Presiden Tidak Perlu Paranoid, Rakyat Pembayar Pajak Hanya Ingin Indonesia Baru yang Bersih dari Korupsi

"Pendek kata, dalam mengurangi kemungkaran jangan kita gunakan yang mungkar juga,"

Begitulah sebagian amanah pidato Presiden di Rapimnas IV Partai Demokrat di Jakarta Convention Centre (JCC) kemarin (6/12/2009). 

Tentu kami sangat sependapat dengannya. Dalam mengamankan Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono dalam pemberantasan korupsi, kami tegas memandang korupsi adalah kemungkaran itu sendiri dan aksi damai kami di jalanan adalah kontra kemungkaran. 

Kami adalah hanya massa rakyat pembayar pajak, bukanlah massa bayaran yang “mudah terprovokasi untuk berbuat anarki”. Rakyat pembayar pajak adalah penyumbang terbesar anggaran penyelenggaraan Negara (70% lebih anggaran Negara bertumpu pada pajak). 

Pendek kata, Presiden tidak perlu paranoid dengan aksi damai rakyat pembayar pajak memperingati Hari Anti Korupsi Internasional 9 Desember 2009 nanti, malah sebaiknya Beliau harus mendukung. Kita berdoa sama-sama, semoga saja bukan kemungkaran yang akan menghadapi aksi damai kami di lapangan nanti.

Jujur saja, kami sudah lelah dan nyaris muak melihat korupnya penyelenggaraan Negara. Bukan apa-apa, semua uang yang dikorup buaya-buaya itu jelas-jelas berasal dari keringat pajak kami. Wajar jika kami menuntut:

1. Anggodo Widjoyo, Yuliana Gunawan Ong, Susno Duadji, dan AH. Aritonga berikut seluruh jaringan mafia/markus yang terlibat dalam upaya Kriminalisasi KPK harus ditahan dan diadili. Oleh karena keberadaan oknum-oknum buaya seperti mereka lah, Indonesia tidak kunjung bersih dari korupsi.
2. Pansus Hak Angket Century DPR harus berani memanggil (untuk meminta keterangan dari) saksi-saksi kunci Skandal Century, seperti Menkeu Sri Mulyani, Wapres Boediono, Presiden SBY, dan Jusuf Kalla. Hanya dengan langkah berani ini sajalah duduk perkara Skandal Century dapat terang benderang.
3. Aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) harus mengambil posisi netral dalam Skandal Century, dimaksudkan juga agar mereka dapat secepatnya melakukan reformasi total. Biarkan KPK, dengan bantuan BPK dan PPATK, yang melanjutkan membongkar Skandal Century.

Jika ketiga tuntutan kami tersebut tidak segera ditepati, rakyat pembayar pajak bisa saja melakukan pembangkangan sipil dengan mogok membayar pajak. Jangan salah, membayar pajak adalah juga politik rakyat yang bersifat hakiki ―di luar hak memilih setiap lima tahunan saat pilkada ataupun pemilu.

Sebagai penutup, kepada Presiden kami beri peringatan pertama: tidak perlu lagi menakut-nakuti kami dengan kata-kata bersayap, itu hanya akan memperburuk citra anda. Permintaan kami sebenarnya sederhana dan klasik: Indonesia Baru yang Bersih dari Korupsi, Secepat-cepatnya!

Vox Populi Vox Dei!
Jakarta, 7 Desember 2009

Hormat kami,

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) - Lalu Hilman Afriandi
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) - Marlo Sitompul
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) - Dominggus Oktavianus
Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) - Tejo Priyono
Serikat Tani Nasional (STN) - Yudi Budi Wibowo
Partisipasi Indonesia - Arie Ariyanto
Partai Rakyat Demokratik - Agus Jabo Priyono