SPARTAN
JAKARTA - Aksi demontrasi menolak pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono kembali berlangsung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (1/6). Ratusan pemuda dan ibu-ibu, sejak pukul 11.00 WIB sudah berbondong-bondong datang ke KPU.Aksi yang mengatasnamakan organisasi Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (Spartan) ini, dikatakan sebagai gabungan dari sejumlah LSM dan organisasi mahasiswa. Antara lain yang tergabung di dalamnya adalah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Persatuan Perjuangan Delman Betawi (PPDB), Serikat Tani Nasional (STN), serta sejumlah LSM lain termasuk para aktivis buruh.
Secara silih berganti, ketua umum dari organisasi-organisasi tersebut berorasi mengungkapkan penolakan mereka terhadap pasangan capres-cawapres SBY-Boediono yang dinilai menganut faham neoliberalisme. Kekhawatiran itu, menurut mereka, muncul dengan melihat kinerja SBY dalam memimpin negara selama lima tahun terakhir.
Contoh kebijakan SBY yang dituding berfaham neoliberalisme antara lain adalah mencabut sejumlah subsidi rakyat, serta melakukan privatisasi BUMN. Juga, SBY disebut telah menjalankan liberalisasi pasar, (menimbulkan) tenaga kerja murah, serta melakukan komersialisasi pendidikan dan kesehatan.
Contoh kebijakan SBY yang dituding berfaham neoliberalisme antara lain adalah mencabut sejumlah subsidi rakyat, serta melakukan privatisasi BUMN. Juga, SBY disebut telah menjalankan liberalisasi pasar, (menimbulkan) tenaga kerja murah, serta melakukan komersialisasi pendidikan dan kesehatan.
"Memang pendidikan dan kesehatan gratis. Tapi rakyat harus berdebat dulu untuk mendapatkannya. Mau CT scan di rumah sakit, sudah tidak bisa gratis. Alasannya, alatnya bukan lagi milik pemerintah, tapi milik swasta. Neoliberalisme merupakan ancaman," ungkap Ketua Umum SRMI, Marlo Sitompul, dalam orasinya.
Marlo pun menambahkan, bahwa selama ini pemerintah lebih mementingkan kepentingan pemodal, khususnya pihak asing, ketimbang kepentingan rakyat kecil. "Capres neoliberalisme bakal buat kita menderita jika terpilih," lanjutnya.
"Kami ingin perubahan. Siapapun presidennya nanti, setelah 100 hari kerja, kami akan adakan aksi besar-besaran di Istana Negara guna memberikan evaluasi kepada presiden," tambahnya.
Dalam aksi ini pun para pendemo menuding KPU telah terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini. Alasannya, jutaan rakyat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Para orator menuding bahwa hal ini sengaja dilakukan KPU untuk memenuhi kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres.
Dalam aksi ini pun para pendemo menuding KPU telah terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini. Alasannya, jutaan rakyat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Para orator menuding bahwa hal ini sengaja dilakukan KPU untuk memenuhi kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres.
(Berita SRMI.online)
