Pernyataan Sikap

MENSEJAHTERAKAN RAKYAT ADALAH TUGAS KONSITITUSIONAL

Meskipun persoalan kesejahteraan rakyat diurusi oleh banyak menteri, setidaknya oleh 10 kementerian dibawah Menkokesra, tetapi mayoritas rakyat kita belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama bidang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perumahan rakyat, bahan makanan, dan sebagainya.

Dalam 100 hari pemerintahan SBY-Budiono, bidang kesejahteraan rakyat mendapatkan nilai merah dan menjadi “tumit Achilles/titik terlemah” bagi kegagalan pemerintahan baru ini. Bidang kesejahteraan rakyat terdiri atas 6 komisi yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan, perubahan iklim, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, dan komisi agama dan pembangunan. Kami mencatat beberapa kegagalan di bidang Kesejahteraan Rakyat:

Pengentasan Kemiskinan:
prestasi pemberantasan kemiskinan masih sebatas di atas kertas, sementara kenyatannya kehidupan rakyat sangat sulit. Dengan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5%, maka sulit sekali berharap terjadinya penyerapan tenaga kerja penuh. Hasil temuan Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) menyebutkan, Penduduk miskin di Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010, yang sebelumnya 32,5 juta jiwa pada tahun 2009. Artinya, pejabat Menkokesra yang baru gagal mencegah atau menekan penambahan jumlah rakyat miskin.

Program Kesehatan:
Program di bidang kesehatan, seperti program layanan kesehatan kepada seluruh rakyat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pencapaian target MDG,s bidang kesehatan (angka kematian bayi, angka kematian ibu, dsb), juga mengalami kegagalan. Program Jamkesmas belum terdistribusi dan menyeluruh kepada seluruh rakyat miskin Indonesia. Di Karawang, misalnya, berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), terdapat sekitar 219 ribu masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas.

Program Pendidikan:
Hingga akhir tahun 2009, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar berada di kisaran 3,01% untuk siswa ringkat SD, dan baru di kisaran 2,1% untuk siswa tingkat SMP. Meski pemerintah berdalih pendidikan SD-SMP sudah gratis, namun faktanya masih banyak murid yang harus putus sekolah karena persoalan biaya. Peningkatan biaya pendidikan dipicu oleh keputusan pemerintah untuk menyerahkan pendidikan kepada mekanisme pasar (komersialisasi pendidikan).

Lapangan Pekerjaan:
Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar pada angka 5%, maka penyerapan angkatan kerja penuh sulit tercapai. Apalagi, ketika pemerintah mensahkan perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN-China, menurut Sekjend Apindo Djimanto, akan menyebabkan 7,5 juta orang menjadi pengangguran. Dalam konteks ini, Seharusnya Menkokesra meluncurkan sejumlah program sosial untuk menampung penganggur dan korban PHK, namun itupun belum terlihat dilakukan.

Perumahan Rakyat:
namun masih ada 8 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah tidak layak huni. Berdasarkan data asosiasi ataupun konsultan properti, backlog (selisih yang terealisasi dengan yang dibutuhkan) perumahan selama 5 tahun terakhir meningkat tajam. Pada 2004, backlog perumahan baru 4,9 juta, tetapi kini tak kurang dari 7,9 juta unit.

Disamping kegagalan-kegagalan di atas, kami juga menilai bahwa beberapa program prioritas pemerintah di bidang kesra juga mengalami kegagalan, diantaranya soal pemulangan TKI, program Raskin 2010, dan sebagainya. Untuk pemulangan TKI, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) telah melaporkan; ribuan TKI yang kini tertahan di Arab Saudi, ingin pulang ke tanah air, tetapi tidak kunjung direspon oleh pemerintah Indonesia.

Untuk program Raskin 2010, SRMI juga telah mendapat pelaporan dari warga miskin di sejumlah kota di Indonesia, bahwa banyak di antara mereka tidak mendapatkan jatah Raskin 2010. Disamping itu, warga juga memprotes jatah per-warga turun dibanding tahun sebelumnya dan kualitasnya beras yang dibagikan sangat buruk. Terkait persoalan anggaran, kelemahan bukan hanya pada soal kecilnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah, tetapi juga tingkat kebocoran anggaran sosial yang sangat tinggi. Di Depsos sendiri, misalnya, menurut pengakuan Inspektorat Jenderal (Irjen) Depsos RI Maman Supriatman, tingkat kebocoran anggaran dengan indikasi korupsi di Depsos mencapai lebih dari 50%. (Media Indonesia, 8 November 2009).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kami menyatakan sebagai berikut;

1. Menuntut Menkokesra mendesak Presiden RI untuk menaikkan anggaran sosial untuk pelayanan publik dan rakyat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, lapangan pekerjaan, dsb.
2. Menuntut Menkokesra segera memperjuangkan implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang sempat tertunda hingga pemerintahan saat ini.
3. Menaikkan anggaran untuk program Raskin 2010; (1) Melakukan pendataan ulang terhadap keluarga miskin di seluruh Indonesia dengan melibatkan organisasi sosial, (2) menaikkan anggaran dan jumlah raskin per-rumah tangga miskin (RTM), (3) memperbaiki mutu dan kualitas raskin.
4. Menuntut pemerintah menyediakan alokasi anggaran secara khusus untuk program stimulus ekonomi rakyat, seperti kredit usaha, subsidi bahan makanan, mengontrol harga sembako, dan sebagainya. 

Bersatu, Berjuang Untuk Demokrasi dan Kesejahteraan
Jakarta, 28 Januari 2010
Mengetahui

Ketua Umum,
MARLO SITOMPUL

Sekjen,
SUKANDAR

Humas : Marlo Sitompul ( 0817 536 137 )