Jakarta, Kompas
Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agus Subardono, Minggu (31/1) di Jakarta Pusat, mengatakan, keenam menara rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun di dekat Waduk Pluit untuk memindahkan penduduk liar yang tinggal di tepi dan badan waduk. Pemindahan bertujuan agar dinas pekerjaan umum dapat menormalisasikan Waduk Pluit.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, normalisasi Waduk Pluit dan saluran pendukungnya berlangsung pada tahun 2011. Waduk di Jakarta Utara itu merupakan tempat penampungan air hujan dari beberapa sungai dan anak sungai, termasuk yang mengalir di dekat Istana Merdeka.
Di setiap menara ada 100 rumah. Keenam menara rusunawa itu dibangun di tanah milik PT Jakarta Propertindo dengan anggaran Rp 60 miliar dan harus selesai pada akhir tahun 2010. Proses evakuasi warga dimulai pada tahun 2011.
Untuk evakuasi penduduk di sekitar Waduk Pluit, dinas perumahan harus membangun empat rusunawa lagi untuk mengevakuasi penduduk di tepi Waduk Pluit. Pembangunan keempat menara itu masih menunggu pembebasan lahan 1,2 hektar milik warga.
”Proses pembebasan lahan 1,2 hektar itu berlangsung sambil membangun enam menara rumah susun. Jika memungkinkan, pembangunan keempat rusunawa mulai 2010,” kata Agus.
Penduduk tepi waduk yang dipindahkan ke rusunawa itu dikenai uang sewa Rp 90.000-Rp 190.000 per unit per bulan. Sementara warga di luar penduduk tepi waduk harus membayar sewa Rp 350.000-Rp 500.000 per unit per bulan.
Selain itu, DKI akan membangun empat menara untuk pegawai negeri sipil di jajaran dinas pemadam kebakaran dan dinas kebersihan. Keempat menara itu dibangun di Boker, Jakarta Timur, dan Pegadungan, Jakarta Barat.
Setiap menara untuk PNS itu dibangun dengan anggaran Rp 14 miliar. Tujuan menempatkan para PNS di rusunawa adalah untuk memudahkan dan mendekatkan mereka ke lokasi kerja.
”Bagaimana memobilisasi petugas pemadam kebakaran dengan cepat jika mereka tinggal berjauhan?” kata Agus.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nurmansjah Lubis, mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan pembangunan lebih banyak rusunawa untuk memindahkan penduduk dari bantaran Sungai Ciliwung dan sungai lainnya.
Pemindahan penduduk dari bantaran diperlukan sebelum menormalisasikan sungai. Normalisasi sungai yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia bukan hanya untuk mengeruk badan sungai, tetapi juga melebarkan badan sungai agar kembali seperti semula. Pelebaran badan sungai itu sangat rawan benturan sosial karena penduduk liar menghuni bantaran sungai.
Untuk mencegahnya, Pemerintah Provinsi DKI harus segera membangun puluhan menara untuk menampung sekitar 77.000 keluarga di bantaran sungai.
Di Posting : Kompas
