Jakarta--Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN SRMI) DKI Jakarta akan melakukan aksi ekstraparlementer, menuntut pendidikan gratis sekaligus menyuarakan penolakan terkait rencana Presiden SBY yang akan menaikkan harga BBM. Melalui Ketua DPN- SRMI DKI Jakarta Wahida Baharuddin Upa, Kamis (22/3/2012) menjelaskan, tuntutan ini akan disuarakan di depan Gedung DPR dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. "Pada pembukaan awal tahun, pemerintah mencanangkan Pendidikan Gratis Wajib Belajar 12 tahun, yang juga di ikuti disejumlah daerah, mulai dari SD, SMP, SMU. Namun berbeda dengan pernyataan gubernur DKI Jakarta (Fauzi Bowo) penerapan wajib belajar 12 tahun di DKI jakarta baru sebatas rintisan. Ini sangat mengecewakan bagi orang tua siswa yang mendengar pernyataan itu," ujarnya.
Belum lagi, kata Wahida, penderitaan rakyat yang akan semakin berat. Sebab, pada 1 April mendatang, Presiden SBY kembali akan menaikkan harga BBM. Tentu saja, bagi rakyat miskin, kenaikan harga BBM itu berarti: harga barang akan naik, tariff angkutan akan naik, sewa kost/perumahan juga naik, biaya produksi usaha kecil juga naik, dan semua komponen biaya hidup akan naik.
"Karena itu, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Akan menggelar aksi massa untuk menuntut tanggung jawab negara terkait pendidikan dan Pengelolahan BBM. 1000 massa akan ikut dalam aksi ini yang sekaligus menyuarakan agar pemerintah mencabut UU no12 Th 2001 tentang Migas," Wahida menegaskan.
Sumber:http://www.tribunnews.com/2012/03/22/hari-ini-1000-massa-rakyat-miskin-kota-goyang-dpr
