Pekanbaru (Berdikari Online) - Puluhan pengurus Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Riau, Kamis (10/12), melalukan aksi memperingati hari HAM se-dunia di Bundaran Air mancur, Pekanbaru.
"Neoliberalisme telah merampas hak-hak mendasar rakyat atas lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, upah layak, dan aspek kesejahteraan lainnya. Mereka juga merampas hak berpolitik dan mendapatkan informasi yang benar," ujar ketua KPW PRD Riau Bambang Aswedi dalam aksi tadi, Selasa (10/12).
Bambang menjelaskan, sejak orde baru hingga kini pelanggaran HAM terus meningkat, tidak terkecuali pada pemerintahan SBY, baik peningkatan jumlah korban maupun jenis kekerasan yang dijalankan.
Dia mencontohkan, penyerbuan ratusan aparat kepolisian terhadap perkampungan petani Suluk Bongkal akhir Desember 2008, diwarnai pembakaran terhadap 700 rumah petani, dua korban tewas, dan sedikitnya 70 petani ditahan hingga sekarang.
Dikatakannya, pemerintah pusat dan lembaga HAM hingga kini masih menutup mata terhadap persoalan ini, karena pemerintah tidak mau berkontradiksi dengan pemilik modal internasional dan domestik.
Sudah begitu, lanjutnya, pemerintahan SBY pun tidak punya komitmen untuk menuntaskan berbagai bentuk pelanggaran HAM di masa lalu. "sampai saat ini, berbagai kejahatan HAM di masa orde baru masih gelap," ungkapnya.
"Neoliberalisme telah merampas hak-hak mendasar rakyat atas lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, upah layak, dan aspek kesejahteraan lainnya. Mereka juga merampas hak berpolitik dan mendapatkan informasi yang benar," ujar ketua KPW PRD Riau Bambang Aswedi dalam aksi tadi, Selasa (10/12).
Bambang menjelaskan, sejak orde baru hingga kini pelanggaran HAM terus meningkat, tidak terkecuali pada pemerintahan SBY, baik peningkatan jumlah korban maupun jenis kekerasan yang dijalankan.
Dia mencontohkan, penyerbuan ratusan aparat kepolisian terhadap perkampungan petani Suluk Bongkal akhir Desember 2008, diwarnai pembakaran terhadap 700 rumah petani, dua korban tewas, dan sedikitnya 70 petani ditahan hingga sekarang.
Dikatakannya, pemerintah pusat dan lembaga HAM hingga kini masih menutup mata terhadap persoalan ini, karena pemerintah tidak mau berkontradiksi dengan pemilik modal internasional dan domestik.
Sudah begitu, lanjutnya, pemerintahan SBY pun tidak punya komitmen untuk menuntaskan berbagai bentuk pelanggaran HAM di masa lalu. "sampai saat ini, berbagai kejahatan HAM di masa orde baru masih gelap," ungkapnya.
Dalam aksi itu massa membawa sejumlah poster berisikan tuntutan, diantaranya "Tangkap dan Adili Hadiatmoko", "Usut Tuntas Semua Kasus Pelanggaran HAM di Riau", dan "SBY-Budiono Pelanggar HAM". (Ulf)
