI berharap, pemerintah lebih memperhatikan nasib rakyat kecil dengan antara lain mengalokasikan anggaran yang lebih besar serta mengusut dugaan adanya penyimpangan anggaran bagi pengentasan rakyat miskin di semua aspek.
Selain mengusung nasib rakyat kecil, mereka juga menolak calon presiden dan wakil presiden yang pro ekonomi liberal. DPK-SRMI juga menolak Wakil Bupati Kendal diusulkan menjadi Bupati Definitif dengan alasan antara lain, kurang merespon dan mengakomudir kegiatan forum komunikasi partai politik dan tidak pernah menghadiri undangan dewan.
Wakil Bupati Kendal yang dikonfirmasi masalah aksi demo ini, dengan santai menjawab, demo merupakan kegiatan yang legal, dijamin undang-undang, sejauh dilakukan dengan cara santun dan tidak anarkis.
Menyangkut berbagai tudingan yang dialamatkan kepada kepada dirinya, termasuk tidak pernah hadir saat diundang dewan, dipersilahkan untuk menanyakan kepada semua anggota dewan.
Malah pada acara usulan pengangkatan Siti Nurmakesi menjadi Bupati Defitif kepada presiden, melalui Mendagri dan Gubernur Jateng, Wakil Ketua Dewan yang memimpin rapat paripurna Hasanudin, setidaknya dua kali menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan indikasi hubungan antara eksekutif dengan legislatif secara kelembagaan semakin baik dan bertambah mesra. (dar)
Diposting dari : Radar Pekalongan
*) Tolak Capres/Cawapres Pro Liberal
KENDAL - Belasan anggota Dewan Pimpinan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK- SRMI) Kabupaten Kendal, Senin (15/6), melakukan aksi demo di DPRD Kendal dan Gedung Dinkes di Jalan Raya Waluyo.
Kedatangan mereka di dewan dicegat polisi di depan pintu gerbang masuk. Tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui karena sedang mengikuti rapat paripurna pengusulan pemberhentian Bupati Kendal Hendy Boedoro SH MSi dan pengangkatan Wakil Bupati, Dra Hj Siti Nurmarkesi menjadi Bupati definitif.
Setelah melakukan orasi sekitar 20 menit dan membagikan rilis kepada wartawan, mereka bergerak menuju ke Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, untuk menyampaikan aspirasinya.
DPK-SRMI berharap, pemerintah lebih memperhatikan nasib rakyat kecil dengan antara lain mengalokasikan anggaran yang lebih besar serta mengusut dugaan adanya penyimpangan anggaran bagi pengentasan rakyat miskin di semua aspek.
Selain mengusung nasib rakyat kecil, mereka juga menolak calon presiden dan wakil presiden yang pro ekonomi liberal. DPK-SRMI juga menolak Wakil Bupati Kendal diusulkan menjadi Bupati Definitif dengan alasan antara lain, kurang merespon dan mengakomudir kegiatan forum komunikasi partai politik dan tidak pernah menghadiri undangan dewan.
Wakil Bupati Kendal yang dikonfirmasi masalah aksi demo ini, dengan santai menjawab, demo merupakan kegiatan yang legal, dijamin undang-undang, sejauh dilakukan dengan cara santun dan tidak anarkis.
Menyangkut berbagai tudingan yang dialamatkan kepada kepada dirinya, termasuk tidak pernah hadir saat diundang dewan, dipersilahkan untuk menanyakan kepada semua anggota dewan.
Malah pada acara usulan pengangkatan Siti Nurmakesi menjadi Bupati Defitif kepada presiden, melalui Mendagri dan Gubernur Jateng, Wakil Ketua Dewan yang memimpin rapat paripurna Hasanudin, setidaknya dua kali menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan indikasi hubungan antara eksekutif dengan legislatif secara kelembagaan semakin baik dan bertambah mesra. (dar)
Diposting dari : Radar Pekalongan
