Lahirnya legislator -legislator baru di parlemen Kabupaten Aceh Utara dari rahim perdamaian tidak ubahnya dengan legislator-legislator yang telah berkuasa dari yang sebelumnya. Terbukti, mainstream atas kebijakan-kebijakan yang diambil tidak memihak kepada Rakyat, dimana rakyat dalam posisi lemah secara ekonomi (data BPS pengangguran 46.569 jiwa) dan masih dalam keterbelakangan social yang terbatas dasar pendidikannya, tidak sewajarnya DPRK Aceh Utara hidup bermewah-mewah diatas penderitaan Rakyat dengan merencanakan pembelian kendaraan dinas seharga setengah milyar.
Belum lagi Dana Aspiratif yang di anggarkan untuk perorangan Dewan sebesar Rp 1 Milyar, apakah dana ini akan menjamin sampai terhadap kesejahteraan Rakyat..? Disisi lain, Bobolnya Kas Daerah sebesar Rp. 220 Milyar sebelumnya sangat berefek kepada pembangunan Kabupaten Aceh Utara sehingga pemerintah merencanakan peminjaman uang pada Bank untuk menutupi divisit anggaran. Ini menandakan bahwa Pemerintahan Aceh Utara belum berpihak kepada Rakyat, baik legislative maupun Eksekutif.
Seharusnya pemerintah local saat ini harus memiliki kemampuan dan profesionalisme memerintah, sekaligus mengelola sumber daya daerah sedemikian rupa, sehingga tujuan pembangunan ekonomi-politik dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan, sustained economic-politic growth.
Tujuan ini antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan, menekan inflasi, memperbaiki kemerataan dan ketimpangan dengan kebijakan-kebijakan seperti pemberdayaan petani kearah petani professional, mengadopsi teknologi yang profitable dan mampu memasarkan produksi secara strategis. Pemberdayaan nelayan kearah nelayan modern.
Pemberdayaan pemuda kearah lebih dewasa. Pemberdayaan pengusaha menengah yang professional dan kompetitif. Pemberdayaan guru dan para dosen agar lebih berkualitas, dan sebagainya. Sehingga transformasi ekonomi kearah masyarakat madani dapat diraih. Dan bukan sebaliknya dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk hidup bermewah-mewah dari uang rakyat.
Harapan Rakyat Kabupaten Aceh Utara terhadap DPRK (Legislatif baru) dan Pemda harus menjadi corong dalam menyambung lidah aspirasi Rakyat Kab. Aceh Utara. Dimana banyak persoalan-persoalan mendesak rakyat yang belum terjawab akan resolusi-resolusi dari persoalan tersebut.
Sehingga, Kami dari Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat – SMUR :
Belum lagi Dana Aspiratif yang di anggarkan untuk perorangan Dewan sebesar Rp 1 Milyar, apakah dana ini akan menjamin sampai terhadap kesejahteraan Rakyat..? Disisi lain, Bobolnya Kas Daerah sebesar Rp. 220 Milyar sebelumnya sangat berefek kepada pembangunan Kabupaten Aceh Utara sehingga pemerintah merencanakan peminjaman uang pada Bank untuk menutupi divisit anggaran. Ini menandakan bahwa Pemerintahan Aceh Utara belum berpihak kepada Rakyat, baik legislative maupun Eksekutif.
Seharusnya pemerintah local saat ini harus memiliki kemampuan dan profesionalisme memerintah, sekaligus mengelola sumber daya daerah sedemikian rupa, sehingga tujuan pembangunan ekonomi-politik dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan, sustained economic-politic growth.
Tujuan ini antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan, menekan inflasi, memperbaiki kemerataan dan ketimpangan dengan kebijakan-kebijakan seperti pemberdayaan petani kearah petani professional, mengadopsi teknologi yang profitable dan mampu memasarkan produksi secara strategis. Pemberdayaan nelayan kearah nelayan modern.
Pemberdayaan pemuda kearah lebih dewasa. Pemberdayaan pengusaha menengah yang professional dan kompetitif. Pemberdayaan guru dan para dosen agar lebih berkualitas, dan sebagainya. Sehingga transformasi ekonomi kearah masyarakat madani dapat diraih. Dan bukan sebaliknya dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk hidup bermewah-mewah dari uang rakyat.
Harapan Rakyat Kabupaten Aceh Utara terhadap DPRK (Legislatif baru) dan Pemda harus menjadi corong dalam menyambung lidah aspirasi Rakyat Kab. Aceh Utara. Dimana banyak persoalan-persoalan mendesak rakyat yang belum terjawab akan resolusi-resolusi dari persoalan tersebut.
Sehingga, Kami dari Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat – SMUR :
- Meminta kepada DPRK Aceh Utara (Legislatif baru) untuk segera Membatalkan Pembelian Mobil Dinas Toyota Fortuner yang seharga setengah Milyar/satuan, jangan terlalu memaksa kehendak pribadi dengan mengorbankan Rakyat Kab. Aceh Utara, mengingat adanya Kendaraan Dinas sebelumnya yang masih layak pakai.
- Apabila DPRK Aceh Utara dan Pemda tidak ada I’tikad baik dalam membangun kesejahteraan Rakyat Aceh Utara, kami Mengecam sikap Wakil Rakyat dan Bupati kami yang terhormat yang hidup bermewah-mewah dengan uang Rakyat.
- Dan kami serukan kepada seluruh Rakyat, organisasi-organisasi gerakan mahasiswa, pemuda dan rakyat lainnya, individu/tokoh dan intelektual progresif untuk segera membentuk persatuan dengan menolak kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak memihak Rakyat Aceh Utara.
