pemegang kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) berhenti merokok. Pemprov mempertimbangkan sanksi bagi pemegang kartu itu yang memiliki kebiasaan merokok.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (9/2/2010) di Jakarta Pusat mengatakan, jika dalam sebuah keluarga miskin ada yang menjadi perokok, sekitar 22 persen pengeluaran keluarga adalah untuk rokok. Hal itu tidak dapat dibiarkan karena menganggu keluarganya dan anggaran daerah.
"Dia foya-foya membakar uang dengan rokok tetapi biaya kesehatannya minta dibayari negara. Padahal, rokok juga memperburuk kesehatan diri dan keluarganya," kata Fauzi.
Saat ini, Pemprov DKI bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat sedang membahas tindakan apa yang sesuai bagi perokok yang mempunyai kartu JPK Gakin. Sanksi pencabutan belum diputuskan tetapi dipertimbangkan sebagai sanksi terberat.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, filosofi dalam JPK Gakin pemerintah yang mengobati, warga miskin yang menjaga kesehatan. Merokok dinilai sebagai langkah yang tidak menjaga kesehatan diri dan keluarga.
Dinas Kesehatan akan segera memberi edaran pada semua petugas puskesmas dan petugas lapangan untuk memeriksa kembali para pemegang kartu Gakin dan keluarganya. Semua yang merokok anggota keluarga pemegang kartu itu akan diberitahu adanya larangan merokok.
Surat keputusan gubernur untuk melarang juga akan diterbitkan sebagai dasar hukum. Salah satu sanksi yang mungkin akan diterapkan adalah tidak dibayarnya jaminan kesehatan untuk penyakit paru-paru yang terkait dengan rokok.
"Jika pemegang kartu JPK Gakin yang menjadi perokok sedikit, kami akan melakukan pendekatan persuasif. Jika perokoknya banyak, kami akan mengambil tindakan t ersistem untuk menghentikan kebiasaan itu," kata Dien.
Di Posting dari Kompas
