SRMI Sulawesi Selatan
Sekitar seratus orang dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), berunjuk rasa meminta pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) disamakan dengan pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Makassar, 14/5 (Roll News) - Sekitar seratus orang dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), berunjuk rasa meminta pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) disamakan dengan pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
"Kesehatan gratis hanya janji-janji belaka. Jika orang miskin masuk Rumah Sakit akan dipersulit. Rumah Sakit tidak berbicara soal pelayanan, tetapi berbicara soal prosedur. Berarti pasien mati dulu baru dilayani," kata Daeng Maji saat berorasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, di Makassar, Kamis.
Makassar, 14/5 (Roll News) - Sekitar seratus orang dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), berunjuk rasa meminta pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) disamakan dengan pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
"Kesehatan gratis hanya janji-janji belaka. Jika orang miskin masuk Rumah Sakit akan dipersulit. Rumah Sakit tidak berbicara soal pelayanan, tetapi berbicara soal prosedur. Berarti pasien mati dulu baru dilayani," kata Daeng Maji saat berorasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, di Makassar, Kamis.
Masyarakat miskin, kata dia, tidak pernah menimati program kesehatan gratis di RS dan Puskesmas, mereka petugas medis tetap akan mengarahkan pasien untuk membeli obat yang tidak ada dalam tanggungan Jamkesda.
Karenanya, mereka meminta agar Jamkesda ditiadakan dan diganti dengan Jamkesmas, bahkan meminta agar Kepala RS dan Puskesmas diganti karena tidak melayani pengguna Kartu Jamkesda.
Selain itu, para pendemo juga meminta agar DPRD membuat tim pemantau kepada RS dan Puskesmas yang menjadi mitra pelayanan kesehatan gratis.
Setelah berorasi di depan tangga gedung DPRD, perwakilan dari SRMI ini kemudian menemui anggota dewan di ruang aspirasi. Mereka menuntut agar DPRD memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Dinas Kesehatan, Direktur RS dan Kepala Puskesmas.
"Pelayanan terhadap pasien tidak sesuai dengan Jamkesda dan Jamkesmas. Misalnya yang muntaber, kanker. Bahkan ada seorang ayah yang muntaber ditolak di RS Haji dan Pelamonia, karena hanya mengandalkan kartu Jamkesda," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SRMI, Wahidah Baharuddin, sambil menunjuk anak dari ayah yang dimaksud.
Wahidah juga menyayangkan, tindakan RS dan Puskesmas yang tidak menerima kartu Jamkesmas sementara.
Kepada anggota Komisi IV DPRD Sulsel bidang kesejahteraan rakyat, A Besse Marda yang menerima aspirasi, Wahidah mengatakan, ada upaya sistematis yang dilakukan RS untuk tetap mendapat pungutan dari masyarakat miskin.
Karenanya, mereka meminta agar Jamkesda ditiadakan dan diganti dengan Jamkesmas, bahkan meminta agar Kepala RS dan Puskesmas diganti karena tidak melayani pengguna Kartu Jamkesda.
Selain itu, para pendemo juga meminta agar DPRD membuat tim pemantau kepada RS dan Puskesmas yang menjadi mitra pelayanan kesehatan gratis.
Setelah berorasi di depan tangga gedung DPRD, perwakilan dari SRMI ini kemudian menemui anggota dewan di ruang aspirasi. Mereka menuntut agar DPRD memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Dinas Kesehatan, Direktur RS dan Kepala Puskesmas.
"Pelayanan terhadap pasien tidak sesuai dengan Jamkesda dan Jamkesmas. Misalnya yang muntaber, kanker. Bahkan ada seorang ayah yang muntaber ditolak di RS Haji dan Pelamonia, karena hanya mengandalkan kartu Jamkesda," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SRMI, Wahidah Baharuddin, sambil menunjuk anak dari ayah yang dimaksud.
Wahidah juga menyayangkan, tindakan RS dan Puskesmas yang tidak menerima kartu Jamkesmas sementara.
Kepada anggota Komisi IV DPRD Sulsel bidang kesejahteraan rakyat, A Besse Marda yang menerima aspirasi, Wahidah mengatakan, ada upaya sistematis yang dilakukan RS untuk tetap mendapat pungutan dari masyarakat miskin.
Besse Marda yang didampingi anggota komisi III DPRD, Susy Smita Pattisahusiwa, menyatakan akan mempertemukan, Kepala RS dan Puskesmas, Dinas Kesehatan dengan SRMI pada pekan ketiga, Mei.
Politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini meminta agar masyarakat mencatat semua temuan-temuan ganjil ketika berobat di RS dan Puskesmas yang menjadi mitra komisi IV DPRD Sulsel.
RS yang menjadi mitra komisi IV DPRD Sulsel sekaligus penyelenggara kesehatan gratis antara lain, RS Haji, RS Wahidin Sudirohusodo, RS Daya, RS Labuang Baji, RS Bersalin Pertiwi, dan RS Bersalin Fatimah.
Politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini meminta agar masyarakat mencatat semua temuan-temuan ganjil ketika berobat di RS dan Puskesmas yang menjadi mitra komisi IV DPRD Sulsel.
RS yang menjadi mitra komisi IV DPRD Sulsel sekaligus penyelenggara kesehatan gratis antara lain, RS Haji, RS Wahidin Sudirohusodo, RS Daya, RS Labuang Baji, RS Bersalin Pertiwi, dan RS Bersalin Fatimah.
(Berita SRMI.online )