SRMI Yogyakarta
YOGYAKARTA - Masyarakat miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi teaterikal di Dinas Kesehatan DIY, kemarin. Mereka menuntut pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat miskin. Pasalnya, selama ini masih banyak yang belum memperoleh jaminan tersebut.
Lembaga itu mencontohkan kasus dukun cilik di Jawa Timur yang menghebohkan merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan baik bagi rakyatnya terutama kaum miskin. Akhirnya rakyat menjadi tidak rasional dan mencari cara-cara apa pun agar tersembuhkan dari penyakit.
’’Pemerintah harus segera memasukkan masyarakat miskin di luar kuota jaminan kesehatan masyarakat. Masih sangat banyak yang tak mampu melaksanakan pengobatan secara layak dan sama sekali tidak tersentuh,’’ tandas Ketua SRMI Dasar Widodo.
Langkah Bagus Dia mengakui, kebijakan memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin merupakan langkah bagus namun sayangnya belum bisa merangkul semua kaum tidak berpunya. Dia mencatat dalam skala nasional ada 76,4 juta orang miskin tidak mampu mendapatkan akses kesehatan layak. Ini merupakan jumlah sangat besar.
Terkait program baru gerakan untuk kesejahteraan balita (garba) yang baru saja diluncurkan Dinas Kesehatan DIY, dia sangat mendukung. Tapi lagi-lagi hal itu harus mengakses semua kaum miskin terutama yang tidak masuk dalam kuota jaminan kesehatan masyarakat.
’’Masalah lain dalam program tersebut adalah pemerintah masih diskriminatif karena tidak semua rumah sakit mau melayani rakyat miskin. Praktik diskriminasi semacam ini harus dihapuskan dan pemerintah bertanggung jawan penuh atas kesehatan rakyat dengan membuka semua akses kesehatan bagi kaum miskin,’’ tandasnya.
YOGYAKARTA - Masyarakat miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi teaterikal di Dinas Kesehatan DIY, kemarin. Mereka menuntut pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat miskin. Pasalnya, selama ini masih banyak yang belum memperoleh jaminan tersebut.
Lembaga itu mencontohkan kasus dukun cilik di Jawa Timur yang menghebohkan merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan baik bagi rakyatnya terutama kaum miskin. Akhirnya rakyat menjadi tidak rasional dan mencari cara-cara apa pun agar tersembuhkan dari penyakit.
’’Pemerintah harus segera memasukkan masyarakat miskin di luar kuota jaminan kesehatan masyarakat. Masih sangat banyak yang tak mampu melaksanakan pengobatan secara layak dan sama sekali tidak tersentuh,’’ tandas Ketua SRMI Dasar Widodo.
Langkah Bagus Dia mengakui, kebijakan memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin merupakan langkah bagus namun sayangnya belum bisa merangkul semua kaum tidak berpunya. Dia mencatat dalam skala nasional ada 76,4 juta orang miskin tidak mampu mendapatkan akses kesehatan layak. Ini merupakan jumlah sangat besar.
Terkait program baru gerakan untuk kesejahteraan balita (garba) yang baru saja diluncurkan Dinas Kesehatan DIY, dia sangat mendukung. Tapi lagi-lagi hal itu harus mengakses semua kaum miskin terutama yang tidak masuk dalam kuota jaminan kesehatan masyarakat.
’’Masalah lain dalam program tersebut adalah pemerintah masih diskriminatif karena tidak semua rumah sakit mau melayani rakyat miskin. Praktik diskriminasi semacam ini harus dihapuskan dan pemerintah bertanggung jawan penuh atas kesehatan rakyat dengan membuka semua akses kesehatan bagi kaum miskin,’’ tandasnya.
(Berita SRMI.online)
