Mogok Kerja Nasional Kaum Buruh

Kaum buruh Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya. Hari ini, 3 Oktober 2012, dua jutaan buruh Indonesia bergabung dalam aksi mogok kerja nasional. Aksi mogok kerja nasional ini diorganisir oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Dalam siaran pers MPBI disebutkan, aksi mogok kerja ini berlangsung di 21 kota/kabupaten dan 80 kawasan industri padat di seluruh Indonesia.
Ini mogok kerja terbesar dalam 47 tahun terakhir. Ada 3 tuntutan pokok yang diusung dalam aksi mogok kerja nasional ini: penghapusan outsourcing, penolakan terhadap politik upah murah, dan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat. Tiga tuntutan ini sudah lama disuarakan oleh gerakan buruh. Sayang, pemerintah tak pernah mendengarkan suara kaum buruh itu.
Pemerintah gembar-gembor tentang ekonomi yang terus tumbuh. Sebentar lagi, katanya, ekonomi Indonesia akan sejajar dengan Negara-negara maju. Ya, patokannya adalah angka-angka: angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,4%; Indonesia saling kejar-kejaran dengan Tiongkok dan India.
Sayang, pertumbuhan ekonomi itu tak menyangkut nasib rakyat. Terutama sekali kaum buruh sebagai sektor produktif. Upah buruh di Indonesia terbilang sangat rendah: masih berkisar US$0,6 atau sekitar Rp5.400 per jam. Sedangkan upah buruh di Thailand berkisar US$1,63/jam, Filipina US$1,04/jam dan Malaysia US$2,88/jam. Katanya, upah buruh Indonesia terbilang terendah di ASEAN.
Kondisi ini kian diperparah dengan tidak adanya sanksi tegas terhadap perusahaan yang membayar buruhnya di bawah Upah Minimum. Catatan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) menyebutkan, sepertiga buruh di Indonesia menerima upah di bawah upah minimum yang sudah ditetapkan.
Kondisi hidup kaum buruh pun memprihatinkan. Yang terjadi: mereka hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Dengan upah yang sangat rendah, ditambah kenaikan harga barang kebutuhan yang tak terkendali, mayoritas kaum buruh di Indonesia nyaris menghabiskan gaji/upahnya untuk sekedar survive—bertahan hidup.
Ini diperparah dengan diberlakukannya sistim outsourcing. Buruh berhadapan dengan kondisi-kondisi buruk: ketidakpastian kerja (rawan PHK), menurunnya posisi tawar buruh, penurunan upah, memburuknya kondisi kerja, tidak mendapat perlindungan sosial, pelemahan serikat buruh, dan lain-lain. Tak heran jika banyak kaum buruh menyebut praktek outsourcing ini sebagai bentuk “perbudakan modern”.
Kita tahu, praktek upah murah sangat terkait dengan kepentingan imperialisme. Bung Karno bilang, satu ciri imperialisme penyediaan tenaga kerja murah. Di sini, Negara difungsikan sebagai penyedia tenaga kerja murah bagi perusahaan atau investasi asing. Kalau sekarang, pemerintah malah menempatkan “upah murah” sebagai keunggulan komparatif untuk menarik investasi asing.
Di sisi lain, serbuan imperialisme telah mengambrukkan ekonomi  nasional. Banyak industri nasional yang gulung tikar. Maklum, pasar dalam negeri makin dikuasai produk asing. Ledakan pengangguran terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan ekonomi nasional makin bergerak ke “sektor informal”. Pada titik ini, imperialisme tetap sebagai pihak yang paling diuntungkan: pengangguran massal telah menjadi ‘kubangan’ bagi  hidupnya praktek upah murah dan outsourcing.
Kita tahu, praktek upah murah dan outsourcing bertolak-belakang dengan kehendak Konstitusi (UUD 1945) kita. Artinya, pemerintah tak punya alasan untuk mempertahankan praktek tersebut. Kecuali: pemerintah kita memang sengaja melakukan penghianatan terhadap konstitusi.
Imperialisme meluluh lantakkan ekonomi nasional. Kapitalis alias pengusaha nasional sebetulnya turut dirugikan dalam situasi ini. Sayangnya, mereka lebih risau dengan perlawanan kaum buruh ketimbang terhadap imperialisme yang terang-terang hendak menggiring mereka ke kuburan yang bernama “kebangkrutan’. Mereka bahkan menjadi pengamal setia kebijakan politik upah murah dan outsourcing itu.
Sebetulnya, Negara ini sudah punya politik perekonomian. Itulah pasal 33 UUD 1945. Politik perekonomian itu dihasilkan revolusi nasional di tahun 1945. Politik perekonomian kita itu menghendaki demokrasi ekonomi, dalam  hal ini: pemilikan produksi di tangan rakyat dan pengelolaannya dilakukan secara bersama di bawah panji-panji azas kekeluargaan. Politik perekonomian itu juga menghendaki “kemakmuran rakyat” sebagai cita-cita tertinggi penyelenggaraan ekonomi nasional.
Kaum buruh tak perlu menderita seandainya pasal 33 UUD 1945 ditegakkan. Sayang, sejak orde baru sampai sekarang, pasal 33 UUD 1945 tidak pernah dilaksanakan. Bahkan, pemerintah sengaja mengubur pasal 33 UUD 1945 ini.
Tak bisa dipungkiri, aksi mogok nasional kaum buruh ini sudah menohok kepentingan imperialisme. Mereka telah memperhebat perjuangan anti-imperialisme yang makin bergemuruh di seantero negeri.