SRMI Salatiga
SRMI Gelar Long March
SRMI Gelar Long March
Pendataan ulang peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin menjadi tuntutan puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Salatiga yang menggelar aksi demo Kamis (12/3).
Dalam menyampaikan tuntutannya ke Pemkot Salatiga, mereka melakukan aksi long march, berjalan kaki dari Bundaran Tamansari menuju kantor Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga yang terletak di Jl Hasanudin, Sidomukti. Dalam perjalanan menuju Dinas Kesehatan Kita (DKK), massa aksi menyempatkan menggelar orasi, yakni di Pasaraya, Balai Kota Salatiga dan Pasar Sapi.
Edi Wardoyo, humas aksi mengatakan, tuntutan pendataan ulang peserta Jamkesmas dikarenakan data yang digunakan sebagai acuan pendaftaran program tersebut masih memakai data Badan Pusat Statistik (BPS) lama. Sehingga banyak terjadi kesetidakseuaian di lapangan yang merugikan masyarakat miskin. Padahal, menurutnya pelayanan kesehatan yang layak dan memadai adalah hak seluruh warga negara Indonesia dan investasi bagi masa depan bangsa. Tidak terkecuali mereka yang tidak mampu atau miskin.
Saat tiba di kantor DKK, mereka diterima kepala DKK dokter Suryaningsih. Pada kesempatan itu, para peserta aksi juga melaporkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang terjadi di RSUD Salatiga. Dalam pernyataannya seusai dialog dokter Suryaningsih menjelaskan pihaknya menyambut baik masukan SRMI dan akan menindaklanjutinya.
Saat tiba di kantor DKK, mereka diterima kepala DKK dokter Suryaningsih. Pada kesempatan itu, para peserta aksi juga melaporkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang terjadi di RSUD Salatiga. Dalam pernyataannya seusai dialog dokter Suryaningsih menjelaskan pihaknya menyambut baik masukan SRMI dan akan menindaklanjutinya.
Pemkot Salatiga juga akan mengakomodasi usulan perbaikan data Jamkesmas. "Pemkot Salatiga sendiri memiliki komitmen untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kekurangannya akan senantiasa dibenahi dan diperbaiki," tandasnya.
Suryaningsih juga tidak membantah, adanya praktek Pungli di RSUD seperti yang disampaikan demonstran. Namun dia mengimbau agar keluhan dari masyarakat seperi itu disampaikan secara tertulis sehingga lebih jelas, menyangkut kapan waktu terjadinya dan siapa pelakunya, serta siapa yang menjadi korbannya.
(Berita SRMI.Online)
