30 fakta kejahatan IMF dan Bank Dunia

Di tahun 2014 mendatang, Bank Dunia dan IMF akan berusia 70 tahun. Namun, sejak kehadirannya hingga sekarang, Bank Dunia dan IMF justru membawa banyak kerugian bagi negara-negara berkembang.
Seperti diakui sendiri oleh ekonom peraih nobel, Joseph E. Stiglitz, bahwa negara-negara kapitalis maju, dengan bantuan IMF, Bank Dunia, dan WTO, tidak hanya tidak membantu apa yang diperlukan oleh negara berkembang, tetapi kadang-kadang malah membuat mereka tambah sulit.
Berikut ini 30 fakta tentang IMF dan Bank Dunia:

1. Sejak pendiriannya di tahun 1944, Bank Dunia dan IMF aktif mendukung semua rezim diktator dan korup yang menjadi sekutu imperialisme Amerika Serikat (AS).
2. Dalam pelanggaran keji hak rakyat guna mengontrol hidup mereka, mereka (Bank Dunia dan IMF) menginjak-injak kedaulatan negara lain yang tak terhitung jumlahnya, terutama melalui pengondisian/pengajuan syarat yang mereka paksakan ke negara-negara itu. Pengajuan syarat ini memiskinkan rakyat, meningkatkan ketidaksetaraan, menyerahkan negara tersebut ke tangan perusahaan multinasional, dan mengubah UU negara tersebut (biasanya mereformasi UU perburuhan, pertambangan, dan kehutanan) untuk melayani kreditor dan investor asing.
3. Meskipun sudah mengetahui adanya penyelewengan yang begitu massif, Bank Dunia dan IMF tetap mempertahankan atau malah menambah pinjaman utang kepada rezim diktator dan korup yang bersekutu dengan barat. (Lihat kasus lama di Zaire-Kongo di bawah rezim Marsekal Mobutu; Lihat pula laporan Erwin Blumenthal tahun 1982).
4. Melalui dukungan finansialnya, Bank Dunia dan IMF memberi bantuan kepada diktator Habyarimana di Rwanda hingga 1992, yang memungkinkan peningkatan lima kali lipat pasukan militer rezim diktator tersebut. Reformasi ekonomi yang mereka paksakan di tahun 1990 telah mengacaukan negeri itu, dan menambah parah kontradiksi yang laten. Genosida yang telah dipersiapkan sejak akhir tahun 1980-an oleh diktator Habyarimana akhirnya mulai dilakukan 6 April 1994, yang menyebabkan kematian hampir 1 juta suku Tutsi (dan moderat Hutu). Selanjutnya, Bank Dunia dan IMF menuntut kepada pemerintah baru di Rwanda untuk membayar utang yang diteken di era diktator Habyarimana itu.
5. Mereka juga mendukung rezim-rezim diktator di kubu lain (Rumani dari 1973 hingga 1982; China dari tahun 1980-an) untuk melemahkan Soviet sebelum keruntuhannya di tahun 1991.
6. Bank Dunia dan IMF juga mendukung diktator paling buruk hingga mereka terguling: Soeharto di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998; Marcos di Philipina antara 1972-1986; Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir hingga mereka terguling di tahun 2011.
7. Mereka juga secara aktif mensabotase eksprimen progressif di sejumlah rezim demokratis (dari Jacobo Arbenz di Guatemala dan Mohammad Mossadegh di Iran pada paruh pertama 1950-an, lalu Joao Goulart di Brazil pada awal 1960-an hingga Sandinista di Nikaragua pada tahun 1980-an dan tentu saja termasuk Salvador Allende di Chili dari 1970 hingga 1973. Dan tentu masih banyak yang lain).
8. Rakyat yang menjadi korban dari rezim tirani yang dibiayai oleh Bank Dunia dan IMF dipaksa oleh lembaga ini untuk membayar utang-utang najis yang diteken semasa rezim otoriter dan korup ini.
9. Bank Dunia dan IMF telah memaksa negara-negara yang baru merdeka di akhir 1950-an dan awal 1960-an untuk membayar utang najis yang dulu dipinjam oleh negara yang menjajah mereka. Misalnya, Kongo dipaksa membayar utang kolonial yang dulu dipinjam oleh kolonialis Belgia dari Bank Dunia untuk mendanai kolonialisasinya di Kongo di tahun 1950-an. Padahal, pengalihan utang kolonial semacam ini dilarang oleh hukum Internasional. Dalam kasus Indonesia, Bank Dunia memberi pinjaman sebesar 195 juta dollar kepada Belanda, yang dipakainya untuk mendanai agresi militernya di Indonesia tahun 1947. Ironisnya, utang ini harus dibayar oleh Indonesia yang baru merdeka melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).
10. Di tahun 1960-an, Bank Dunia dan IMF memberi dukungan finansial kepada rezim apartheid di Afrika selatan dan Portugal–yang berusaha memelihara koloninya di Afrika dan Pasifik. Padahal, dua negara sedang dikenakan boikot finansial oleh PBB. Bank Dunia juga mendukung negara yang melakukan pencaplokan militer ke wilayah lain, seperti dukungan terhadap Indonesia saat menganeksasi Timor Leste di tahun 1975.
11. Dalam bidang lingkungan, Bank Dunia terus mendorong kebijakan produktivitas yang merupakan bencana bagi rakyat dan merusak alam. Mereka juga berhasil mendapatkan peran untuk mengelola pasar perdagangan emisi.
12. Bank Dunia juga mendanai proyek yang terang-terangan melanggar hak azasi manusia. Sebagai contoh, beberapa komponen proyek transmigrasi di Indonesia, yang langsung didukung Bank Dunia, dapat dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan (pengrusakan lingkungan alam tempat bernaung masyarakat adat dan pemaksaan pemindahan penduduk). Baru-baru ini, Bank Dunia mendanai, secara keseluruhan, sebuah program yang dinamai “Voluntary Departure” di Republik Demokratik Kongo, sebuah program pesangon yang melanggar hak-hak 10.655 karyawan Gécamines, sebuah perusahaan tambang umum di wilayah Katanga, Kongo. Sampai sekarang para pekerja ini belum dibayar upahnya dan kompensasi yang diwajibkan oleh UU Kongo.
13. Bank Dunia dan IMF berkontribusi atas munculnya faktor-faktor yang menyebabkan krisis utang di tahun 1982: 1) Bank Dunia dan IMF memaksa negara-negara penerima utang ke arah utang berlebihan; 2) Mereka menyetir, bahkan memaksa, negara-negara tersebut untuk menghapus kontrol terhadap pergerakan kapital dan pertukaran; 3) mereka menyetir negara-negara itu untuk meninggalkan kebijakan industrialisasi subtitusi impor dan menggantinya dengan model ekonomi yang berorientasi ekspor.
14. Mereka menyembunyikan bahaya krisis kelebihan hutang, krisis pembayaran, dan daftar negatif transfer, yang sebetulnya mereka sudah deteksi sendiri sebelumnya.
15. Dari sejak permulaan krisis hutang di tahun 1982, Bank Dunia dan IMF secara sistematis mendukung negara-negara peminjam (kreditur) dan melemahkan negara-negara penerima utang (debitur).
16. Bank Dunia dan IMF merekomendasikan, bahkan memaksakan, kebijakan yang menempatkan beban utang kepada rakyat, sementara yang paling kuat diuntungkan.
17. Bank Dunia dan IMF berusaha menyebarkan model kebijakan ekonomi (neoliberalisme) yang secara sistematis meningkatkan kesenjangan baik antar negara maupun di dalam negara bersangkutan.
18. Di tahun 1990-an, Bank Dunia dan IMF, dengan keterlibatan kepala pemerintahan, memperluas kebijakan penyesuaian struktural (SAP) untuk sebagian besar negara-negara Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Eropa Tengah dan Timur (termasuk Rusia).
19. Di negara-negara tersebut di atas, privatisasi telah merugikan kepentingan umum dan menyebabkan transfer kekayaan besar-besaran ke tangan segelintir oligarki.
20. Bank Dunia dan IMF telah memperkuat perusahaan swasta besar dan melemahkan otoritas publik dan bisnis kecil. Mereka telah memperburuk eksploitasi terhadap pekerja dan membuat pekerjaan mereka lebih berbahaya. Mereka telah melakukan hal yang sama terhadap usaha kecil.
21. Mereka secara sepihak mendeklasikan perang terhadap kemiskinan tetapi gagal menyembunyikan kebijakan nyata yang mereproduksi dan memperburuk penyebab utama kemiskinan.
22. Liberalisasi arus kapital, yang mereka secara sistematis paksakan, telah mendorong peningkatan kasus penghindaran pajak, pelarian dana dan korupsi.
23. Liberalisasi perdagangan telah memperkuat yang kuat dan melemahkan yang lemah. Mayoritas usaha kecil dan menengah di negara berkembang tidak sanggup bertahan dalam kompetisi dengan perusahaan-perusahaan raksasa, baik dari utara maupun selatan.
24. Bank Dunia dan IMF, yang bertindak bersama WTO, Komisi Eropa, dan pemerintahan yang bersedia untuk memaksakan sebuah agenda yang bertentangan secara radikal dengan pemastian hak dasar manusia.
25. Sejak krisis hari ini yang menghantam Uni Eropa, IMF berada di garda depan untuk memaksa rakyat Yunani, Portugal, Irlandia, Siprus, dan negara-negara lain, dengan kebijakan yang sama yang pernah diterapkan terhadap rakyat di negara berkembang, Eropa tengah, dan Timur pada tahun 1990-an.
26. Bank Dunia dan IMF, yang telah berkhotbah tentang good governance dalam satu laporan ke yang lain, yang pada kenyataannya mereka sendiri terlibat dalam perilaku meragukan.
27. Kedua lembaga ini, kendati anggotanya kebanyakan adalah negara-negara yang termarjinalkan, lebih memilih segelintir pemerintahan di negara-negara kaya.
28. Singkatnya, Bank Dunia dan IMF adalah mesin despotik di tangan sebuah oligarki internasional (segelintir kekuatan dominan dan perusahaan multinasional mereka) untuk menegakkan sistem kapitalisme global yang merugikan umat manusia dan lingkungan.
29. Tindakan dan kebijakan merusak dari Bank Dunia dan IMF harus segera diakhiri. Utang dari lembaga ini sedang coba dikumpulukan dan dihapuskan dan mereka (Bank Dunia dan IMF) harus dibawa ke pengadilan.
30. Sebuah sistem keuangan internasional yang baru dan demokratis harus segera diciptakan untuk mempromosikan distribusi kekayaan dan mendukung upaya rakyat dalam pembangunan yang berkeadilan sosial dan menghargai lingkungan.

Catatan: semua fakta-fakta ini diambil dari artikel Eric Toussaint, seorang doktor ilmu politik dan Presiden dari CADTM (Komite untuk Penghapusan Utang Dunia Ketiga) Belgia. 

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20131007/30-fakta-kejahatan-imf-dan-bank-dunia.html#ixzz2h1jm4Vf1

Continue Reading...

Pidato Politik Web Warouw (Salah Satu Pendiri PRD) Pada HUT PRD Ke-17

HANYA RAKYAT YANG BISA

MENYELAMATKAN NEGERI INI!!!

Kawan-kawan kader Partai Rakyat Demokratik yang aku cintai,
Hari ini kita merayakan 17 tahun usia Partai yang kita bangun dengan darah dan air mata. Bersama waktu generasi terus berganti, pimpinan juga berganti, partai bergulat berusaha mengatasi berbagai persoalan-persoalan rakyat yang tak pernah kunjung selesai silih berganti menjerat leher rakyat.
Dari luar aku melihat. semakin lama partai semakin dewasa dan menjadi lebih kuat dalam pendirian sebagai Partai kader sekaligus Partai Rakyat. Partai terus belajar untuk bisa tetap teguh dalam melangkah memimpin rakyat ke arah pembebasan. Dipandu dengan prinsip-prinsip perjuangan revolusioner Partai selalu memperbaharui taktik dan strateginya untuk bisa membangun kesadaran rakyat dan menggalang perlawanan sambil terus membangun kekuatan-kekuatan rakyat dari pabrik, kampus, kampung dan desa-desa.
Setiap tahun kita memperingati kelahiran partai kita, setiap tahun ada taktik baru lahir menjawab persoalan mendesak rakyat dari pusat kekuasaan di Jakarta sampai kepelosok-pelosok desa, kampung, pabrik dan kampus-kampus.  Setiap taktik yang berganti tetap dipandu pada strategi merebut dan membangun kekuasaan-kekuasaan rakyat senyata-nyatanya di Indonesia.
Partai Rakyat Demokratik didirikan dan dibangun oleh kader dan rakyat Indonesia untuk satu tujuan tidak lain dan tidak bukan yaitu mendirikan kekuasaan rakyat. Karena kita percaya hanya apabila rakyat berkuasa maka semua kepentingan diabdikan dan tunduk untuk kepentingan rakyat. Tanpa kekuasaan rakyat secara nyata maka tidak mungkin kepentingan rakyat dapat dipastikan. Tanpa memastikan kepentingan rakyat adalah mustahil untuk merebut kesejahteraan bagi rakyat. Tanpa kesejahteraan rakyat, maka omongkosong  kebahagiaan akan dapat dicapai oleh rakyat Indonesia. Jika rakyat tidak bahagia, adalah mustahil kita para kader PRD bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup kita ini.
Kawan-kawan kader Partai Rakyat Demokratik yang aku cintai,
17 tahun usia Partai Rakyat Demokratik, bukanlah perkara mudah bagi kita semua. Tidak peduli apakah kita menjadi pimpinan partai, pengurus partai, kader partai,– di dalam atau di luar partai,–kita semua punya satu pikulan yang sama, kita semua punya satu beban yang sama beratnya. Pikulan yang setiap tahun bertambah berat itu adalah hutang kita pada rakyat dan pada sejarah.
Apakah pikulan hutang tersebut? Pikulan hutang itu bernama janji kita untuk membebaskan rakyat dan merebut kekuasaan untuk mendirikan kekuasaan rakyat! Janji yang 17 tahun lalu sudah kita ikrarkan pada waktu mendirikan partai ini. Janji yang sebagai pribadi kita ucapkan dalam sumpah setia kita ketika berkomitmen masuk menjadi anggota kader Partai Rakyat Demokratik. Janji yang secara sedar kita ucapkan semenjak pendirian partai sampai saat ini tidak pernah mati, karena selalu tercatat dalam benak rakyat Indonesia dari generasi ke generasi.
Dalam hati kita yang paling dalam dan paling jujur,–janji pada rakyat itu terus mengejar, menagih, mengganggu setiap istirahat maupun dalam perjalanan hidup kita di dalam Partai atau pun diluar Partai. Siapapun kita saat ini yang berada diluar Partai, kemanapun kita berlari dan sembunyi,–tapi  janji kita sebagai kader Partai Rakyat Demokratik sudah kadung tertoreh selama 17 tahun dalam sejarah dan tak terhapus dalam benak rakyat yang tertindas di pabrik-pabrik, kampung-kampung miskin kota dan pelosok desa dari Sabang sampai Merauke.
Kawan-kawan kader Partai Rakyat Demokratik yang aku cintai,
Tidak ada yang bisa membantah dan memungkiri, bahwa sejak berdirinya Partai Rakyat Demokratik berhasil mempelopori gerakan rakyat melawan Orde Baru yang berujung pada kebangkitan massa rakyat secara nasional menggulingkan kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Usia dua tahun Partai Rakyat Demokratik pada waktu itu masih terlalu muda untuk melanjutkan gerakan rakyat menjadi sebuah revolusi.
Revolusi yang seharusnya mengantarkan rakyat pada kekuasaan di tengah jalan bisa dimanipulasi oleh kaum reformis. Para kaki tangan neoliberal berhasil mengkonsolidasikan diri dengan merebut parlemen untuk mengamandemen UUD’45 dengan tujuan memastikan kembali kepentingan eksploitasi terhadap rakyat dan sumber daya alam Indonesia.
Kaum reformis yang menjadi kaki tangan neokolonial itu bukan saja berhasil membajak revolusi demokrasi nasional yang digariskan oleh Partai Rakyat Demokratik. Kaum reformis telah berhasil meruntuhkan fondasi bernegara yang terpatri di dalam batang tubuh UUD’45 dan Pancasila.
Dari waktu ke waktu, reformasi semakin menunjukkan kegagalannya dihadapan rakyat. Rakyat semakin sadar telah ditipu oleh kepalsuan refomasi.
Di setiap pelosok pedesaan, kaum tani yang semakin sulit menghadapi himpitan ekonomi akibat tanah-tanahnya untuk bercocok tanam secara terang-terangan dirampas oleh pemilik modal yang didukung oleh aparatus penguasa.
Di setiap lorong kota-kota besar, orang-orang miskin masih kesulitan mendapatkan sesuap nasi, hidup penuh hina dina ditengah  kesombongan gemerlap kota.
Di pabrik-pabrik, keringat kaum buruh terus diperas melanjutkan roda penindasan kapitalisme yang mengganas di era neokolonial saat ini. Kaum buruh hanya bisa mengejar kenaikan upah tanpa bisa menikmati pembagian keuntungan dari hasil produksi yang diciptakan oleh kedua tangannya.
Di rumah-rumah sakit, barisan orang-orang miskin ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki biaya dan jaminan kesehatan.
Di Papua, sampai hari ini rakyat masih hidup dibawah teror yang sewaktu-waktu merengut nyawa putra-putri Papua. Pemiskinan, pembodohan bahkan genosida terus berlanjut memuluskan berbagai perusahaan asing masuk memperkosa hak-hak rakyat Papua.
Kawan-kawan kader Partai Rakyat Demokratik yang aku cintai,
Bagi para politisi, tahun 2013 adalah tahun politik yang menentukan menuju 2014. Bagi mereka tahun ini adalah persiapan uang untuk membeli hati dan suara dari rakyat agar memilih mereka menjadi anggota DPRD di Kabupaten dan propinsi dan DPR Pusat. Para calon-calon presiden berlomab mencari dana untuk merebut kursi kepresidenan. Semua dilakukan secara terang-terangan nyata dihadapan rakyat. Sementara pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah sudah tidak peduli lagi terhadap penderitaan hidup rakyat.
Dua kenyataan ini meningkatkan kesadaran rakyat bahwa siapapun yang ingin berkuasa dan duduk di kursi parlemen pasti akan menghamburkan uang sogokan. Rakyat juga sadar bahwa watak dari para politisi-politisi dadakan itu akan kembali menindas rakyat pada saat mereka berkuasa.
Ada dua kesimpulan dalam hati dan benak rakyat saat ini mensikapi kekuasaan. Pertama, rakyat tidak mau lagi tertipu oleh politisi yang menyiapkan sogokan. Untuk itu rakyat memilih menipu sebelum ditipu para politisi. Sebanyak-banyaknya uang sogokan akan diambil oleh rakyat, tanpa perlu ada kesetiaan dalam memilih. Dibeberapa komunitas dan daerah, rakyat menagih komitmen dan mempersiapkan sanksi bagi politisi yang akan berkhianat. Rakyat sudah siap-siap mendirikan pengadilan rakyat!
Kedua, rakyat menyadari bahwa kekuasaan harus direbut untuk memastikan kepentingannya di masa depan. Rakyat sadar bahwa penderitaan selama ini karena kekuasaan ada ditangan para elit politik yang mengatas namakan rakyat tapi menindas rakyat.
Kawan-kawan kader Partai Rakyat Demokratik yang aku cintai,
Partai Rakyat Demokratik tidak bisa menutupi mata dari realitas pemilu yang akan dihadapi pada 2014 nanti. Tapi partai juga tidak bisa mentup mata dari keharusan rakyat untuk merebut kekuasaan. Sekali lagi Partai berada ditengah-tengah situasi objektif seperti saat ini yang mengharuskan Partai memilih taktik dan strategi setepat-tepatnya.
Dibawah kepemimpinan kawan-kawan pimpinan di Komite Pimpinan Pusat aku percaya, Partai akan menemukan rumusan yang tepat untuk mengarungi situasi politik 2013-2014 yang akan datang ini.
Kemampuan Partai akan sangat tergantung juga pada persatuan yang dibangun oleh Komite Pimpinan Pusat dari tingkat nasional sampai ke desa, kampung, kampus dan pabrik-pabrik diseluruh Indonesia.  Akan sangat tergantung juga pada dukungan dari seluruh kader yang tersebar disemua lini di luar struktur organisasi Partai. Bahkan akan sangat bergantung juga dari kemampuan partai nantinya untuk menggalang front persatuan dengan berbagai kekuatan politik yang revolusioner dan progresif.
Jangan biarkan rakyat lama menunggu arah dan kepemimpinan Partai Rakyat Demokratik.
Semua upaya kita satukan dan diabdikan kembali pada satu tujuan yaitu melunasi hutang pada sejarah dan pada rakyat :
RAKYAT HARUS BERKUASA!
HANYA RAKYAT YANG BISA MENYELAMATKAN NEGERI INI!
MANDIRI, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR !

Selamat dan panjang umur Partai Rakyat Demokratik !
Bangkitlah Revolusi Rakyat!

Jakarta, 22 Juli 2013

Web Warouw

Continue Reading...

Orasi Danial Indrakusuma (Salah Satu Pendiri PRD) Pada HUT PRD Ke-17

                                                            
                                                 
Danial Indrakusuma – 22 Juli 2013
Orasi ini dibacakan di Jakarta, saat peringatan 17th Partai Rakyat Demokratik.
————————————–
Che pernah mengatakan soal orkestra individualitas dalam perjuangan: “Revolusi bukanlah, sebagaimana dipahami sebagian orang, merupakan standarisasi kehendak kolektif, standarisasi inisiatif kolektif. Sebaliknya, revolusi adalah pembebas kapasitas indvidu manusiawi. Apa yang dilakukan revolusi, bagaimanapun juga, adalah mengarahkan kapasitas tersebut.”




Dan keteguhan individu-individu orkestra tersebut layaknya lagu anak-anak
, Bintang Utara:
Bintang utara
ia lah satu-satunya bintang yang tak pernah bergerak
ajeg
stabil
tak bergeming
bisa jadi panduan melaut.
Lalu, bintang panduan apa untuk revolusi?
Baik hati, berani, mau belajar, mau bekerja
itulah bintang panduan revolusi
yang tak pernah bergerak
ajeg
stabil
tak bergeming
oleh kekalahan.
Karena itu, Inilah kami, yang ingin selalu tegak, tak goyah oleh kekalahan. Sepanjang tahun-tahun perjuangan, pribadi-pribadi luar biasa bangkit-tercipta, ditempa dari orang-orang yang terlibat dalam perjuangan dan, di antara mereka, terjalin kasih sayang dan perkawanan, yang tumbuh melampaui segala keraguan terhadap kemungkinan dapat berkawan secara tulus, melampaui keraguan terhadap kemungkinan mewujudkan SOLIDARITAS TANPA BATAS.
Dan kejujuran, sebenarnya, sepenuhnya milik perjuangan, bila perjuangan memang hendak diarahkan bagi kemenangan yang indah dan baik hati. Karena hidup adalah tanggung jawab terhadap pemikiran. Dan ini lah kejujuran kami:
Kami dengan takzim percaya dan memegang teguh pendapat bahwa tugas menjelaskan kebenaran berdiri tegak melampai segala pertimbangan kenyamanan—dan itu telah menjadi perilaku kami. Kami harus mengabarkan kepada kawan-kawan yang berjuang bagi kemanusiaan: keyakinan kami.
Dan Che mengatakan: “Kami telah membuktikan bahwa revolusi dimulai oleh segintir orang yang memiliki keteguhan hasrat dan tak takut mati”
Kita telah melalui, melangkahi, hari-hari perjuangan itu, bahkan menit-menit yang penuh bahaya, atau saat-saat ikhlas melepaskan nyawa kita. Kita telah menapaki jalan perjuangan dengan terseok-seok penuh keputusasaan, tapi kita juga pernah menapakinya dengan gagah-bergegas. Ilmu dan kekerasan hati lah yang menyebabkan kita tetap berjalan atau akan tetap berjalan tegak, karena rindu akan kemenangan perjuangan selalu memagut kemanusiaan kita, dalam mencapai wujud kongkrit manusia-sosial yang bahagia. TAK MUDAH, kecuali dilakukan oleh manusia sosial yang bahagia, bahkan sebelum revolusi dimenangkan, walau segelintir–dan memang lazimnya segelintir bila revolusi masih diperjuangkan. Sampai kepenuhan massanya yang, setahap demi setahap, menjadi manusia yang indah (yang entah seperti apa, karena aku tak bisa menetapkannya tanpa mewujudkan materi dan jiwa juang yang menjadi alasnya).
Tantangannya adalah, kita adalah generasi yang diwarisi tingkat kesulitan yang cukup tinggi oleh kaum durjana penindas, manusia-Indonesia yang durjana–sampai-sampai kata “Indonesia” bukan lah kata yang mengandung kebahagiaan–yang, kata orang-orang kiri, bisa menjadi tahap menjadi manusia dunia yang bahagia. Namun gagal; dalam kata-kata yang menghibur: belum berhasil. Nasionalisme tetap menjadi omong kosong, bualan ngigau orang demam. Walau masih indah dalam lubuk hati dan tindakan para pejuang yang menganggapnya sebagai alas material dan kejiwaan pembalikkan kekuasaan para durjana borjuis–Amin. dan memang benar, karena ada negeri-negeri impian yang masih ada, yang baru ada, dan sedang berkecambah, sebagai acuannya. Ya, negeri-negeri yang sudah jauh berjuang dan sedang tumbuh berjuang, dengan tingkat kesulitannya masing-masing–dan manusia-Indonesia: masih setengah mati sulitnya. MEMANG TIDAK MUDAH, apa mau dikata.
Bahkan–juga kata orang-orang kiri–gagasan-gagasan “bagi lagi dikit, dong” demokrasinya, “bagi lagi dikit, dong” HAM nya, “bagi lagi dikit, dong” kesejahteraannya, “bagi lagi dikit, dong” penegakkan hukumnya, “bagi lagi dikit, dong” pemerintah bersihnya, dan
lain-lain, dan lain-lain gagasan-gagasan sosial-demokrat, juga bisa menjadi alas juang bagi tahap selanjutnya–sebagaimana kita setuju alas reformasi tahun 1998, terutama ceceran demokrasinya. Itu pun masih TAK MUDAH.
Itu platform programnya. Dan, secara politik,
Katanya, persatuan ke luar, dalam semangat kompromi–dalam arti bukan kapitulasi, bukan menyerah–adalah obatnya.
Katanya, obat lainnya, dalam kadar dosis tungkat kesulitan yang lebih tinggi, adalah kebersamaan ke dalam, dalam manajemen:
Bahwa dinamika di dalam (internal) organisasi berkembang di atas dua prinsip: demokrasi dan sentralisme. Kombinasi dari dua konsep itu, demokrasi dan sentralisme, sama sekali tidak saling-bertentangan. Organisasi bukan hanya menjaga agar batasan keduanya selalu diperjelas dengan tegas, tetapi juga menjamin siapapun yang berada dalam batasan itu akan menikmati hak untuk ikut menentukan arah kebijakan organisasi. Kebebasan mengritik dan perjuangan pemikiran adalah kandungan mutlak dari demokrasi dalam organisasi. Pendapat bahwa suatu organisasi tidak mengizinkan perbedaan pendapat adalah sebuah dongeng dari organisasi yang akan tak berdaya. Sesungguhnya, sejarah organisasi yang sukses adalah sejarah perbedaan pendapat yang diambil hikmah dan hidayahnya. Dan, sungguh, bagaimana mungkin sebuah organisasi yang benar-benar berkeinginan mencapai sukses, yang memutuskan untuk memikul tugas mendapatkan kekuasaan politik, mendapatkan kekuasaan negara, dan menyatukan ke bawah panji-panjinya sendiri para pembaru, para pejuang dan para petarung yang paling pemberani, hidup dan berkembang, bila tanpa pertukaran pemikiran, bila tanpa pengelompokan dan pembentukan formasi perbedaan pemikiran SEMENTARA. Kemampuan kepemimpinan organisasi untuk melihat jauh ke depan seringkali memungkinkan diperlunaknya pertentangan dan perbedaan pemikiran, serta dipersingkatnya pertarungan pemikiran, tetapi tak lebih dari itu. Kepemimpinan pusat organisasi harus mengandalkan dukungan demokratik yang membara seperti itu. Dari situ lah mereka mendapatkan keberanian untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah. Setelah syarat demokrasi dipenuhi, baru lah ada kemungkinan ketepatan kepemimpinan dalam semua tahapan yang genting, yang akan memberinya kewibawaan dan pengakuan yang tinggi terhadap kepemimpinan organisasi, yang merupakan modal moral tak ternilai dari sentralisme. Jadi, sentralisme atau satu komando harus terlebih dahulu melewati tahap atau jalan demokrasinya, demikian pula tahap atau jalan demokrasi harus dilalui setelah tahap pelaksanaan keputusan (agar ada kewibawaan dalam menyimpulkan evaluasi pelaksanaan keputusan). Sentralisme adalah fakta, namun kita tak bisa semena-mena menghancurkannya tanpa demokrasi, ia melenyap oleh demokrasi, hingga sentralisme berganti menjadi (manajemen) koordinasi segala kreatifitas yang indah.
Sampai sekarang, SEMUANYA TAK MUDAH. Memang, karena kita ini adalah generasi yang mewarisi beban sejarah yang berat; anak-anak haram jadah sejarah.

Continue Reading...

Pidato Politik Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik HUT PRD Ke-17

Tahun 1998, pintu baja kediktatoran dijebol oleh gerakan rakyat. Gegap gempita reformasi bergaung ke seluruh penjuru negeri. Di ujung jalan, kaum reformis gadungan berdesak-desakan, menunggu hasil akhir perjuangan kaum pergerakan, mengukur kekuatan, menghitung kesempatan, lalu membajak kekuasaan pasca reformasi.
Reformasi..reformasi..reformasi!
Demokrasi..demokrasi…demokrasi! Gemuruh teriakan mereka teriakan kaum borjuis dalam revolusi Perancis!
Para pembonceng terus menggalang opini, di koran, di radio maupun televisi. Semua berganti rupa menjadi reformis, memoles diri menjadi sosok demokratis. Sebagian kaum pejuang pun sudah menganggap diri menang; purna tugas dalam perjuangan.
Angin reformasi telah berbalik arah, mengalir dengan hukum-hukum-nya sendiri: bukan Trisakti yang ditegakkan, bukan pula masyarakat adil makmur yang menjadi tujuan.
Sang waktu akhirnya membuka tabir palsu itu!
Dengan kendaraan demokrasi, reformasi memberikan jalan bagi neokolonialisme dan imperialisme untuk kembali berkuasa, memegang kendali utama menentukan nasib bangsa. Para komprador di Senayan adalah kaki tangannya, memutar haluan negara, menciptakan keadaan seperti dulu kala: sebelum Indonesia merdeka!
UUD pun dirombak, tetapi bukan untuk menyempurnakan dasar serta tujuan bernegara sesuai cita-cita proklamasi. Perombakan itu sebagai pintu gerbang neokolonial, menjarah kekayaan serta sumber daya alam Indonesia, secara legal konstitusional.
Para borjuis komprador pun berteriak: Selamat datang, wahai tuan-tuan imperialis, kami sudah mengatur supaya anda aman untuk mengekspor kapital ke negeri kami. Silahkan anda mengambil apa yang anda suka di tanah air kami. Kami tidak akan menghalangi anda mengambil tanah kami, hutan kami, laut kami, tambang kami, gas kami, minyak kami, perusahaan negara kami, silahkan anda ambil semua, termasuk harga diri kami!
Tetapi jangan lupa, Tuan, lindungilah kekuasaan kami, dan bagi sedikit rejeki itu buat kami. Supaya kami bisa hidup dan kendalikan situasi, supaya tidak ada pergolakan di dalam negeri kami.
Ini jaman globalisasi, kita harus menyesuaikan diri, kita tidak bisa berdiri tanpa investasi.
Begitulah para borjuis komprador itu berceloteh tiap hari.
Sepertinya mereka tidak paham sejarah, bahwa pada tahun 1960 Bung Karno berteriak lantang di depan Djuanda : “Kamu tahu, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? Soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentikan, dihancurleburkan dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak”.
Negara sekarang sudah menjadi alat kapitalisme! Aparatus negara menjadi pelayan imperialisme! Haluan negara menjadi jalan tol bagi neokolonialisme!
UU yang merugikan kepentingan nasional disusun dengan dukungan dana-dana asing seperti UU No 22/2001 (Migas), UU No 19/2003 (BUMN), UU No 7/2004 (Sumber Daya Air), UU No 30 Tahun 2007 (Energi), UU No 25/2007 (Penanaman Modal), UU No 9/2009 (Badan Hukum Pendidikan), UU No 27/2007 (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil) dan UU Ketenagalistrikan.
Banyak kalangan mengatakan, USAID campur tangan menyalurkan dana sebanyak 4 juta dolar AS dalam pembuatan UU Minyak dan Gas No. 22 tahun 2001. UU yang melegalisasi dominasi perusahaan asing di sektor migas, sekaligus menghilangkan peran perusahaan negara sebagai soko guru perekonomian bangsa.
Dengan janji akan memberi bantuan utang, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Jepang terlibat dalam pembuatan UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007.
Dengan adanya UU itu, pemerintah bersama DPR telah mensyahkan praktik liberalisasi investasi di berbagai sektor di Indonesia, menempatkan perusahaan negara setara dengan perusahaan swasta asing, dan menjamin pemerintah RI tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing.
Demokrasi, kami tidak menolak demokrasi! Kami menjunjung tinggi demokasi!
Tetapi bukan jenis demokrasi yang hanya menjadi instrumen modal asing untuk menguasai minyak dan gas (80-90%), perbankan (50.6%), telekomunikasi (70%), kebun sawit (50%), pelayaran barang (94%), pendidikan (49%), dan lain-lain.
Tetapi bukan jenis demokrasi yang mensyahkan penguasaan dan perampasan tanah oleh modal asing untuk Perkebunan, Pertambangan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan menggusur Petani di negeri kami sendiri!
Yang kami inginkan bukan demokrasi yang melindungi 60 persen perusahaan tambang untuk tidak membayar pajak dan royalti kepada negara kami, yang merampok uang yang seharusnya pemasukan negara kami sebesar Rp 15.000 triliun setiap tahun dari hasil sumber daya alam kami. Padahal, jika dibagi setiap warga negara Indonesia, setiap warga negara kami akan mendapatkan Rp 20 juta setiap bulan.
Yang kami perjuangkan bukan demokrasi yang menyerahkan pengelolaan 150 juta hektar hutan secara liar kepada modal swasta di tanah kami. Kami tahu, hanya 11 persen pengelolaan hutan yang memiliki izin sesuai dengan peruntukkannya. Sekitar 89 persen hutan kami dirambah oleh para pemodal, tanpa izin, sebagaimana diumumkan KPK tanggal 27 Feb 2013 lalu.
Kami tak ingin demokrasi yang melindungi konsentrasi asset, seperti yang dicatat Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air kami. Artinya, aset nasional bangsa kami hanya dikusai oleh 440 ribu orang. Dari 52% tersebut, 87% adalah tanah (Kompas.com, 26 April 2012). Dan 95% dari 26 juta keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare. Untuk setara dengan UMR (Rp 1,2 juta) per bulan, dibutuhkan lahan 2 hektar.
Kami menolak demokrasi yang bersistem hukum menindas, yang menindas kaum minoritas dan orang miskin saudara kami, seperti yang dialami seorang nenek yang mengambil 0,5 ons merica, nenek yang mengambil 3 biji kakao, seorang kakek yang mengambil setandan pisang, bapak-bapak yang mengambil singkong, mengambil kayu, hanya untuk menyambung hidup, tetapi ditangkap, diadili dan dibui.
Kami menolak jenis demokrasi yang hanya menjadi pelindung pemilik modal; demokrasi yang menindas serta memenjarakan Aktivis Agraria dan Petani di Riau, Mesuji, Bima, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, maupun di daerah-daerah lainnya.
Ini data dan fakta yang disampaikan oleh KPA: tahun 2010 lalu terdapat sedikitnya 106 konflik agraria, kemudian di 2011 terjadi peningkatan, yaitu 163 konflik agraria, yang menyebabkan tewasnya 22 Petani di wilayah-wilayah konflik itu. Dalam tahun 2012, terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia.
Luas areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK). Pada tahun 2012 sebanyak 156 petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agraria. Dari 198 kasus yang terjadi di tahun 2012, terbanyak terjadi di sektor perkebunan dengan 90 kasus (45 persen) dan 20 persen di sektor Kehutanan.
Kami menolak demokrasi liberal model barat, sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kami, yang hanya melahirkan lingkungan politik yang tidak stabil dan memicu perpecahan bangsa. Demokrasi yang sangat ramah dengan modal asing tetapi keras dengan bangsa sendiri. Demokrasi yang hanya memberikan ruang hidup kepada para kapitalis tetapi menyingkirkan kehidupan rakyat dari tanah airnya sendiri.
Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan atau persamaan di lapangan politik saja, tetapi tidak ada persamaan di lapangan ekonomi.
Yang akan unggul dan selalu menang dalam demokrasi liberal adalah para pemilik modal, yang menguasai semua alat propaganda, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, universitas, dan lain-lain. Dengan kekuasaan modalnya, mereka bisa membeli panitia pemilihan, bahkan bisa membeli suara rakyat yang terjepit kemiskinan.
Sekalipun setiap warga negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik, tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik dikontrol kaum pemilik modal, termasuk di dalamnya adalah penyusunan undang-undang.
Sebagai pilar demokrasi, Partai Politik pun hanya dikuasai tuan tuan feodal dan  kaum oligarki; sekedar alat politik dinasti dengan struktur serta mekanisme berdasarkan kasta-kasta; tidak memiliki dasar filosofi apalagi garis politik maupun idiologi; sekedar kendaraan politik lima tahunan dan bukan sebagai alat perjuangan.
Pada tanggal 17 Agustus 1964, Bung Karno berseru: “Hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju kapitalisme dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme, akan tetapi menuju ke sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat Indonesia.”
Bung Karno sudah menegaskan, demokrasi yang ingin kami tegakkan adalah demokrasi massa rakyat; tidak hanya sebatas demokrasi politik saja, tetapi juga menegakkan demokrasi ekonomi di tengah-tengah rakyat. Yakni: demokrasi yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa kami yang miskin untuk memperbaiki masa depannya; dengan menegakkan prinsip gotong royong, membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, bantu membantu, tolong menolong, berjuang untuk kepentingan bersama, kebahagiaan buat semua bangsa Indonesia.
Jadi sudah terang benderang, imperialisme bersama sistem idiologi dan politiknya, yakni demokrasi liberal, termasuk para pendukungnya yaitu kaum komprador, kaum reformis gadungan, golongan kepala batu, golongan bunglon dan cecunguk, adalah rintangan utama bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang.
Imperialisme telah menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah, menjadikan bangsa kita miskin dan terbelakang. Imperialisme menjadikan bangsa kita bangsa budak, baik di negeri sendiri maupun di negeri-negeri lain. imperialisme memaksa bangsa Indonesia tunduk dengan keinginan bangsa asing.
Jika pada tahun 1959, dengan menggunakan Dekrit, Bung Karno mengubur demokrasi liberal. Sekarang demokrasi liberal itu dibangkitkan kembali dan dijadikan berhala oleh para penguasa masa kini.
Maka dari itu, sebagai syarat kita membangun masyarakat Indonesia yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tidak ada jalan lain selain memenangkan kembali cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan menegakkan: berdauat di bidang politik, mandiri di lapangan ekonomi, dan berkepribadian di lapangan budaya.
Indonesia harus terbebas dari feodalisme, neokolonialisme, imperialisme serta kapitalisme!
Untuk itu, dibutuhkan kader-kader bangsa yang berpikiran maju serta berpendirian anti imperialisme, anti neokolonialisme, anti kapitalisme, dengan jiwa besar membangun persatuan nasional yang kokoh, dari bawah sampai ke atas, bergerak mengusir serta merobohkan pilar-pilar kapitalisme, bergotong royong menata ulang kehidupan berbangsa serta bernegara dengan filosofi serta dasar Pancasila dan UUD 1945.
Karena lahir dari revolusi nasional Indonesia, maka Pancasila dan UUD Proklamasi 1945 itu memiliki jiwa dan semangat anti kolonialisme dan anti imperialisme. Ia menjadi pegangan hidup dan sekaligus pedoman berjalannya revolusi Indonesia. Dan karena itulah, Bung Karno menamai momentum kembalinya UUD Proklamasi 1945 pada tahun 1959 sebagai “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.
Pancasila dan UUD Proklamasi 1945 adalah anak kandung revolusi Agustus 1945, revolusi nasional nya bangsa Indonesia, maka Pancasila dan UUD Proklamasi 1945 adalah milik dan pegangan hidup seluruh bangsa Indonesia baik di masa lalu, sekarang maupun di masa depan.
Hentikan Neokolonialisme,
Laksanakan Pasal 33 UUD 1945!
Salam Gotong Royong!
Agus Jabo Priyono/Ketua Umum PRD

Continue Reading...

Tujuh Belas Tahun Partai Rakyat Demokratik

UNDANGAN

Kehadiran Bapak/Ibu dan Kawan-kawan dalam Peringatan HUT PRD ke-17 dengan tema :

"Menangkan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, Berkepribadian Secara Budaya"
Acara akan diselenggarakan pada :


Hari/tanggal : Senin, 22 Juli 2013

Tempat : Aula Perpustakaan Nasional Jl. Salemba Raya 28 A, Matraman, Jakarta Pusat.

Waktu : 15.30 wib - Selesai.

Agenda :
Diskusi Politik bersama Web Warrow, Budiman Sudjatmiko, Faisol Reza, Bursah Zarnubi, Agus Jabo Priyono.

Dilanjutkan peluncuran buku dengan judul: "Sumbangsih Pemikiran Untuk Indonesia:
17 Tahun PRD, pentas seni-budaya, buka puasa bersama."
Atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu dan kawan-kawan sekalian kami ucapkan terima kasih.

Hentikan Neoliberalisme,
Laksanakan Pasal 33 UUD 1945!

Salam Gotong Royong

Alif Kamal
Ketua Panitia
081248515765
Arif Fachrudin Achmad
Sekretaris

Continue Reading...

Tolak Kenaikan Harga BBM & Laksanakan Pasal 33 UUD 1945

Pernyataan Sikap

Tolak Kenaikan Harga  BBM & Laksanakan Pasal 33 UUD 1945

Untuk Kedaulatan Energi

Keinginan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM terpenuhi sudah. Sekalipun suara penolakan dari rakyat begitu besar, suara DPR akhirnya menyetujui APBN-P 2013, yang berujung pada kenaikan harga BBM Bersubsidi.

Seperti biasanya, dalil penghematan menjadi alasan klasik pemerintah. Namun, APBN-P yang ditetapkan justru naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Pencabutan subsidi BBM untuk menghemat anggaran sebesar Rp. 30 trilyun, tidak terbukti. Sebaliknya subsidi BBM bertambah Rp. 16 trilyun.

Kita tahu yang membebani APBN bukan subsidi BBM, melainkan pembayaran utang yang melebihi Rp 215 trilyun per tahun, belanja rutin (aparatus negara) sebanyak 79 % APBN, korupsi selama Pemerintahan SBY berkuasa sedikitnya Rp 103 triliun.

Ini berarti Pemerintah SBY-Budiono bohong besar, banyak alternatif penghematan yang dapat dipakai pemerintah untuk tidak mencabut subsidi BBM, namun tidak dilakukan padahal pemerintah cukup menambah anggaran sebesar Rp 48 trilyun.

Sejak SBY berkuasa, harga BBM naik sangat signifikan, yakni dari Rp 1.810 (2005) menjadi Rp 5000 (2013). Dan sekarang ini kembali berusaha menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.500. Padahal, BBM menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Selama tiga kali ganti Presiden (dari era BJ Habibie hingga Megawati) BBM hanya naik Rp 610, dari Rp 1.200 menjadi Rp 1.810. Namun, sejak SBY berkuasa selama dua periode, harga BBM naik sebesar Rp 4.690.

Bisa disimpulkan: rezim SBY sangat sukses membawa harga BBM naik berkali-kali lipat. Ini berkontradiksi dengan klaim SBY bahwa kebijakannya pro-poor (kemiskinan), pro-job (penciptaan pekerjaan), dan pro-growth (pertumbuhan).

Penggunaan BBM bersubsidi hanya menguntungkan pemilik kendaraan pribadi (kaum kaya) merupakan akal-akalan pemerintah. Pemerintah tahu kalau BBM naik berdampak besar (multiplier effect) bagi prekonomian bangsa.

Kenaikan BBM sudah pasti membengkakkan biaya produksi dan distribusi. Harga barang dan jasa naik tinggi. Hal ini akan menggerus daya beli rakyat dan upah buruh. Serta memukul produktivitas nasional karena daya beli rakyat turun. Bahkan, menurut Bank Indonesia kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi 7,76 persen sehingga berpotensi melemahkan sendi perekonomian Indonesia.

Ironisnya, SBY berusaha menyogok rakyat dengan dana kompensasi, seperti beras rakyat miskin, bantuan anak miskin, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Kebijakan yang sama sekali tidak produktif.

Di sini sebetulnya ada hal paradoks. Di satu sisi, rezim SBY begitu agressif menghapus subsidi BBM, tetapi di sisi lain, rezim SBY memberikan begitu banyak insentif bagi investor asing: keringanan pajak, pinjaman lunak, dll.

Dengan kebijakan menaikkan harga BBM berulangkali, rezim SBY telah berhasil memenuhi tuntutan modal internasional untuk membawa harga BBM di Indonesia sesuai dengan harga pasar dan menguntungkan perusahaan-perusahaan asing.

Penghapusan subsidi BBM ini bertujuan  meliberalisasi sektor hilir migas, yang sejak lama didesakkan oleh lembaga kerjasama ekonomi dunia (G-20 dan OECD) maupun lembaga perdagangan dan keuangan dunia (WTO, Bank Dunia, IMF, dan ADB).

Dari data Memorandum of Economic and Financial Policies-MEFP (IMF) terkuak bahwa lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengganti UU migasnya agar lebih terbuka kepada pasar dan modal asing. Hasilnya lahirlah kebijakan pro-asing: UU Nomor. 22 tahun 2001 tentang Migas.

Kebijakan liberalisasi migas atau yang disebut sebagai praktek penjajahan kembali (neoliberalisme) ini, telah mendapat perlawanan dari rakyat di berbagai daerah. Suara protes tersebut bukannya dijawab secara ilmiah oleh Rezim SBY melainkan dengan kekerasan akibatnya ratusan mahasiswa ditangkap dan puluhan tertembak dan luka-luka.

Untuk itu, kami menyerukan agar seluruh gerakan dan rakyat kembali menyatukan barisan perlawanan dan menentang kenaikan BBM ala Rezim SBY. Kami menuntut:

1.      Menolak Kenaikan BBM dan BLSM yang telah ditetapkan pemerintah;

2.      Nasionalisasi perusahaan migas asing untuk membangun kedaulatan energi nasional;

3.      Melaksanakan konstitusi UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat;

4.      Mengecam tindakan brutal aparat keamanan dan menuntut pembebasan mahasiswa.

Demikian pernyataan sikap ini di buat, atas perhatian kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juni 2013

“Bangun Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”

Mengetahui;

Serikat Rakyat Miskin Indonesia

Wahida B. Upa Ketua Umum

Iskohar Bara Api Sekretaris Jenderal

Continue Reading...