BANDARLAMPUNG – Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) menggelar aksi demo damai kemarin di pintu keluar Terminal Pasar Bawah, Tanjungkarang Pusat, memperingati peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974. Mereka terdiri KAMMI, SRMI, PMII, LMND, dan elemen masyarakat lain.
APJ menyuarakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan bebas yang digulirkan pemerintah per 1 Januari 2010. ’’Perdagangan bebas akan memukul sektor industri, terutama manufaktur. Karena itu, kami sepakat menolak dengan cara menggelar aksi demo damai,” terang koordinator aksi Berlin Toni.
Perkiraan sementara, lanjut Berlin, perdagangan bebas berpotensi menurunkan penerimaan negara sekitar Rp15 triliun. Itu terjadi akibat penghapusan bea dan cukai produk asal Tiongkok yang masuk Indonesia.
Imbas lainnya, memicu PHK (pemutusan hubungan kerja) massal. ’’Beberapa bulan ke depan terjadi PHK massal yang menimpa 7,5 juta orang, termasuk di Lampung, dan yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” tegasnya.
Selain menyoal perdagangan bebas, APJ meminta skandal Bank Century yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp6,7 triliun diusut tuntas. ’’Jangan hanya pencuri bohlam yang mendapatkan hukuman. Pejabat yang telah merugikan negara hingga Rp6,7 triliun sepertinya tidak pernah tersentuh,” teriaknya. (*)
Diposting dari : Bandarlampung.online
Perkiraan sementara, lanjut Berlin, perdagangan bebas berpotensi menurunkan penerimaan negara sekitar Rp15 triliun. Itu terjadi akibat penghapusan bea dan cukai produk asal Tiongkok yang masuk Indonesia.
Imbas lainnya, memicu PHK (pemutusan hubungan kerja) massal. ’’Beberapa bulan ke depan terjadi PHK massal yang menimpa 7,5 juta orang, termasuk di Lampung, dan yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” tegasnya.
Selain menyoal perdagangan bebas, APJ meminta skandal Bank Century yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp6,7 triliun diusut tuntas. ’’Jangan hanya pencuri bohlam yang mendapatkan hukuman. Pejabat yang telah merugikan negara hingga Rp6,7 triliun sepertinya tidak pernah tersentuh,” teriaknya. (*)
Diposting dari : Bandarlampung.online
